KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Maluku  guna membagi porsi dan tanggungjawab dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor.

"Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi  bersama instansi terkait misalnya BPBD Provinsi, Dinas PU Provinsi, Balai Jalan dan Balai Sungai. Kita akan diskusikan bersama, " papar Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, di Hotel Marina, Senin (5/10) kemarin.

Menurutnya, bencana banjir dan tanah longsor akibat hujan deras Sabtu (3/10) kemarin, memang terjadi di Kota Ambon. Namun, lanjut dia, dalam proses penanganan, bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemkot.

"Kita akan mengatur porsi-porsi tanggungjawab. Jangan sampai semua dibebankan kepada Kota. Sebab, Ambon ini selain  sebagai kota tapi juga merupakan Ibukota Provinsi Maluku, " jelasnya.

Dalam upaya penanganan bencana banjir dan longsor, Walikota mengaku, dirinya telah menugaskan Bapedda dan keuangan untuk berkoordinasi dengan Kemendagri, terkait penggunaan anggaran dalam mengatasi bencana.

Lebih lanjut, Walikota mengungkap, saat ini pihaknya sedang berupaya mengambil langkah-langkah, sesuai protap bencana. Bahkan, Pemerintah Kota telah melaksanakan rapat koordinasi antar dinas guna menangani masalah bencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. "Tadi (kemarin) kita sudah rapat. Kita juga sudah bicarakan persoalan ini, " katanya.

Akibat banjir dan tanah longsor, kecamatan yang paling memiliki dampak terparah adalah kecamatan Sirimau. "Di Sirimau itu, yang tidak kena dampak hanya kawasan Pandan Kasturi, " jelasnya.

"Kecamatan Baguala dari tujuh desa/kelurahan yang tidak berdampak hanya Desa Nania dan Desa Negeri Lama, Kecamatan Leitisel dari delapan desa/kelurahan yang berdampak langsung Negeri Rutong dan Negeri Hutumuri, serta kecamatan Nusaniwe dari 13 desa yang tidak kena dampak Negeri Nusaniwe, Negeri Latuhalat dan Kelurahan Wainitu,"tutupnya.(KTE)