Sekilas Info

Surat “Sakti” Assagaff Tunjuk Rahakbauw Dibatalkan

Said Assagaff

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Surat tugas dari Ketua DPD Gilkar Maluku, Said Assagaff kepada Fredi Rahakbauw, sebagai pelaksana harian Ketua DPD Golkar Maluku, akhirnya dibatalkan.

Pembatalan surat tugas kepada Rahakbauw, setelah DPD Golkar Maluku, menggelar rapat di sekretariat DPD Golkar Maluku, Kamis kemarin. Pantauan Kabar Timur, rapat tertutup yang dipimpin Rahakbauw, sekira pukul 14.20 hingga 15.00 WIT, berlangsung alot dan panas. Bahkan, Rahakbauw sempat memerintahkan salah satu peserta rapat keluar ruangan rapat."Anda silakan keluar,"teriak Rahakbauw.

Salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku, menilai surat tugas yang diberikan Ketua DPD Golkar Maluku, Said Assagaff, kepada Rahakbauw, ilegal karena tidak sesuai aturan main di partai." Peserta rapat sepakat tolak surat tugas,"kata salah satu pengurus DPD Golkar, usai mengikuti rapat.

Rahakbauw ketika dicegat Kabar Timur, soal dinamika saat rapat berjalan, anggota DPRD Maluku itu menjawab dengan santai."Dinamika itu biasa di partai sebesar Golkar. Itu berarti elektabilitas Golkar, semakin tinggi,"kata Rahakbauw.

Wakil Ketua DPD Golkar Maluku, Tammat Tolaohu mengatakan, surat tugas kepada Rahakbauw, sangat bertentangan dengan aturan main di partai."Surat itu batal demi hukum,"tegas Tolaohu, kepada Kabar Timur, kemarin.

Dijelaskan, sesuai Peraturan Organisasi (PO) Golkar, nomor 08 2010 tentang pengisian jabatan lowong di Golkar, sangat bertentangan dengan PO nomor 13 tahun 2011 tentang disiplin dan sanksi organisasi. "Surat tugas juga tidak sesuai tata kerja Golkar, pasal 82 tentang berhalangan tetap. Nah, nomenklatur dari sejumlah PO itu pak Bib (Assagaff) masuk kategori berhalangan, sehingga jabatan Ketua DPD Golkar Maluku, saat ini dianggap lowong,"paparnya.

Untuk itu, sebut dia, Assagaff tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial termasuk terbitkan surat tugas." Meski secara formil pak Bib,masih ketua,"tegasnya.

Karenanya, lanjut dia, sesuai tata kelola partai dikembalikan pada hasil pleno DPD Golkar Maluku di The Natsepa, yang dihadiri DPP Golkar, beberapa waktu lalu." Dimana dalam rapat itu diputuskan bahwa pelaksana harian Ketua DPD Golkar Maluku, di jabat Ridwan Marasabessy. Jadi surat tugas dikembalikan kepada pak Bib,"terangnya.

Disisi lain, soal penentuan alat kelengkapan di DPRD Maluku, dari Golkar, dia mengaku, Marasabessy akan mengagendakan untuk menggelar rapat untuk membahas alat kelengkapan dewan."Tentu kewengan menggelar rapat diambil alih pak Ridwan,"pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dinamika internal DPD Golkar Maluku, mulai bergejolak. Penyebabnya, penunjukan pelaksana harian ketua DPD Golkar Maluku.

Menurut sejumlah kader, keputusan Ketua DPD Golkar Maluku, Said Assagaff, mengeluarkan surat tugas kepada Fredi Rahakbauw, menjabat pelaksana harian Ketua DPD Golkar Maluku, diprotes kader partai yang dinakhodai Airlangga Hartarto, karena bertentangan dengan aturan main di Golkar. Apalagi, Rahakbauw ditugaskan memutuskan sejumlah posisi strategis di partai, seperti pembentukan fraksi Golkar DPRD Maluki, alat kelengkapan di DPRD Maluku, dan memimpin rapat pleno serta kordinasi Pilkada 2020. (KTM)

Penulis: kabartimur

Baca Juga