KABARTIMURNEWS.COM, TERPISAH Praktisi hukum Maurits Latumeten menilai kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury patut diusut institusi kepolisian. Menurutnya, itu adalah kewajiban hukum yang melekat pada institusi penegak hukum tersebut.
Dia berpendapat, sekali pun kasus ini merupakan delik aduan yang menuntut proses pelaporan dari pihak yang dikorbankan dari perikatan perjanjian yang terjadi, tapi karena sudah terpublis luas, polisi berkewajiban mengusut. Analoginya, kata dia, ketika Polisi mendapat informasi ada perkelahian antar dua orang warga, maka tanpa diminta pun, polisi harus bergerak ke TKP.
Kewajiban hukum itu seperti halnya terhadap informasi perkelahian di suatu tempat antar sesama warga. Agar secepatnya diatasi agar pihak korban yang merasa dirugikan dapat keadilan secara hukum
“Nah kondisi kasus ini seperti kejadian baku pukul ltu. Jadi tanpa dilapor pun polisi harus bergerak, minimal.cari tahu apa yang sedang terjadi,” kata Maurits kepada Kabar Timur di PN Ambon, Rabu kemarin.
