Audit Korupsi PLTMG Dikantongi

Ist

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Meski telah menerima hasil audit perhitungan kerugian negara perkara korupsi PLTMG Namlea Kabupaten Buru, gelar perkara untuk menetapkan tersangka belum dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Alhasil siapa calon tersangka di perkara ini masih tanda tanya.

“Untuk gelar perkara ikuti saja. Karena setiap perkembangan akan saya inifokan namun sejauh ini belum dilakukan gelar perkara,” akui Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette kepada Kabar Timur ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/12).

Samy juga mengaku hasil audit perhitungan kerugian negara yang timbul di perkara ini sudah dikantongi tim penyidik Pidsus Kejati Maluku. Setelah mengantongi hasil audit dimaksud, akui Samy, penyidik masih harus bekerja lakukan telaah lebih jauh, termasuk melihat pihak-pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. 

Dan sesuai laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKN) atas perkara tipikor pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan  PLTMG 10 MV Tahun Anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru itu sebut dia, relatif tak berbeda dengan audit yang dilakukan sebelumnya. 

“Sesuai laporan BPKP RI Nomor : SR-313/PW.25/5/2020, tanggal 30 November 2020, nilai kerugian keuangan negaranya sebesar Rp.6.081.722.920,” jelas Samy Sapulette. 

Terkait kemungkinan kliennya bakal dibidik tersangka lagi pengacara Hendry Lusikooy kembali menyebutkan, kliennya Fery Tanaya hanya tumbal kesalahan pihak lain di perkara ini.  

“Sesungguhnya tidak ada niat menjual lahan seluas 48 ribu meter2 itu. Tapi ibunya dibujuk oleh pihak UIP PLN dengan dalih kepentingan umum sebelum lahan dilepas seharga Rp 6 miliar lebih,” ucap Hendry ditemui di Pengadilan Negeri Ambon terpisah.

Hendry menjelaskan awalnya Fery Tanaya menolak menjual lahan tersebut ke pihak PLN UIP terssebut. Tapi pendekatan terhadap ibunya oleh PLN UIP selaku pembeli, lahan akhirnya dilepas. 

Meski ngotot membeli lahan melalui pendekatan ke ibunda Fery tak satupun pihak UIP PLN Namlea diseret sebagai tersangka ketika perkara ini belum dipraperadilankan pihaknya di Pengadilan Negeri Ambon beberapa waktu lalu.

Hendry juga mengaku belum tahu pasti modus perkara yang disangkakan kepada kliennya. Jika ternyata dugaan mark up,  lalu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditentukan sepihak melalui appraisal UIP PLN Namlea sendiri siapa yang mesti bertanggungjawab, yang besarannya ditentukan sebesar Rp 125 ribu per meter bujur sangkar itu. (KTA)

Komentar

Loading...