Uang “Titipan” ASDP di PN Ambon Diusut

IstimewaIlustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Bukti raibnya konsinyasi atau “titipan”  pembayaran lahan pelabuhan ferry Hunimua  dari brankas PN Ambon mulai ada titik terang.  Akankah terbongkar? 

Dana titipan itu bernilai Rp 2,4 miliar. Dana itu dititip ke brankas Pengadilan Negeri (PN) Ambon, karena  pembayaran lahan itu bermasalah alias bersengketa di lembaga pengadil itu. 

 Dari jumlah  titipan itu, Rp 1,2 diduga ada kongkalikong antara pihak ASDP dan PN Ambon.  Diduga  ada perintah “siluman” dari dalam PN Ambon, untuk lakukan pembayaran. 

Kasus itu, sempat ramai dan kemudian redup.  Tapi, diam-diam Tim Pidsus  Kejaksaan Tinggi (Kejati), mengusutnya. Sejumlah pihak telah dipanggil dan dimintai keterangan, termasuk  pihak PN Ambon.

“Jadi kita pisahkan jadi dua pemeriksaannya. Pertama uang Rp 700 juta itu  dan kedua dana Rp 1,2 miliar,” ungkap sumber kepada Kabar Timur,  di Kantor PN Ambon, Senin (30/11), kemarin.

Tim jaksa peyeliidik disebut-sebut  telah mengantongi bukti raibnya dana “titipan” Rp 2,4 miliar dari brankas Pengadilan Negeri Ambon. Menurut sumber itu, sebagain dari dana tersebut Rp 1,2 miliar diduga dibayarkan diam-diam  pembayaran oleh ASDP atas perintah Ketua PN Ambon waktu itu, Soesilo. 

“Ada bukti yang sudah terang diperoleh.  Lebih jauh nanti lihat saja perkembagan kasus ini akan menjadi terang,” sebutnya, seraya mengaku, ada pihak-pihak  lain yang ikut berperan atas dana itu secara diam-diam.

Wendy Tuaputimain penasehat hukum pihak Abdul Samad Lessy yang memenangkan perkara lahan seluas 4,6 hektar di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah itu menyatakan raibnya dana Rp 2,4 miliar itu akibat kinerja kejaksaan selaku pengacara negara.

Sayangnya Wendy enggan menjelaskan secara rinci duduk persoalannya para jaksa itu terlibat. “Jadi, mereka yang salah. Ada beberapa jaksa salah satunya inisial B. Penanggung jawab mereka Kajari Malteng waktu itu, Robinson Sitorus. Harus dipanggil, diperiksa,” ucap Wendy.

Aspidsus Kejati Maluku, M Rudi mengaku kasus ini masih dalam penyelidikan bidang Pidsus Kejati. Pihak ASDP sendiri, akuinya, sudah dimintai keterangan. “Ya, ditangani Pidsus sedang penyelidikan. Kalau dari pengadilan, akan kita panggil juga,” jelas Rudi.

Dikonfirmasi wartwan beberapa waktu lalu Ketua PN Ambon Pasti Tarigan mengaku dana konsinyasi itu ada dan siap dilakukan penyerahan kepada pihak yang menang atas lahan seluas 4,6 hektar di Desa Liang berdasarkan putusan MA.

Hanya menurut dia, ada sebagian dana diserahkan ke pihak yang bermohon dan mengklaim miliknya berdasarkan sertifikat dan diketahui ASDP sesuai putusan pengadilan. Ditanya langkah Kejati yang sedang mengusut kasus ini, Tarigan enggan berkomentar panjang.

“Ya, silakan. Mungkin mereka lihat ada pidananya,” kata Tagigan. (KTA)

Komentar

Loading...