KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Sebagai Ketua DPRD di satu daerah, tentu harus bisa menjaga marwah DPRD sekaligus partai politik yang membesarkan namanya.
Pengamat Politik Nasional Jerry Massie menilai, kasus dugaan penipuan Ketua DPRD Maluku yang juga Bendahara DPD PDIP Maluku terhadap kontraktor jasa, Zakarias Raressy akan berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP pada Pilkada Maluku 2021 mendatang.
“Dari kasus ini, tentu ada dampak terhadap elektabilitas PDIP pada Pilkada serentak 2021 mendatang,” kata Jerry ketika dihubungi Kabar Timur, Rabu (9/9). Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) itu mengatakan, sebagai Ketua DPRD di satu daerah, tentu harus bisa menjaga marwah DPRD sekaligus partai politik yang membesarkan namanya.
“Jika ini tidak dijaga tapi kemudian melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana, maka tentu akan ada kesan negatif di mata publik. Dan itu juga bakal berdampak pada elektabilitas dari partai yang membesarkan nama Lucky Wattimury,” tuturnya.
Dikatakan, PDIP makin hari kurang laris diminati partai lain. Ini dampak dari kasus yang menyeret kader PDIP di Indonesia. Sebut saja kasus dugaan suap Harun Masiku kepada eks komisioner KPU Pusat, Wahyu Setiawan.
“Jadi publik pasti menilai ini. Kalau di Jakarta ada Harun Masiku, di daerah misalnya Maluku, jangan buat publik makin tidak suka dengan PDIP akibat perbuatan-perbuatan yang melukai hati rakyat,” tandasnya.
Ke depan, lanjut dia, jika benar Lucky berbohong, maka kecil besar pasti akan berdampak politis. Dikatakan, dirinya melihat bahwa ini warning terhadap hegemoni PDIP. Perlu juga berkaca antara faktor X dan faktor Y.
Ditambahkan, ada idiom “Karena mulut badan binasa.” Untuk itu, kasus Lucky harus menjadi perhatian Ketua DPD PDIP Maluku, Murad Ismail. Sebab jika acuh, maka bisa saja Moncong Putih akan terseok-seok apalagi itu melibatkan pengurus PDIP di daerah.
Sebagaimana berita sebelumnya sesepuh PDIP Maluku, Bitzael Temmar mendesak Lucki Wattimury mundur dari jabatanya, setelah menerima uang puluhan juta dari Zacarias Raressy, dengan iming-iming atau barter proyek pemerintah.
“Kalau cerita (terima uang dari kontraktor) ketua dewan itu benar. Suka tidak suka ini aib. Aib kekaderan, aib pemerintahan. Aib seperti ini tidak bisa didiamkan. Aib seperti ini harus diselesaikan secara gentlemen,” tegas Temmar kepada Kabar Timur, Selasa (8/9).
Mantan Sekretaris DPD PDIP Maluku ini berharap, jika Wattimury terbukti menerima uang dari kontraktor harus mundur dari jabatan ketua maupun anggota DPRD Maluku. “Ini sangat berat. Sebelum dikenakan sanksi, Pak Lucki harus bersedia mengundurkan diri. Dan memberikan tangungjawab kepada kader baru untuk mengambil tanggungjawab itu (menggantikan Lucki di DPRD Maluku),” harapnya.
Dikatakan, Maluku masih terbelenggu kemiskinan. Dia berharap pemerintah mengentaskan Maluku dari kemiskinan. “Ternyata elite kita tidak menyelesaikan masalah, tapi mencari keuntungan di tengah kesulitan di Maluku. Nah, ini persoalan,” kesal mantan bupati Maluku Tenggara Barat (kini Tanimbar) dua periode ini.
Temmar menuturkan pernah dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP. Dia menolak calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP. Karena menurut Temmar, DPP PDIP secara sadar melanggar aturan yang dibuat sendiri. “Sebagai kader yang jatuh bangun membesarkan partai ini, saya marah dan saya dipecat. Semua orang tahu reputasi saya di PDIP tidak ada cacat,” tegas Temmar.
