KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Ambon dan Kota Tual, berakhir rusuh, Senin (12/10).

Aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di Kota Ambon digelar di sejumlah titik. Massa pendemo beraksi di depan gedung DPRD Kota Ambon, DPRD Maluku, kantor Gubernur Maluku dan kawasan kampus Universitas Pattimura. Demonstrasi digelar mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Kota Ambon. 

Demonstrasi di seputaran kampus Unpatti, Desa Poka, aksi anarkis mahasiswa merusak salah satu pintu pagar kantor rektorat. Massa demonstran juga melempari aparat kepolisian yang mengamankan aksi demo menggunakan batu.

Wartawan Kabar Timur di lokasi demo melaporkan, ricuh itu meletus setelah ratusan mahasiswa baru saja menggelar aksi di Kantor Gubernur Maluku, DPRD Maluku dan DPRD Kota Ambon.

Selanjutnya mereka diarahkan untuk kembali ke kampus. Di kampus Unpatti atau tepatnya di depan Gedung Rektorat mereka kembali berorasi. Entah apa pemicunya, tiba-tiba aparat keamanan yang mengawal aksi itu dihujani batu. Aksi semakin panas. Lemparan batu ke arah aparat tak bisa dibendung. Polisi mengerahkan dua unit mobil water canon dan menembakan gas air mata untuk membubarkan massa dan meredam aksi anarkis massa. 

Mahasiswa berhasil dihalau dan kucar-kacir berlari masuk kampus. Namun aksi lempar batu asih dilakukan mahasiswa ke arah aparat kepolisian. Sejumlah aparat polisi berpakaian preman kejar-kejaran dengan para mahasiswa yang melakukan pelemparan.

Akses masuk ke kampus Unpatti ditutup. Polisi berpakaian preman sempat cekcok dengan sejumlah karyawan Bank Mandiri yang kantornya berada di kawasan kampus Unpatti. “Buka pintu itu,” teriak beberapa anggota polisi berpakaian preman. Tetapi para karyawan Bank tak bergeming. Mereka menolak polisi menerobos masuk ke lingkungan kampus.

Kata-kata tak elok dan emosional sempat keluar dari para oknum aparat itu. Tak berhasil masuk karena dicegat akhirnya sejumlah oknum polisi kembali. 

Akibat demo rusuh itu, akses transportasi dari Poka menuju Kota Ambon atau sebaliknya yang melintasi jembatan merah putih sempat lumpuh. 

Malam hari, kondisi keamanan di kawasan kampus Unpatti mulai kondusif. Namun ruas jalan raya di titik lokasi demo mahasiswa sulit dilintasi kendaraan bermotor karena dipenuhi batu akibat aksi anarkis massa demonstran yang melempari petugas keamanan dengan batu. 

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekitar 11.30 WIT long march sambil berorasi menuju gedung DPRD Maluku di bilangan Karpan.

Jika pekan kemarin, aksi demo di DPRD berakhir rusuh, kemarin berjalan damai. Pendemo diizinkan berorasi di depan gedung wakil rakyat. “DPRD Maluku, memang tidak punya kewenangan, tapi kita harus minta mereka kawal serta satu pemikiran  dengan kita untuk menolak UU Cipta Karya,” teriak Shyarul Wadjo, salah satu orator.

Menurutnya UU Omnibus Law  cacat secara formil dan materil karena disahkan tengah malam oleh DPR RI, sehingga DPRD Maluku, harus serius mengawal aspirasi rakyat menolak regulasi yang tidak sesuai harapan.

“Ini resim boneka, kebijakan yang diambil tidak pro rakyat. DPRD Maluku harus buka mata, (DPRD Kota)  Ternate bisa satu pemikiran menolak, kenapa kita tidak,” tandas Wadjo.

SHALAT BERSAMA

Di tengah aksi demo di gedung DPRD, momen menarik terjadi. Ratusan demonstran sontak berhenti berorasi saat mendengar kumandang adzan yang menandakan waktu shalat dzuhur. Spontan para demonstran dan aparat kepolisian beragama Muslim yang menamankan aski demo menunaikan shlat dzuhur berjamaah di halaman DPRD Maluku.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharudin Djafar menjadi imam shalat dzuhur. Shalat berjamaah ini juga diikuti Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Kombes Leo Surya Nugraha Simatupang dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku.

