Rekaman  Ketua Bappilu Golkar Maluku Bocor

Sebut Kepala-Kepala Desa di SBT Diintimidasi Kepolisian

Yusri AK Mahedar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Terjadi intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kepala-kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan raih kemenangan 60 persen di Pilkada serentak 2020. Memenuhi target kemenangan 60 persen, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan Badan Saksi Nasional DPP Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis). 

Rakornis digelar di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli, Jakarta Barat, secara virtual, pada 24-25 September 2020. Peserta berasal dari pengurus DPD I dan II Partai Golkar seluruh Indonesia. Lalu ada Bappilu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rakornis dihadiri Kepala Bappilu DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman dan Sekretaris Bappilu Suryawijaya.

Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar Syahmud B Ngabalin, Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Azhar Adam. Berikutnya, Koordinator Bappilu dan BSN Partai Golkar M. Nurdin Halid.

Pilkada serentak 2020 di Maluku digelar di empat kabupaten, yaitu kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Partai Golkar mengusung empat jagonya sebagai konstestan di Pilkada serentak 2020 di Maluku. 

Dalam rapat itu, fungsionaris DPD Golkar Maluku membeberkan strategi meraih kemenangan di Pilkada 2020. Namun target untuk menyapu bersih kemenangan di empat kabupaten bukanlah perkara mudah bagi partai berlambang pohon beringin itu.

Pasangan calon bupati-wakil bupati yang diusung Golkar mendapat lawan tangguh kandidat yang diusung PDI Perjuangan. Langkah Golkar semakin sulit, ketika Ketua DPD PDIP Maluku Murad Ismail optimisme seluruh kandidat yang diusung menang Pilkada serentak 2020.

Jagoan yang diusung PDIP dianggap sebagai rival berat yang bisa menggagalkan Golkar meraih kemenangan di Pilkada serentak. Ini yang membuat galau DPD Golkar Maluku. 

Ketua Bapillu DPD Golkar Maluku Yusri AK Mahedar kepada Nurdin Halid menumpahkan unek-uneknya. Nama Gubernur Maluku Murad Ismail ikut terseret dalam keluh kesah yang disampaikan “tangan kanan” Ketua DPD Golkar Maluku. 

Ucapan Mahedar yang “menyerang” Murad itu terekam dan menyebar di kalangan terbatas. Dalam rekaman suara berdurasi 1.41 menit itu Mahedar menyatakan terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kepala-kepala desa di kabupaten SBT. 

“Untuk diketahui Pak Nurdin (Halid) dari empat kabupaten ini, kita tidak sejalan dengan teman-teman dari PDIP. Karena ketua (DPD) PDIP (Maluku) pensiunan seorang jenderal polisi, mantan Dankor Brimob seperti saat pilkada provinsi kemarin juga melakukan hal yang sama, melakukan intimidasi terhadap kepala-kepala daerah dan kepala desa di Maluku untuk menggiring untuk mendukung yang bersangkutan (Murad Ismail),” kata Mahedar dalam rekaman yang juga diperoleh Kabar Timur, Rabu (11/11). 

Mahedar melanjutkan, upaya itu Murad coba praktekan di kabupaten SBT. Kepala desa sudah dipanggil satu persatu oleh pihak kepolisian di SBT.  “Kami minta ada sedikit perhatian dari DPP Golkar khususnya di bidang politik hukum dan HAM melakukan pendampingan dan intervensi penekanan terhadap Mabes Polri agar Mabes Polri bisa melakukan intervensi dan bersikap netral sebagai lembaga negara agar Pilkada bisa berjalan baik di SBT,” ujar Mahedar.

“Seperti usulan MoU antara Mendagri, Komisi II DPR dan Polri dalam menjaga netralitas pilkada serentak di Indonesia,” lanjut Mahedar. 

Rakornis mengangkat tema “Solidkan Potensi Kader Untuk Memenangkan Partai Golkar pada Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024”. Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar Azhar Adam mengatakan, adapun salah satu tujuan dari acara ini dibuat sebagai pemetaan awal dalam menjalankan mesin partai khususnya bagi Bappilu dan badan saksi nasional yang infrastukturnya sudah terbangun dari provinsi hingga TPS (Tempat Pemungutan Suara). 

Kendati begitu, target terdekat adalah proses pemenangan di Pilkada Serentak 2020. “Justru momentum yang pertama itu pilkada. Ini tes awal badan saksi yang kita punya,” kata Adam.

ANTISIPASI KERAWANAN 

Sementara itu, Polri diminta mengantisipasi keamanan di kabupaten SBT. Sebab potensi kerawanan mulai terlihat saat ini hingga pasca Pilkada SBT 2020. Perhelatan Pilkada SBT tahun 2010 diwarnai aksi pembakaran sejumlah kantor, salah satunya DPRD SBT. Polri diminta mewaspadai agar kejadian tahun 2010 lalu tidak terulang di Pilkada SBT 2020. 

“Ketika itu pasca pilkada (2010) peristiwa pembakaran kantor DPRD SBT dan sejumlah kantor lainnya. Nah, ini yang mesti diantisipasi,” kata Anggota DPRD SBT, Zainudin Novan Rumuar kepada Kabar Timur, Rabu (11/11).

Menurutnya, potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan mulai terjadi. Beberapa hari lalu, sejumlah oknum melakukan aksi demo di kantor bupati SBT, dan malam hari merengsek masuk di kediaman Sekda SBT. “Ada upaya penghasutan dan pengusiran kepada beberapa pejabat agar keluar dari SBT,” kata ketua DPC Hanura SBT ini.

Hari pencoblosan Pilkada SBT pada 9 Desember 2020 semakin dekat. “Ini tinggal 29 hari lagi sudah pencoblosan. Semua pihak harus waspada,” ingatnya.

Untuk itu, dia berharap, pihak kepolisian mendeteksi kerawanan pra dan pasca Pilkada SBT. “Jangan sampai terulang lagi. Apalagi, pihak yang kalah di pilkada menggunakan cara-cara yang tidak diiginkan bersama. Kita berharap pihak kepolisian segera mengantisipasinya,” harap Novan. (KT/KTM)

Komentar

Loading...