KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kalau ada bukti-bukti kuitansi kenapa belum ada kabar proses hukumnya sampai dimana? Apakah karena Luki pejabat negara?
Satu lagi kontraktor disinyalir jadi korban ke sekian kasus dugaan tipu proyek Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury. Di lain pihak Polda maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta menindaklanjuti laporan kasus dengan delik pungli tersebut.
“Tamang kalu yang ini, dia pung uang keluar untuk ketua DPRD (Maluku) lebih banyak dari beta. Udah nanti beta kasih ketemu ale deng dia, supaya ceritanya seperti apa bisa langsung tanya saja ke dia,” ujar JW, ketua salah satu asosiasi kontraktor kepada Kabar Timur melalui telepon seluler, Rabu (16/12).
Rekan kontraktor tersebut, ungkapnya, sama seperti dirinya, dijanjikan paket proyek. Dia enggan membeberkan berapa nominal duit yang diminta Lucky Wattimury ketika itu.
Namun yang pasti setelah politisi PDIP ini kembali terpilih dalam pemilihan legislatif lalu, proyek yang dijanjikan tak kunjung diperoleh dari Lucky. “Beta tamang sampe ada marah-marah terus ini. Iya mungkin karena nominalnya cukup besar kali,” cetus JW.
Terkait laporan LP3 NKRI Maluku ke Polda dan Kejati Maluku yang terkesan tidak disentuh dan tidak ditindaklanjuti secara hukum, pegiat antikorupsi Minggus Talabessy tegas mengingatkan kedua institusi penegak hukum itu.
Koordinator investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPNRI) Maluku ini mendesak Polda atau Kejati Maluku segera lakukan penyelidikan atas laporan tersebut. “Kalau cukup bukti kasus yang sudah merugikan masyarakat itu, kenapa belum ambil langkah?,” kata Talabessy.
