KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Penyerangan kelompok OTK dari arah kawasan Skip Dalam itu memang sudah diantisipasi.

Puluhan mahasiswa Aru ini sebelumnya telah meminta Pemda Kabupaten Kepulauan Aru untuk memulangkan mereka, tapi keinginan itu ditampik oleh Pemda dengan alasan Covid-19. Hingga peristiwa penyerangan Minggu dinihari itu terjadi oleh sekelompok OTK yang diduga pemuda Skip Dalam, Kelurahan Batumeja, Kecamatan Sirimau.

“Dari perkumpulan Satu Darah Salam Sarane memamg ada minta rapat untuk atur damai. Oke boleh damai, tapi dengan catatan ganti kaca-kaca yang pica ini dulu. Terus kami punya adik-adik yang luka-luka itu pelaku harus diproses hukum,” kata Maikel kepada Kabar Timur yang terlihat emosi, dijumpai di Wisma Jargaria, kawasan Cemet, Skip Jalan Rijali, Ambon,  Senin (10/8).

Namun 34 orang penghuni wisma milik Pemkab Kepulauan Aru itu telah hengkang ke rumah sanak-saudara mereka di sejumlah tempat di Kota Ambon sejak bentrokan, Minggu (9/8) dinihari jelang subuh itu terjadi. Mereka terdiri dari mahasiswa Aru dan dan beberapa orang tua, anak dan balita serta perempuan. 

Maikel menceriterakan, penyerangan kelompok OTK dari arah kawasan Skip Dalam itu memang sudah diantisipasi. Dengan peralatan seadanya, seperti potongan kayu rep, besi maupun botol kosong. 

“ Tapi subu-subu itu dorang datang dengan tembakan, kemungkinan senjata rakitan atau Cis lalu dua orang dengan parang. Maka kami mundur, amankan perempuan, anak-anak dan orangtua dalam wisma,” terang Maikel.

Tokoh pemuda, mahasiswa dan pelajar Aru Collin Lepuy menyatakan Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar harus bertanggungjawab. Pasalnya, selain TKP terjadi dekat markas Polda Maluku, hanya sekian meter itu, laporan polisi yang disampaikan ke Polres Ambon, tidak ditindaklanjuti serius oleh pihak Polres. 

Dan ketidakseriusan anak buah Kapolda itu nyata kelihatan di TKP, tidak ada police line maupun tindakan pengamanan polisi terhadap asrama milik Pemkab Kepulauan Aru itu. Dia menilai aparat keamanan telah melakukan pembiaran dalam insiden ini.

Sambil menunjuk area depan Wisma Jargaria yang kosong dari garis polisi maupun keberadaan aparat keamanan itu, dia menyesalkan tidak adanya kesigapan aparat keamanan terkait insiden penyerangan pada wisma tersebut.

“Nah ini bukti tidak ada police line. Bagi beta ini polisi bukan lalai lagi tapi diduga semacam pembiaran. Padahal jarak Polda dari sini seng perlu dengan mata, cukup telinga saja untuk dengar kejadian kemudian datang cegah peristiwa ini, tapi mana?” ujar Collin kesal. 

Terpisah pengamat sosial Herman Siamiloy dimintai komentar, menyampaikan, Kota Ambon milik semua warga. Namun bila penyerangan diduga lantaran ketidaknyamanan masyarakat sekitar dengan keberadaan penghuni wisma tersebut, kedua pihak harus mencari titik temu untuk  rekonsiliasi perdamaian, diinisiasi oleh Pemkab Kepulauan Aru.

Sebab bisa saja, insiden yang terjadi lantaran ketersinggungan antara dua kelompok pemuda, di satu sisi para mahasiswa Aru yang tinggal di wisma tersebut, dengan kelompok pemuda sekitar. Intinya persoalan ini harus diselesaikan dengan mengutamakan pendekatan humanis.

“Pemda Aru sebagai pemilik wisma, diwakili Sekdanya harus datang lakukan pendekatan dengan pihak RT setempat maupun tokoh-tokoh pemuda yang ada di Skip itu,” saran dia. (KTA)