Usai shalat, demonstran kembali melakukan orasi. Begitu pun anggota polisi kembali menjalankan tugas mengamankan demonstrasi.

Sementara itu, demo di Gedung DPRD Ambon sempat diwarnai ketegangan. Ini dipicu sikap Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta yang tegas mendukung UU Ciptaker yang sudah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020. 

“Saya ini politisi. Saya punya aturan di rumah besar saya. Tentu, instruksi Airlangga Hartato sebagai Ketum DPP Golkar akan saya tindaklanjut di daerah. Jadi saya tidak menolak UU Ciptaker ini,” tegas Toisuta merespon tuntutan demonstran. 

Meski begitu massa aksi yang dipimpin Ketua Umum HMI Ambon Burhanudin Rumbouw itu, meminta DPRD Kota Ambon segera menandatangani surat keputusan menolak Omnibus Law. 

“Ada pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang kemudian akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat ke depan. Kami minta DPRD Kota Ambon segera menandatangi surat penolakan pengesahan UU Ciptaker,” tegas Rumbouw.

Menurutnya, aksi demo ini sebagai bentuk protes ke DPR RI yang telah mengesahkan UU Ciptaker. “Ada pasal dalam UU Ciptaker yang lebih cenderung kepada kepentingan oligarki. Supaya ini tidak menyusahkan rakyat, kami perlu dukungan penolakan dari DPRD Kota Ambon,” paparnya.

HMI Cabang Ambon juga, lanjut dia, memperjuangkan masalah ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang lahir dari hati nurani. HMI tidak ditunggangi oleh siapapun atau partai politik manapun. “Kalau ada persoalan di masyarakat, maka itu menjadi tugas mahasiswa untuk disuarakan ke wakil rakyat dalam hal ini DPRD. Jadi kedatangan kita sebagai panggilan hati, bukan ditunggangi pihak manapun,” tegas dia.

TUAL RUSUH

Penolakan oleh buruh dan mahasiswa terhadap pengesahan Omnibus Law juga bergema di kota Tual. Ratusan pendemo merusak fasilitas di gedung DPRD Kota Tual, Senin (12/10).

Massa kecewa lantaran keinginan bertemu anggota DPRD Kota Tual untuk mendengarkan aspirasi mereka gagal. Akibatnya, massa menyerbu masuk dan merusak fasilitas yang berada di dalam gedung wakil rakyat itu. Kursi dan meja yang berada di dalam dan luar gedung DPRD Kota Tual dilempari dan dirusaki massa. Perlengkapan elektronik seperi mic, sound sistem dan layar TV yang berada di gedung DPRD juga dirusak.

Demonstrasi buruh dan mahasiswa juga digelar di depan Kantor Walikota Tual. Pendemo juga membakar ban bekas di sejumlah titik di kota Tual.

Sementara itu aksi demo di Masohi, ibu kota kabupaten Maluku Tengah berjalan aman.  Pendemo gabungan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan di kabupaten bertajuk Pamahanu Nusa itu. 

Demonstran mendesak Pemkab Malteng meminta pemerintah pusat segera membatalkan pengesahan Omnibus Law yang dinilai menyusahkan masyarakat terutama para buruh. 

Dalam aksi tersebut, Kapolres Malteng AKBP Rositah Umasugi memantau dan mengawal jalannya aksi itu. Bahkan, perempuan pertama yang memimpin Polres Malteng itu shalat dzuhur dan makan bersama dengan pendemo.

Aksi simpati Kapolres ini sontak mendapat apresiasi dari massa pendemo. Massa menghentikan unjuk rasa sejenak dan menikmati makanan bersama Kapolres. 

“Usai melaksanakan sholat dzuhur, saya makan bersama dengan mereka, kebetulan makanan itu disediakan oleh DPRD dan massa pendemo sendiri. Jadi kita sama-sama menikmati,” kata Kapolres kepada wartawan, Senin (12/10). 

Menurutnya, aksi yang dilakukan sebagai bentuk peduli dan persahabatan dengan para demonstran. “Mereka (mahasiswa) itukan adik-adik kami, dan kita (polisi) sebagai pelindung dan pengayom. Kebetulan waktunya makan kita makan bersama mereka. Toh semua manusia itu juga sama di mata sang Pencipta,” tuturnya.

Usai unjuk rasa, ratusan pedemo diantar kembali ke rumah masing-masing dengan menggunakan bus Polres Malteng. 

(KTM/KTY)