KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Penyidik unit Tindak Pidana Tertentu (tipidter), Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Buru, mulai mengusut kasus dugaan penggelapan Anggaran Dana Desa (ADD) Jikumerasa, Kabupaten Buru, Maluku.
Penyelidikan kasus penggelapan ADD dilakukan setelah penyidik menerima laporan masyarakat. Kini, penyidik telah menyurati Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Buru.
Kasubbag Humas Polres Pulau Buru, Ipda Zulkifli Asril, mengatakan, saat ini kasus itu mulai diselidiki. Pihaknya telah menyurati APIP untuk meminta dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ADD Jikumerasa.
“Saat ini penyidik sedang menerima dokumen tambahan dari dua orang masyarakat (pelapor),” kata Zulkifli saat dihubungi Kabar Timur, Rabu (22/1).
Menurutnya, kasus dugaan penggelapan akan diselidiki setelah pihaknya menerima LHP tentang ADD Jikumerasa.
“Penyelidikan akan berjalan setelah menerima LHP dari APIP,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, sejak tahun 2015, uang miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) Jikumerasa, Kecamatan Kayeli, Kabupaten Buru, kerap diterima. Tapi pembangunan dalam desa tak kasat mata. Diduga, banyak terjadi penggelapan. Aparat hukum didesak melakukan penyelidikan.
Salah satu warga mengaku, dugaan penggelapan ADD Jikumerasa telah dilaporkan ke pihak berwajib seperti Kepolisian maupun Kejaksaan setempat. Bahkan, masyarakat telah melakukan aksi unjuk rasa. Namun kasus ini tak pernah menjadi perhatian aparat hukum.
“Kami sudah demo bahkan di liput banyak media tetap saja tidak di publikasi. Dalam aksi demo tuntutan masyarakat adalah tangkap Pjs Desa Hawa Tutaha, Bendahara Desa Sartia Ningsi dan Ketua BPD desa La Abu Buton,” kata warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (21/1).
Dia menduga, sejak tahun 2015 silam, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintahan desa saat ADD dikucurkan. Setiap tahun, uang milyaran rupiah yang diterima tidak pernah diketahui masyarakat.
