KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE - Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Kabupaten Buru Selatan (Bursel) ricuh. Perdebatan alot dan panas antar kader Golkar menjadi pemicu kericuhan.

Musda Golkar Bursel digelar di penginapan Sartika, Kota Namrole, dibuka oleh Ketua Oganisasi dan Kadersisasi DPD Golkar Maluku Yusri Kader Mahedar Rabu (19/8) sore.
Musda berjalan alot, hingga Kamis (20/8) dini hari tidak berhasil memilih ketua dan sekretaris serta fungsionaris DPD Golkar Bursel periode berikutnya.

Akibat kericuhan ini Mahedar menghentikan pelaksanaan Musda dan menunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kericuhan berawal dari salah satu peserta Musda yang melayangkan interupsi terkait pelaksanaan Musda.

Menurutnya Musda tidak dipersiapkan dengan baik oleh fungsionaris DPD Golkar Bursel. "Kita juga mau besar di partai. Kita mau segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan organisasi. Ini kerja apa?. Jangan seperti ini," kesalnya.

Usai interupsi itu terdengar bantingan kursi di lokasi Musda. Entah siapa pelakunya. Kondisi ini membuat peserta yang hadir emosi. Musda pun gaduh.
Sejak awal Musda dibuka, ketegangan sudah terlihat di luar lokasi Musda. Puluhan massa yang merupakan pendukung sejumlah calon ketua DPD II Bursel dikerahkan di pelataran penginapan Sartika.

Aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polsek Namrole dan Brimob disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya Musda partai berlambang beringin itu.

Kericuhan di ruangan Musda terdengar hingga di pelataran penginapan tersebut. Ricuh itu memancing massa pendukung calon ketua DPD II Bursel mencoba menerobos masuk ke lokasi Musda. Tapi gagal, aksi mereka dihentikan aparat kepolisian. Polisi berhasil mengendalikan situasi di dalam ruangan maupun di luar arena Musda.

Menghindari amukan sejumlah peserta yang emosi, tujuh orang fungsionaris DPD I Golkar Provinsi Maluku dievakuasi oleh polisi meninggalkan Kota Namrole menuju Namlea, ibu kota kabupaten Buru saat kejadian. Mereka yang dievakuasi diantaranya, Yusri Mahedar, Ridwan Marasabessy, Jems Timisela, Subhan Patimahu, dan Yoga Papilaya. Asryadi Tomia, Ketua Panitia Musda IV Partai Golkar Bursel juga ikut dievakuasi ke Namlea.

Informasi yang diperoleh Kabar Timur, Musda berlangsung ricuh akibat panasnya persaingan merebut kursi ketua DPD Golkar Bursel. Dan kepentingan Pilkada Bursel juga telah disusupi dalam Musda. Sebab rekomendasi Partai Golkar masih menjadi rebutan calon bupati dan wakil bupati Bursel di Pilkada 2020.

Tiga kader Golkar menjadi calon kuat ketua DPD II Bursel, yakni Zainudin Booy, Jamatia Booy, dan Asryadi Tomia. Sesuai aturan partai, Zainudin dan Jamatia berpeluang menjabat ketua DPD karena sudah lebih dari 5 tahun menjadi kader Golkar.

Zainudin telah dua periode menjabat ketua ketua DPD Golkar Bursel. Ini menjadi kali ketiga Zainudin maju bertarung merebut kursi DPD Golkar Bursel.
Sementara Asryadi belum genap 5 tahun. Disusupi kepentingan, Asyriadi didorong sebagai calon ketua DPD Golkar Bursel. Majunya Asyriadi, kader Golkar Bursel ini menuai pro kontra peserta Musda.

Asryadi kabarnya mengantongi restu Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Ramli Umasugi untuk bertarung merebut kursi DPD Golkar Bursel. Mayoritas peserta menolak pencalonan Asryadi karena dianggap melanggar aturan keanggotaan partai Golkar. Ancaman menanti peserta Musda jika memilih Asyriadi. Kabarnya, bagi siapa yang memilih Asyriadi akan dipecat dari kader Golkar.

Informasi lain menyebutkan, kericuhan terjadi, setelah para peserta Musda saling berdebat terkait surat mandat yang tumpang tindih atau ganda.

