KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – PT PLN (Persero) dinilai belum maksimal memasok kebutuhan listrik di Maluku. Buktinya banyak daerah di pelosok Maluku belum terlistriki. 

Fakta ini diungkap Komisi II DPRD Maluku saat rapat bersama PT PLN (Persero) Wilayah IX Maluku-Maluku, Rabu (9/9).

Masyarakat mengeluh wilayah mereka belum tersentuh pasokan listrik dari perusahaan pelat merah itu. Masih buruknya pelayanan juga dikeluhkan pelanggan karena kerap terjadi pemadaman listrik. 

Wakil Ketua Komisi II Turaya Samal menilai pelayanan PLN belum maksimal di 11 kabupaten/kota di Maluku. Di tengah pandemi Covid-19, pelanggan membutuhkan listrik bagi keperluan belajar anak di rumah.

“Dengan adanya pandemi masyarakat semakin kesulitan ketika anak-anak sekolah belajar dengan sistem virtual yang memerlukan listrik. Bagaimana mereka bisa belajar dengan baik kalau listriknya sering padam,” ujar Samal dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Saudah Tethool di ruang paripurna DPRD Maluku itu.

Keluhan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II Temmy Oersepuny. Menurutnya, di kabupaten Kepulauan Aru juga mengalami hal serupa. “Di Dobo. Ibu kota kabupaten Aru listrik sering padam apalagi yang ada di pulau-pulau terpencil? Kita mengharapkan PLN dapat melistriki wilayah-wilayah agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku,” tandas Oersepuny.

Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Wahid Laitupa menilai PT PLN tidak transparan terkait dengan kendala yang dihadapi sehingga krisis listrik masih terjadi. “Perlu ada pemetaan dengan memberikan zona mana yang sangat sulit bagi PT PLN dalam memberikan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat di Maluku. Kita juga perlu keterbukaan dari PT PLN terkait persoalan kelistrikan di Maluku,” kata Laitupa.

Sementara itu, Ketua Komisi II Saudah Tethool berharap PLN fokus melistriki wilayah pedesaan yang masih gelap gulita akibat belum tersentuh listrik PLN.

General Manager PT PLN (Persero) Maluku-Maluku Utara, T. Widow mengatakan menyangkut masalah kelistrikan di kabupaten Seram Bagian Timur perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Mesin pembangkit  listrik juga harus standar PLN.

”Sementara di beberapa daerah diusahakan agar bisa terpenuhi kelistrikan bagi kebutuhan masyarakat. Memang ada beberapa kendala terkait kondisi mesin, namun selalu diusahakan lebih baik,” ujar dia. (KTM)