KABARTIMURNEWS.COM, AMOBN- Gubernur Maluku, Murad Ismail menggelar Rapat Koordinasi bersama Bupati/Walikota se-Maluku Tahun 2019 guna mencari solusi terkait permasalahan-permasalahan di Maluku.

Rakor ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku serta dihadiri oleh para bupati/walikota se-Maluku maupun pejabat lingkup Pemprov Maluku yang dilangsungkan di aula lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (10/9).

Dalam kesempatan Turut hadir juga Direktur Fasilitas Kepala Daerah Dan Pereakilan Rakyat Daerah Dirjen Otonomi Daersh Kemendagri, Budi S. Sudarmadi, Kapolda Maluku, Irjen Polisi Royke Lumowa dan Wakajati Maluku, Erryl Prima Putera Agoes

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, Rakor bertujuan untuk membangun koordinasi komunikasi dan kolaborasi serta sinergitas antara jenjang pemerintahan legislatif yudikatif serta TNI/Polri dan instansi lain.

Apalagi, kata mantan Dankor Brimob Polri itu, koordinasi antara pemerintahan haruslah terbuka.

Dijelaskannya, saat ini pemprov Maluku menampung RPJMD 2019-2024 yang menjadi acuan kerja selam lima tahun kedepan.

“Saya berharap Kabupaten/Kota dapat menyelaraskan RPJMD tersebut dengan perencanaan-perencanaan daerah apa yang direncanakan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ingatnya.

Untuk mendorong percepatan pembangungan daerah, sambungnya, Pemda diharapkan dapat melakukan kajian terhadap regulasi dan kebijakan yang mehambat pembangunan serta merugikan masyarakat di daerah.

Disamping itu, dirinya juga mengajak semua pemangku kepentingan di Malukuharus berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada Pemerintah Pusat. “Kita harus berani menyuarakan kepentingan daerah dan masyarakat kepada pemerintah Pusat melalui pertimbangan-pertimbangan secara rasional maupun terstruktur berdasarkan kondisi geografis wilayah kita,”pesannya.

Tidak hanya itu saja, orang nomor satu di Provinsi Maluku itu juga meminta semua kalangan termasuk Bupati/Walikota bersama-sama bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Maluku. Dimana sesuai data Statistik, angka kemiskinan di Maluku masih tinggi.

“Angka kemiskinan di Maluku masih tinggi namun sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, tahun 2018-2019 penurunan kemiskinan sebesar 0,43 persen dan pertumbuhan ekonomi Maluku 6,9 persen. Saya minta semua kalangan untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Saya meminta Bupati/walikota supaya lebih pro aktif mengundang investor berinvestasi di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”sebutnya.

Dirinya juga meminta semua pemangku kepentingan untuk menyiapkan segala sesuatunya terutama dalam mekanisme penyerapan tenaga kerja dalam menyambut Blok Masela. “Saya tidak ingin kelak anak daerah kita hanya jadi penonton di tanah sendiri,”tandasnya.

Tidak hanya itu saja, mengenai masalah layana kesehatan, gubernur juga meminta kepada Bupati/walikota untuk tidak ada alasan masyarakat yang tidak terjamin BPJS Kesehatan itu tidak terlayani. “Saya minta bupati walikota, tidak ada alasan untuk kita tidak melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan,”ingatnya lagi. (RUZ)