Salah satu peserta Musda melayangkan protes kepada Yusri Mahedar ketika memimpin sidang Musda. Peserta Musda tersebut melempar kursi ke meja pimpinan sidang. "Sontak peserta Musda lainya berdiri dan ikut protes," kata sumber Kabar Timur, tadi malam.

Dikatakan surat mandat ganda atau tumpang tindih terjadi di pimpinan anak cabang Golkar di kecamatan Namrole, Waisama, dan Ambalau. "Akibatnya, Mahedar beberapa kali menskors sidang untuk mencari solusi penyelesaian," terang kader Golkar ini.

Sementara itu, Yusri Mahedar mengatakan sejak awal mengingatkan peserta agar Musda bisa berjalan dengan aman dan lancar. "Sebagai pimpinan sidang dan penanggujawab pelaksanaan sidang, untuk kenyamanan sidang saya harus mengambil sebuah keputusan untuk menghentikan Musda ini apapun alasannya," kata wakil Ketua DPD Golkar Maluku itu kepada wartawan sesaat sebelum dievakuasi ke Namlea.

Menurutnya, aturan Partai Golkar pada klausal 202 DPD Partai Golkar dijelaskan apabila Musda berjalan tidak aman dan nyaman, pimpinan sidang berhak menskorsing atau memutuskan maupun memindahkan arena Musda. ìItu kebijakan dan saya diberikan mandat dan tanggungjawab, akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan untuk di bawa ke provinsi," tegasnya.

Perdebatan alot dan panas hingga berujung ricuh, menurutnya hal itu biasa terjadi. "Biasa lah itu dinamikan politik. Mungkin teman-teman sudah mengetahui informasi terkait dengan perdebatan itu. Sehingga ada keputusan yang saya ambil sebagai penanggungjawab Musda di kabupaten untuk menskor sidang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Saya kapasitas sebagai ketua bidang organisasi dan kaderisasi DPD Partai Golkar Maluku. Saya dimandatkan melaksanakan Musda di 11 kabupaten/kota. Olehnya yang terjadi saat ini itu keputusan saya untuk menundanya. Ini agar kita sebagai sesame kader partai golkar harus mengerti, seperti apa dan bagaimana," jelasnya.

Mahedar katakan, penundaan Musda tidak akan berdampak pada rekomendasi Golkar yang akan diberikan untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala aerah di Pilkada Bursel. ìTidak (berpengaruh di Pilkada) sama sekali. Keputusan DPP merekomnedasikan siapapun, maka sebagai ketua bidang organsiasi dan kaderisasi menyampaikan kepada seluruh kader Golkar untuk satu barisan mendukung keputusan itu. Kalau ada yang tidak taat saya akan pecat. Pecat di tempat karena itu melanggar fatsum partai,î ancam Mahedar.

Golkar kata Mahedar siap menang di pertarungan Pileg, Pilkada, Pilgub dan Pilpres mendatang. Karena itu, tidak ada satu pun kader golkar di kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, apabila rekomendasi partai sudah diberikan, konsukuensi bagi kader yang tidak mematuhinya adalah dipecat untuk menjadi efek jera. "Kalau kita pecat 1, ada 10 yang mau bergabung (di Golkar). Pecat 10, 100 orang mau masuk. Karena partai Golkar bukan partai kecil, Golkar adalah partai besar," kata Mahedar dengan suara lantang.

Ketua Panitia Musda IV Partai Golkar Bursel Asryadi Tomia, menepis Musda tidak dipersiapkan dengan matang. "Apa yang disampaikan salah satu peserta itu adalah pernyataan pribadi dan bukan mewakili suara peserta," tepis Asyriadi.

Panitia dan stering comite, kata Asyriadi telah mempersiapkan pelaksanaan Musda dengan baik. Bahkan pelaksanaan Musda diklaim lancar. Kejadian yang membuat Musda harus dihentikan itu dianggap hal yang biasa. "Itu hal biasa. Yang penting persiapan pelaksanaan Musda sudah kita siapkan. Kendati dihentikan, kan bisa dilanjutkan besok, lusa atau satu minggu dan sebagainya. Asal tidak melebihi enam bulan," kata dia. (KTL/KTM)