KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Skandal ini butuh keseriusan Ketua DPD PDIP Maluku, Pak Murad Ismail agar berani membentuk tim supaya dapat membongkar fakta-fakta lain dibalik kasus ini.

Tak elok, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, harus ikut terlibat langsung dalam menyelesaikan dugaan skandal “tipu” proyek yang dilakoni Ketua DPRD Maluku, yang juga elite kader partai PDIP  daerah Maluku.

“Sekelas Ibu Megawati, tidak elok harus turun tangan di skandal “tipu” proyek dengan iming-iming uang yang lagi heboh di Maluku ini, yang melibatkan ketua DPRD sekaligus elite PDIP Maluku,” kata Syuaib Pattimura, Direktur Lembaga Amalutu Berkarya, kepada Kabar Timur, Rabu, kemarin.

Menurutnya, tugas Ibu Megawati baiknya menerima hasil kerja tim DPD PDI Perjuangan Maluku, terkait skandal yang lagi heboh ini. “Skandal ini butuh keseriusan Ketua DPD PDIP Maluku, Pak Murad Ismail agar berani membentuk tim supaya dapat membongkar fakta-fakta lain dibalik kasus ini,” terangnya.

Syuaib mengaku, kasus ini dari informasi yang diperolehnya tidak satu dua orang. “Ada belasan orang jadi korban. Jadi Pak Murad selaku Ketua DPD PDIP Maluku, tidak harus dengar dari satu pihak (Ketua DPRD). Tapi, bentuk tim untuk membuktikan dan mengungkap pelaku sekaligus modus pelaku,” papar Luib Pattimura.

Murad yang juga mantan jenderal polisi dua bintang tentu hantam didunia penyelidikan. Karena itu, menyelesaikan masalah pada level organisasi politik daerah seperti DPD PDIP Maluku harus jadi prioritas. “Ini soal branding PDIP Maluku dibawa kendali mantan jenderal polisi bintang dua. Jadi kasus “tipu” proyek jadi ukuran atau barometer bagi Murad selaku Ketua DPD PDIP Maluku,” sebut Pattimura. 

Masih menurut Pattimura,  kasus dugaan “tipu” proyek  tidak bisa dianggap sepele. Sebagai parpol dengan tageline: “wong cilik”  dugaan tindakan akan berimplikasi merusak citra partai di masyarakat. “Kasus ini pendekatannya tidak lagi menggunakan hati. Sebab, tindakan yang dilagukan sudah masuk kategori kejahatan berat,” tendasnya.

Karena itu, Syuaib Pattimura mengatakan, apa yang ditulis atau diungkap media tidak lagi harus dilihat dengan kacamata politik. 

“Kalau menyelesaikan masalah yang diungkap media, dengan pendekatan politik ujungnya akan timbul fitnah, si A atau si B yang ingin masalah atau kasus ini diungkit, jadinya fitnah dan kasus ini tidak diungkap secara transparan. Disini orang yang diduga terlibat akan bersyukur, tapi citra parpol hancur,” kata Syuaib.

Sebagai pimpinan pada lembaga yang konsen pada giat antikorupsi, menyarankan Murad selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, lebih konsen pada menjaga dan menyelamat citra partai, ketimbang harus menggunakan hati menyelamat oknum. 

“Tim harus dibentuk, tidak harus lama-lama. Fakta dilapangan belasan orang sudah tertipu dari skandal ini. Yang baru terungkap sebagian kecil.  Masih banyak lagi. Bahkan sampai ada salah satu tukang ojek ikut tertipu dengan iming-iming proyek jalan setapak,” tutup Syuaib, seraya menambahkan sudah saatnya PDIP Maluku diselamatkan dari tindakan-tindakan seperti ini. 

TELUSURI KORBAN LAIN

Terpisah pegiat lain berpendapat, DPP PDIP mesti bentuk tim investigasi untuk diturunkan ke Maluku, sebagai tanggungjawab partai moncong putih kepada konstituen. Kasus dugaan penipuan sekalipun sifatnya pribadi bagi Lucky Wattimury (LW), tapi kasus tersebut membawa nama partai bahkan lembaga DPRD. 

“Diturunkan itu artinya, DPP PDIP harus cek selain yang sudah terpublis ke masyarakat, apakah ada korban lain tidak? Kalau ada itu yang harus dibuat terang,” ujar pegiat antikorupsi Minggus Talabessy kepada Kabar Timur, Rabu kemarin. 

