Zainudin Booy Bohongi Masyarakat Bursel

Zainudin Booy

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Mantan Direktur Utama PT Bipolo Giding, Zainudin Booy terlihat percaya diri saat tampil di  debat kandidat Pilkada Buru Selatan 2020. 

Meski terlilit kasus utang dan pemalsuan yang telah dilaporkan ke Polda Maluku saat menjabat Direktur Utama PT Bipolo Giding, Zainudin Booy mengklaim berhasil mengelola BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bursel itu. 

Klaim  Zainudin disampaikan saat debat kandidat Pilkada Buru Selatan 2020 di Gedung Serbaguna, kota Namrole, Sabtu (28/11) malam.

Calon Wakil Bupati Bursel yang berpasangan dengan calon bupati Hadji Ali itu “sesumbar” PT Bipolo Giding mengalami kemajuan dalam penambahan aset. Klaim sepihak ini dinilai merupakan pembohongan publik politisi partai Golkar itu kepada masyarakat Buru Selatan (Bursel).

“Omong besar” Zainudin itu dibantah keras oleh Ketua Dewan Pengawas PT Bipolo Gidin, Benny Tasidjawa. Menurut Benny, PT Bipolo Gidin dijadikan eksploitasi politik oleh Zainudin di debat kandidat jilid dua tersebut. “Siapa yang bilang ada kemajuan?,” protes Benny menanggapi klaim Zainudin, Minggu (29/11).

Sesumbar Zainudin dinilai sebagai pembohongan publik. “Debat kandidat, jawaban yang disampaikan Zainudin Booy itu merupakan fakta-fakta kebohongan terkait kemajuan PT Bipolo Gidin,” tegas Benny.

Dalam debat itu Zainudin juga sesumbar walaupun meninggalkan banyak utang, tetapi aset PT Bipolo Gidin bertambah. Menurut Benny itu memunjukkan karakter pemimpin yang tidak bertanggungjawab dan membohongi masyarakat Bursel. Sebab semasa memimpin PT Bipolo Gidin tidak ada penambahan aset. Buktinya KMP Lori Amar yang saat ini dikelola PT Bipolo Gidin, bukan hasil perjuangan Zainudian.

Sebaliknya armada transportasi laut tersebut sudah dimenangkan tender oleh PT Bipolo Gidin hasil lobi direksi dan Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulisa di Kementerian Perhubungan tahun 2015 atau sebelum Zainudin menduduki kursi Direktur Utama PT Bipolo Gidin.

“Jadi sebelum Zainudin menjabat Direktur Utama PT Bipolo Gidin itu  tender pengelolaan KMP Lori Amar telah dimenangkan di Kementerian Perhubungan. Kalau dia (Zainudin) mengaku itu hasil kerjanya, dia berbohong,” sergah dia.

Selama Zainudin memimpin PT Bipolo Gidin ditemukan sejumlah indikasi penyimpangan yang merugikan perusaahaan pelat merah itu. Mulai dari aset mobil tanki air digadai oleh Zainudin, transaksi fiktif hasil temuan Dewan Pengawas modus utang dengan bunga mencapai 100-200 persen. 

“Temuan Dewan Pengawas PT Bipolo Gidin ternyata terjadi transaksi fiktif modus pinjaman. Penyelesaian akhir pinjaman itu adalah dana negara atau subsidi dari pemerintah. Pinjaman untuk perbuatan halal itu tidak jadi masalah, tetapi ini cuma kedok pinjaman berbau kejahatan. Ini hasil temuan Badan Pengawas,” beber Benny.

Kepemimpinan Zainudin sebelum akhirnya memutuskan mundur, maju sebagai calon Wabup Bursel, gaji karyawan tidak dibayar hampir 9 bulan. Begitu juga direksi dan dewan pengawas gajinya tidak dibayar selama 1-2 tahun.

“Sebenarnya keuntungan perusahaan itu harus membayar gaji pegawai. Tapi ternyata tidak, dia pakai ilmu Pontius Pilartus, cuci tangan terkait gaji pegawai dan ABK yang belum dibayar berbulan-bulan. Kemudian dia mengatakan itu menjadi beban pemerintah daerah. Dia mengalihkan isu itu ke pemerintah daerah berarti dia cuci tangan,” sindir Benny.

Hampir lima tahun memimpin PT Bipolo Gidin, RUPS hanya digelar sekali. Padahal Dewan Pengawas beberapa kali telah mengingatkan untuk dilaksanakan RUPS, namun Zainudin tak menghiraukan, khawatir kedok kejahatannya terungkap. 

