Soal Kasus “Tipu Proyek” Ketua DPRD

Polda & Kejati Diminta Tidak Takut

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kalau ada bukti-bukti kuitansi kenapa belum ada kabar proses hukumnya sampai dimana? Apakah karena Luki pejabat negara?

Satu lagi kontraktor disinyalir jadi korban ke sekian kasus dugaan tipu proyek Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury. Di lain pihak Polda maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta menindaklanjuti laporan kasus dengan delik pungli tersebut. 

“Tamang kalu yang ini, dia pung uang keluar untuk ketua DPRD (Maluku) lebih banyak dari beta. Udah nanti beta kasih ketemu ale deng dia, supaya ceritanya seperti apa bisa langsung tanya saja ke dia,” ujar JW, ketua salah satu asosiasi kontraktor kepada Kabar Timur melalui telepon seluler, Rabu (16/12). 

Rekan kontraktor tersebut, ungkapnya, sama seperti dirinya, dijanjikan paket proyek. Dia enggan membeberkan berapa nominal duit yang diminta Lucky Wattimury ketika itu. 

Namun yang pasti setelah politisi PDIP ini kembali terpilih dalam pemilihan legislatif lalu, proyek yang dijanjikan tak kunjung diperoleh dari Lucky. “Beta tamang sampe ada marah-marah terus ini. Iya mungkin karena nominalnya cukup besar kali,” cetus JW. 

Terkait laporan LP3 NKRI Maluku ke Polda dan Kejati Maluku yang terkesan tidak disentuh dan tidak ditindaklanjuti secara hukum, pegiat antikorupsi Minggus Talabessy tegas mengingatkan kedua institusi penegak hukum itu. 

Koordinator investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPNRI) Maluku ini mendesak Polda atau Kejati Maluku segera lakukan penyelidikan atas laporan tersebut. “Kalau cukup bukti kasus yang sudah merugikan masyarakat itu, kenapa belum ambil langkah?,” kata Talabessy.

Menurutnya penegakkan hukum tidak pandang bulu apakah pejabat atau masyarakat biasa. Apalagi seorang Lucky Wattimury, dia justru menjadi contoh dari sisi etika politik maupun, penegakkan hukum oleh polisi atau jaksa.

“Kalau ada bukti-bukti kuitansi kenapa belum ada kabar proses hukumnya sampai dimana? Apakah karena Luki pejabat negara lalu polisi takut? Ooo tidak bisa. Kita minta polisi jangan takut,” ujarnya. 

Dihubungi di kantornya, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Moh Roem Ohoirat belum berhasil ditemui. Pesan whatsapp soal laporan LP3NKRI Maluku apakah sudah diterima atau belum direspon hingga berita ini naik cetak.

Hal senada dengan Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette, pesan whatsapp mempertanyakan tindaklanjut laporan LP3 NKRI oleh institusinya belum direspon. Sebelumnya Samy akui kalau surat laporan nomor “06” itu sudah diterima. 

Terpisah Plt Ketua LP3NKRI Maluku Edison Wonatta kepada Kabar Timur menjelaskan  tembusan surat ke Polda Maluku Nomor 06 DPPN/UTS-NKRI/IX/2020 dengan perihal laporan kasus dugaan pungli Lucky Wattimury sudah disampaikan baik kepada Polda maupun Kejati Maluku.

Namun menurutnya LP3NKRI hanya membantu institusi penegakkan hukum dengan melakukan puldata dan pulbaket terhadap kasus ini. Soal apakah nanti masuk penyelidikan sampai seterusnya itu bukan ranah LP3NKRI lagi. 

“Yang penting kita sudah buat laporan dilampirkan dengan bukti-bukti kuitansinya, sampai di situ saja tugas katorang dari LP3NKRI Maluku,” papar Edison Wonatta ditemui di PN Ambon. (KTA)

Komentar

Loading...