Lucky Wattimury yang juga Ketua DPRD Maluku ini ujar Minggus, membawa nama besar PDIP. Sebagai partai yang memiliki basis yang kuat di Maluku, suatu kasus dugaan penipuan yang melibatkan kadernya jelas mencoreng nama partai. 

Dengan sejumlah bukti berupa surat pernyataan maupun kuitansi pengambilan uang, ingatnya, DPP PDIP harus turun lakukan investigasi. Hal itu untuk menyelamatkan wajah partai ini di Maluku. “Jangan karena nila setititik maka rusak susu sebelanga, kalau terbukti pa Lucky harus dievaluasi,” tandasnya. 

Selain itu, indikasi kasus penipuan ini juga merugikan nama baik lembaga DPRD Maluku. Karena publik akan menyangka kalau lembaga rakyat itu, tempat bersarang para pemain proyek. 

Sebut saja, program pembangunan berupa proyek aspirasi, yang sejatinya adalah usulan masyarakat pada masing-masing Dapil setiap anggota DPRD, ternyata menjadi lahan empuk bagi wakil rakyat menangguk rupiah. 

“Dengan kata lain jadikan proyek sebagai orientasi. Jika seperti itu sangat disayangkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, permintaan agar Megawati Soekarno Putri menurunkan tim menelusuri dugaan skandal “tipu” proyek ala Ketua DPRD Maluku ini, disampaikan salah satu kader PDIP Maluku Alo Lutlutur kepada Kabar Timur.

Tim investigasi menelusuri skandal tipu dengan iming-iming proyek  yang dilakoni salah satu elit partai besutan Megawati Soekarno Putri dengan korban mencapai belasan orang cukup butuh tim DPP untuk turun ke Maluku, tanpa harus mendegar penjelasan dari Lucky Wattimury yang diduga sebagai pelakunya.

Salah satu kontraktor  Zakarias Reressy terbukti sebagai korban sebagaimana dalam bocoran surat laporan ke Mapolda Maluku.  Zakarias beruntung punya tanda bukti. Namun, sejumlah pengusaha lain yang modal hanya kepercayaan, tak sedikit yang jadi korban.

 “Banyak yang jadi korban. Ada salah satu pengusaha alat-lat olaraga di Ambon, juga kena “tipu” Rp 150 juta. Masih banyak lagi. Kalau PDIP  tidak ingin citranya buruk bentuk tim internal yang independen untuk mengungkap masalah ini,” bebernya.

Informasi lain yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, sedikitnya ada belasan orang yang menjadi korban iming-iming proyek ala Ketua DPRD. “Ada juga yang terkecil Rp 15 juta.  Dana itu diambil dengan iming-iming proyek jalan setapak,” ungkap salah satu sumber, kepada Kabar Timur, kemarin.

Alo menambahkan, sejumlah kontraktor mengalami hal yang sama, namun belum terkuak ke publik  karena mereka masih berharap dapat proyek pemerintah. Dia kuatir, sepak terjang Wattimury, secara langsung dan tidak langsung merusak nama baik partai dengan jargon “Wong Cilik” ditengah masyarakat.”Sebagai kader partai, kami mendesak ibu Mega (Megawati Sorkarno Putri) agar menyikapi serius  sejumlah kontraktor yang dirugikan,”kata Alo Lutlutur.

Menyikapi aksi Wattimury, yang meresahkan dia berharap, Ibu Megawati membentuk tim DPP PDIP investigasi di Maluku.”Jadi tidak hanya LW (Wattimury), dipanggil dan hanya ditegur. Kita berharap, ada tim yang turun menelusuri modus janji proyek ala Ketua DPRD Maluku,”harapnya.

Dia membeberkan, sejumlah kontraktor juga bernasib sama dengan Reressy.”Jadi selain Reressy, ada juga sejumlah kontraktor yang kasih uang ratusan juta kepada LW,”terangnya. Hanya saja, tambah dia, mereka  belum berani buka-bukaan ke publik termasuk lapor Polisi, karena masih berharap mengerjakan proyek yang dijanjikan Wattimury.”Saya kira kasus ini harus diusut tuntas. Jika benar ada penerimaan uang dengan janji proyek, LW harus dikenai sanksi tegas,”pungkasnya. 

(KTA/KT)