Cegah Konflik Agama, Papua Barat “Berguru” di Maluku

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Setelah pekan lalu dikunjungi pejabat Kementerian Agama Provinsi Papua Barat kini giliran Pemerintah Kabupaten Manokwari datang ke Maluku.

Dua kunjungan itu untuk belajar meredam konflik di bumi Cendrawasih, pasca rusuh di sejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 lalu. Mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (6/9). 

Pemkab Manokwari meminta masukan atau gagasan perdamaian dari Maluku untuk diadopsi di Papua Barat. Delegasi dari Papua Barat terdiri dari Forkopimda Manokwari, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat, MUI, tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

Ketua FKUB Papua Barat, Musa Yowei mengatakan kunjungan ke Kemenag Maluku ini untuk mengadopsi bagaimana cara Maluku, dalam menyelesaikan konflik dan menjaga kedamaian. 

“Kami sudah pelajari tentang konflik di Maluku 1999 silam, itu ternyata bukan konflik agama. Mungkin saja ada pihak yang  sengaja menyodorkan agama dalam konflik Maluku. Untuk itu, lewat pengalaman yang dialami Maluku, kami ingin belajar agar mampu mengantisipasi jangan sampai konflik Papua ditunggangi isu agama,” kata Musa usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Fesal Musaad.

Meskipun rusuh di wilayah Papua Barat tidak ada hubungannya dengan konflik agama, upaya pencegahan dan antisipasi terus dilakukan oleh FKUB bersama Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat. 

“Kerusuhan di Papua bukan soal suku, agama atau adat, bukan juga sesama Papua lantaran beda pendapat, tapi itu sangat erat dengan terusik kemanusiaan etnis Papua. Jadi kami sangat ingin konflik ini cepat selesai, dan berharap masukan dari Maluku mampu menjadi bahan untuk mengembalikan kedamaian di Papua,” katanya. 

Sementara itu, Fesal Musaad menilai penyebab utama terjadi konflik di Papua dan Papua Barat diakibatkan beberapa faktor, yaitu intoleransi, radikalisme, dan terorisme. 

“Semua faktor yang dapat menjadikan sebuah konflik di satu wilayah, lahir akibat dari ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan, ekonomi, pemahaman agama yang dangkal, serta berita hoaks (bohong) yang mampu menghasut dengan mudah pemahaman masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, konflik juga terjadi akibat masyarakat Papua mudah mempercayai berita-berita hoaks yang dengan gampang dikonsumsi masyarakat. 

“Hancurnya negara Uni Soviet, Yugoslavia, dan konflik di Irak, Syuriah, Yaman termasuk (hancurnya) kerajaan Majapahit terjadi bukan karena serangan dari luar tetapi dari dalam. Jadi tugas kita sebagai pemerintah adalah membantu masyarakat agar tidak mudah terhipnotis dengan berita hoax,” tegas Fesal.

Untuk meredam rusuh agar tidak meluas menjadi konflik agama, dia menyarankan Pemprov Papua dan Papua Barat meningkatkan pendidikan agama kepada generasi muda ataupun masyarakat yang masih awam dengan pendidikan agama. 

“Dari sini, peran tokoh agama sangat penting dalam upaya mencari kedamaian. Sebab di Maluku, seluruh tokoh agama telah hadir dan bersentuhan langsung dengan masyarakat bukan saja di situasi konflik, namun setiap saat. Pentingnya melakukan moderasi agama juga perlindungan dilakukan untuk Papua kembali damai,” kata dia. 

Pertemuan bersama Pemkab Manokwari dan Pemprov Papua Barat juga dihadiri Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Abdin Wakano. 

Menurut Wakano, penanganan konflik di Papua harus digerakkan bersama-sama oleh seluruh komponen  terkait. Dikatakan, dalam menjaga kedamaian pasca konflik beberapa tahun silam, polarisasi dalam menyebarluaskan nilai-nilai agama di  Maluku, sudah lebih baik. Tokoh agama, telah berbaur dengan berbagai kalangan dengan tujuan untuk terus memberi pemahaman tentang kehidupan antar umat beragama. 

“Selain itu, dalam menjaga kedamaian dan kerukunan umat beragama di provinsi Maluku, telah terbentuk organisasi sosial lebih dari 50 organisasi yang terdiri dari generasi muda, dan itu kami namakan mereka sebagai provokator damai,” kata Wakano. 

Hal lain yang masuk dalam upaya mencari kedamaian konflik di Papua, yaitu kata dia, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan cara menjamin kearifan lokal daerah setempat.

“Jika tak ada langkah penting untuk mengatasi konflik Papua, maka kondisi tidak akan berubah, hubungan pemerintah dengan masyarakat Papua akan sulit bisa diselesaikan. Ambil contoh dari Maluku, pasca konflik 1999, pemerintah terus berbenah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi infrastruktur, atau lain sebagainya,” jelas dosen IAIN Ambon ini.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Manokwari Joko Mulianto memberikan apresiasi atas kontribusi ide dan gagasan perdamaian dari Maluku kepada Papua Barat. “Setelah kembali dari Ambon, kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi seluruh saran dari Maluku akan kami terapkan di wilayah Papua dan Papua Barat,” jelas Joko.

Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat akan dikumpulkan untuk bersama-sama berusaha menjalankan peran masing-masing agar Papua bisa kembali bahagia dan damai. Pertemuan dengan perwakilan Pemprov Papua Barat juga dihadiri MUI, Sinode GPM, Walubi Maluku, PHDI dan tokoh agama Maluku. (MG5)

Penulis:

Baca Juga