“Dia masuk awal pertama ada RUPS. Setelah itu lima tahun terakhir hingga mengundurkan diri dari jabatan direktur PT Bipolo Gidin, tidak pernah RUPS. Sudah beberapa kali Dewan pengawas mengajukan untuk RUPS. Kenapa dia seng jalankan? Padahal RUPS itu untuk evaluasi oleh pemerintah daerah, tapi tidak jalankan. Itu merupakan kegagalan dia. Lalu dia menggunakan RUPS sebagai dasar bertindak, itu dia keliru. Mestinya RUPS dilakukan setiap tahun  untuk  evaluasi kinerja, tetapi kenapa tidak. Jika RUPS, penyalahgunaan keuangan PT Bipolo Gidin akan terungkap,” kata dia.

Benny mengingatkan Zainudin tidak menebar kebohongan ke publik yang membuat karyawan, direksi maupun dewan pengawas sakit hati. “Operasionalnya saja susah. Gaji tidak dibayar berbulan-bulan. Dia meninggalkan beban utang yang tidak habis-habisnya,” kesalnya.

Sementera itu, Mahmud Kiat, anggota Dewan Pengawas PT Bipolo Gidin membeberkan amburadul pengelolaan keuangan di masa kepemimpinan Zainudinn.

Mahmud menyebut pada 5 Juni 2020 terjadi empat kali penarikan uang di rekening PT Bipolo Giding oleh Neneng Rohayati. Lebih aneh lagi istri Zainudin atas nama Hadriah Gusung pada 8 Juni 2020 menarik dana menggunakan cek sebesar Rp95.940.000 di rekening PT Bipolo Gidin.

“Hubungan kerja apa Hadriah Gusung dengan PT Bipolo Gidin sehingga dapat menarik dana sebesar itu?. Ini hasil penelusuran kami, Dewan Pengawas,” ungkap dia.

Institusi penegak hukum diminta mengusut indikasi penyimpangan keuangan di PT Bipolo Giding, modus pinjaman oleh Zainudin. “Karena ini dana yang bersumber dari pemerintah dan diduga telah terjadi tindak kejahatan penyalahgunaan keuangan modus pinjaman PT Bipolo Gidin oleh Zainudin Booy,” tegas Mahmud. 

Menurutnya indikasi itu dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum mengusut kasus ini. Apalagi kasus pemalsuan tanda tangan atas pinjaman uang yang dilakukan Zainudin Booy dari Neneng Rohayati telah dilaporkan ke Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dalam debat kandidat, Zainudin klaim pasca ditunjuk sebagai direktur utama PT Bipolo Gidin, hasil RUPS memerintahkan dirinya melakukan diservifikasi dan intensivikasi usaha, sehingga biaya  operasional perusahaan membengkak karena investasi itu.

Awalnya PT Bipolo Gidin hanya memiliki satu unit kapal, bertambah menjadi dua kapal penumpang, yakni KMP Tanjung Kabat dan KMP Lori Amar.  “Apa yang kami lakukan awalnya satu kapal sekarang sudah dua kapal. Kemudian kita punya satu unit mobil tanki air dan satu mobil tangki biasa,” sebut Zainudin.

Menurutnya, RUPS itu diselenggarakan oleh perusahaan dan dilaksanakan oleh  pemegang saham tunggal, yaitu Pemkab Bursel. Tanggungjawab Pemda Bursel adalah  membantu  perusahaan sesuai dengan Mou yang ditandatangi Pemda dan pemerintah pusat (Pempus). Subsidi pempus terbatas pada membayar gaji dan BBM. 

Sedangkan investasi pengembangan usaha itu menjadi tanggung jawab Pemda Bursel. “Lebih bagus diaudit, aset kita bertambah dari satu kapal menjadi dua kapal. Aset bertambah tapi utang piutang itu ada,” ungkap Zainudin kepada panelis menjawab pertanyaan Paslon Nomor urut 2, Abdurahman Soulisa-Elisa Lesnussa terkait masalah transportasi di Bursel selama ini menjadi persoalan yang cukup kompleks. 

Apalagi pengelolaan KMP Tanjung Kabat di tahun sebelumnya mendapat hibah dari Pempus Rp2,5 mliar. Tetapi pelayanan publik untuk mengatasi persoalan transportasi gagal. (KTL)

Komentar

Loading...