KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Dalam pemeriksaan tersebut adanya aliran duit ratusan juta ke tim Opini WTP BPK RI Bupati Buru. Kok bisa lolos?

Ramly Umasugi disinyalir kerap mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan dirinya. Dia, dan dua terdakwa Sekda Buru Ahmad Assagaff dan La Joni Ali merupakan trio atau tiga serangkai yang diduga kuat ada di balik perkara korupsi dengan kerugian negara bernilai jumbo Rp 11 miliar ini. 

Terkuak, salah satu kebijakan yang disinyalir berasal dari Ramly Umasugi adalah memberi uang kepada tim “Opini WTP” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku. Kasus berbau suap terhadap lembaga auditor negara itu terungkap dalam pemeriksaan mantan Sekda Buru Ahmad Assagaff pada Januari tahun 2020 lalu di Ditreskrimsus Polda Maluku. 

“Penyidik tanya kepada pak Sekda Ahmad Assagaff, apakah Pemkab Buru pernah dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI  Maluku?,” ungkap Marthen Fodatkosu kepada Kabar Timur, Kamis, kemarin di PN Ambon. 

Pertanyaan tersebut, kata Fodatkosu, diiyakan kliennya Ahmad Assagaff. Namun entah karena lebih dulu ditanyakan penyidik atau kah dibuka sendiri Assagaff, terungkap dalam pemeriksaan tersebut adanya aliran duit ratusan juta ke tim Opini WTP BPK RI tersebut dengan nilai lebih dari setengah miliar rupiah, selama empat tahun berturut-turut. 

“Jadi katong baru tau kalau untuk dapat Opini WTP itu, BPK RI bisa dibayar-bayar. Heboh kah tidak itu?,” ujar Fodatkosu bingung. 

Dalam pemeriksaan tersebut, kepada penyidik Assagaff  menjelaskan pemberian uang jasa dengan dalih dana operasional tim Opini WTP BPK RI itu diberikan empat tahun berturut-turut. “Dengan perincian sebagai berikut, tahun 2016 antara Rp 600 juta sampai Rp 700 juta. Itu untuk Opini WTP tahun 2015,” beber Marthen Fodatkosu. 

Sedang di tahun 2017 untuk Opini WTP tahun 2016, Sekda Buru ini kembali memberikan duit ke tim BPK RI sebesar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta. Pada tahun 2018, tim BPK RI itu datang lagi ke Namlea, masih dalam rangka pemberian opini WTP dimaksud. “Tahun 2018, pemberian uang operasional sebesar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta, itu untuk WTP tahun 2017,” imbuh Fodatkosu.

Namun penasehat hukum terdakwa mantan Sekda Buru Ahmad Asaagaff ini, menjelaskan kalau fakta hukum tersebut baru sebatas BAP penyidikan kliennya di hadapan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Meski begitu, pihaknya akan mengejar fakta ini di persidangan. 

Dia berharap, tim JPU Kejati Maluku dapat menghadirkan, pihak-pihak dimaksud dari BPK RI Perwakilan Maluku. “Dan untuk kepentingan beliau sendiri, ya tentunya kita juga berharap Bupati Buru juga dapat dihadirkan. 

Menurutnya, Bupati sebaiknya hadir sebab dalam perkara ini, kerugian negara senilai Rp 11 miliar, terjadi di tahun-tahun ketika perkara yang diduga dilakoni oleh kliennya Ahmad Assagaff maupun bendahara La Joni Ali. 

“Yah, htung-hitung untuk klarifikasi juga khan, kalau pemberian uang untuk Opini WTP empat tahun itu tidak benar dia perintahkan,” tandas Marthen Fodatkosu.

POLISI HARUS PERIKSA

Peran Ramly Umasugi hingga kecipratan uang Rp485 juga menjadi bukti indikasi keterlibatan bupati Buru itu dalam skandal kasus korupsi yang menjerat Achmad Assagaff dan La Joni Ali, begitu kuat.

Kucuran dana ratusan juta yang diberikan kepada Ramli terungkap dalam BAP mantan Sekda Buru Achmad Assagaff saat diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku. Fakta tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi penyidik memeriksa Bupati Buru Ramli Umasugy. 

Ahmad Assagaff dan eks Bendahara Umum Setda Buru La Joni Ali menjadi terdakwa perkara korupsi anggaran Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Sewa Sarana Mobilitasi,Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.  Kedua terdakwa juga terjerat korupsi anggaran belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 2018 senilai Rp. 11.328.487.705.

Di tengah bergulirnya perkara korupsi ini di Pengadilan Tipikor Ambon, pertemuan Ramli dengan  Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, beberapa waktu lalu,  dikuatirkan melemahkan penyelidikan dan penyidikan korupsi di Pemkab Buru.

Mantan anggota DPRD Maluku Abdullah Marasabessy menyatakan, jika nama Ramli diungkap oleh Achmad Assagaff menerima aliran dana, makan perannya harus diusut tuntas. “Ini korupsi berjamaah, harus diusut tuntas. Siapa yang diduga terlibat harus diperiksa penyidik,” tegas Marasabessy, kepada Kabar Timur, Kamis (8/10).

Ramli harus dipanggil oleh penyidik untuk mengungkap fakta dibalik pengakuan Achmad Assagaff yang tertuang dalam BAP. “Saya kira  kalau nama bupati disebut kecipratan, harus diperiksa. Apakah betul ikut kecipratan ratusan juta. Ini penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dari pengakuan terdakwa (Achmad Assagaff),” kata politikus partai NasDem ini.

Marasabessy menegaskan, dalam proses penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti harus diminta pertangungjawaban hukum. “Ini agar ada efek jera. Kasus uang makan dan minum di Pemkab Buru menurut saya juga terjadi di daerah lain,” ujar Marasabessy.

Marasabessy menyayangkan pertemuan Ramli dengan Kapolda. Dikatakan di tengah persidangan perkara korupsi yang menjerat bekas dua anak buah Ramli itu diduga ada upaya Ramli melobi Kapolda agar tidak terseret kasus tersebut.

“Saya tidak tahu subtansi pertemuan. Tapi, tidak elok kalau di tengah proses persidangan, ada pertemuan antara Bupati Buru dan Pak Kapolda,” sindirnya.

Dia curiga pertemuan itu menjadi ajang lobi Ramli agar tidak terseret kasus korupsi. Marasabessy berharap pertemuan itu mengesampingkan peran Ramli jika memang menikmati uang haram tersebut. “Jangan sampai menutup kasus ini. Semua sama dimata hukum. Siapa pun terlibat harus diperiksa. Tidak boleh tebang pilih,” tegasnya mengingatkan. (KTM/KTA)