“11 kabupaten sudah melakukan penandatanganan NPHD, tetapi ada beberapa daerah yang melakukan rasionalisasi lagi, misalnya Waropen, Nabire dan Keerom,” ujarnya.
Dia menjelaskan sedangkan untuk kabupaten yang membutuhkan biaya terbesar, yakni Kabupaten Yahukimo, di mana hal tersebut dikarenakan, proses pendistribusian logistik dan juga penyelenggara pilkada harus dilakukan menggunakan pesawat terbang.
“Biaya terbesar ada di Kabupaten Yahukimo, yakni sebesar Rp70 miliar, hal tersebut dikarenakan ada 51 distrik, dan tidak ada jalan darat, semua harus melalui udara,” katanya lagi.
Sekadar diketahui, ke-11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini adalah Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Merauke, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori dan Yalimo. (AN/KT)
