Proyek Air Bersih Pulau Moa Bermasalah

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Proyek gagal di dusun We-et Desa Tounwawan Kecamatan Moa, Kabupaten MBD, penegak hukum didesak lakukan pengusutan. Pasalnya proyek instalasi air bersih bernilai miliaran rupiah ini dipastikan mubasir karena belum dapat dinikmati masyarakat. 

“Kami sudah berusaha konfirmasi ke dinas terkait, yaitu Pariwisata dan Dinas PU Kabupaten MBD. Belum berhasil dapat penjelasan kenapa tidak ada air di situ,” ungkap Ketua Walang Informasi Rakyat Maluku (WIRA) Herman Siamiloy dihubungi Kabar Timur, Minggu (29/11) melalui telepon seluler.

Sesuai fakta lapangan, ujar Herman, pihakmya menemukan proyek yang disediakan untuk para pengunjung atau wisatawan situs budaya Kalwedo di Kawasan Gunung Kerbau, pulau Moa itu, terkesan mubasir. Belum diketahui besaran anggaran proyek tersebut, yang pasti air untuk “Rumah Singgah” disediakan melalui mobil tanki air. 

Oleh masyarakat di dusun tersebut, bangunan tempat penginapan pengunjung ini disebut “Rusia” singkatan dari rumah singgah tersebut. Tapi anehnya, air yang dipasok bukan berasal dari sumur bor yang ada beberapa meter dari tempat itu,  tapi dari mobil tanki air.

 “Intinya jaksa atau polisi harus usut. Bayangkan untuk kebutuhan pengunjung, air harus didatangkan pakai mobil tanki air. Itu sudah bagaimana lagi, sama saja pemborosan,” ujarnya.

Pegiat antikorupsi menjelaskan, masyarakat dusun We-et sama mengaku tidak tahu siapa kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Juga nilai proyeknya karena tidak ada pernah dipasang papan proyek. 

Di lain pihak, warga dusun We-et jelas dia juga berharap pasokan air dari lokasi wisata itu. Dengan tidak tersedianya sumber air dari sumur bor di lokasi tersebut, papar Herman, warga dusun ikut jadi korban.

Diakui, dari sisi fasilitas yang dikerjakan dapat dikatakan semua telah siap. Hanya saja sumur bor yang ada tidak mengandung air. Dia menduga proyek ini hanya akal-akalan kedua dinas terkait. 

 “Iya yang penting proyek dan anggaran sudah realisasi saja. Mau sesuai spek di kontrak atau tidak itu urusan belakang. Tapi masyarakat dan pemda yang nyonyor atau jadi korban khan begitu,” ujar dia. (KTA)

Komentar

Loading...