Bupati Buru Digugat PTUN

IstRamly Umasugi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Parah! kelakuan Bupati Buru Ramly Umasugi, disinyalir gegara intens dikritisi oleh anggota DPRD setempat dari Partai Gerindra Moh Rustam Fadly Tukuboya, seluruh pegawai Pemkab Buru bermarga Tukuboya dinonjobkan. 

Cerita itu disampaikan langsung oleh pengacara Ambo Kolengsusu SH terkait gugatan PTUN kliennya terhadap Umasugi.

Adalah Moh. Ridwan Tukuboya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Buru tiba-tiba dinonjobkan oleh Umasugi. Sebagai penggantinya, Bupati Buru itu menunjuk Moh. Rada selaku pejabat pelaksana teknis (plt). Surat penunjukkan Rada sebagai Plt Kadisnakertrans dengan nomor 829/69/SP/2020 tertanggal 17 September tahun 2020. 

Dikatakan Kolengsusu, siapa juga rela dinonjobkan tanpa kesalahan, alhasil kliennya itu kata dia, mem-PTUN-kan Ramly Umasugi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon yang berkantor di kawasan di Desa Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon itu. 

“Jadi kasus ini berawal dari sikap Moh. Rustam Fadly Tukuboya yang selalu mengkritisi Pemda Buru. Akibatnya seluruh keluarga Tukuboya di birokrasi  dinonjobkan oleh Bupati Namlea (Buru),” kata pengacara Ambo Kolengsusu kepada Kabar Timur, Minggu (6/12) melalui telepon seluler. 

“Singkatnya, tiada angin tiada hujan, Kadis sementara sehat-sehat ini. Bahkan juga tak punya masalah hukum tiba-tiba dinonjobkan,” tambah Ambo.

Selain Ridwan Tukuboya didepak dari posisi Kadis definitiv Nakertrans, ada Lukman Tukuboya juga dinonjobkan dari jabatan salah satu kasubag di Pemkab tersebut. Disinyalir, banyak pegawai bermarga Tukoboya lainnya di birokrasi telah  terdampak meski tidak secara langsung oleh kebijakan Bupati Buru.

Cilakanya, ungkap Ambo Kolengsusu, Bupati Buru Ramly Umasugi selaku tergugat dalam perkara ini tidak hadir atau mangkir pada persidangan sebelumnya. Menurutnya, bila Ramly kembali mangkir pada persidangan yang diagendakan Rabu (9/12) pekan ini berarti untuk kedua kali yang bersangkutan mangkir. 

Meski tidak ada sanksi hukum atas ketidakhadiran tersebut, ujar Ambo, terkesan Bupati Buru memberikan contoh tak terpuji bagi masyarakat. “Kalo sanksi hukum tidak ada. Tapi secara etika seharusnya selaku tergugat Bupati hadir di persidangan. Jangan salahkan kalau kami menyebut beliau memang hobi mangkir,” ujarnya.

Ambo menyimpulkan hal itu lantaran di perkara dugaan korupsi Setda Kabupaten Buru dengan terdakwa mantan Sekda Ahmad Assagaff dan bendahara pengeluaran Setda Buru La Joni Ali, Bupati bahkan mangkir empat kali dari persidangan selaku saksi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera (GRS) DPRD Kabupaten Buru, Moh Rustam Fadly Tukuboya dari Partai Gerindra  mengalami “teror” terselubung oleh orang yang belum diketahui. Tapi, disinyalir “teror” ini ada benang merah dengan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Bupati Buru di KPK yang saat ini dilakukan pemeriksaan sejumlah orang termasuk dirinya.

Bentuk teror yang dialami pihaknya, sampai berupa hilangnya kursi dewan yang sering digunakannya dalam rapat-rapat di DPRD Kabupaten Buru. “Kursi duduk saya sebagai Ketua Fraksi di DPRD  tiba-tiba hilang. Semua kursi anggota DPRD ada, tapi kursi saya tidak ada hilang. Ini kan pesan teror masif yang sengaja dimainkan pelan-pelan,” ungkap Fadly.

Selain kursi hilang, Fadly mengatakan, dirinya di kantor juga kerap ada orang-orang tertentu mencari. “Saya ini, sering dicari di kantor, tapi saya tidak tahu. Pesan-pesan saya dicari dan kursi saya hilang semua punya kesamaan, dari cara-cara mereka menteror,” katanya.

Rustam Fadly, sendiri menjadi orang pertama yang dimintai keterangan oleh KPK, terkait kasus dugaan korupsi Bupati, Kabupaten Buru, Ramly Umasugi, yang juga Ketua DPD Golkar Maluku itu. Setelah politisi Gerindra ini digarap, terdapat sejumlah pihak lainnya yang telah diperiksa KPK. (KTA)

Komentar

Loading...