KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Setelah pekan lalu dikunjungi pejabat Kementerian Agama Provinsi Papua Barat kini giliran Pemerintah Kabupaten Manokwari datang ke Maluku.
Dua kunjungan itu untuk belajar meredam konflik di bumi Cendrawasih, pasca rusuh di sejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 lalu. Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (6/9).
Pemkab Manokwari meminta masukan atau gagasan perdamaian dari Maluku untuk diadopsi di Papua Barat. Delegasi dari Papua Barat terdiri dari Forkopimda Manokwari, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, MUI, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Ketua FKUB Papua Barat, Musa Yowei mengatakan kunjungan ke Kemenag Maluku ini untuk mengadopsi bagaimana cara Maluku, dalam menyelesaikan konflik dan menjaga kedamaian.
“Kami sudah pelajari tentang konflik di Maluku 1999 silam, itu ternyata bukan konflik agama. Mungkin saja ada pihak yang sengaja menyodorkan agama dalam konflik Maluku. Untuk itu, lewat pengalaman yang dialami Maluku, kami ingin belajar agar mampu mengantisipasi jangan sampai konflik Papua ditunggangi isu agama,” kata Musa usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Fesal Musaad.
Meskipun rusuh di wilayah Papua Barat tidak ada hubungannya dengan konflik agama, upaya pencegahan dan antisipasi terus dilakukan oleh FKUB bersama Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat.
“Kerusuhan di Papua bukan soal suku, agama atau adat, bukan juga sesama Papua lantaran beda pendapat, tapi itu sangat erat dengan terusik kemanusiaan etnis Papua. Jadi kami sangat ingin konflik ini cepat selesai, dan berharap masukan dari Maluku mampu menjadi bahan untuk mengembalikan kedamaian di Papua,” katanya.
Sementara itu, Fesal Musaad menilai penyebab utama terjadi konflik di Papua dan Papua Barat diakibatkan beberapa faktor, yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
“Semua faktor yang dapat menjadikan sebuah konflik di satu wilayah, lahir akibat dari ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan, ekonomi, pemahaman agama yang dangkal, serta berita hoaks (bohong) yang mampu menghasut dengan mudah pemahaman masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, konflik juga terjadi akibat masyarakat Papua mudah mempercayai berita-berita hoaks yang dengan gampang dikonsumsi masyarakat.
