Sekilas Info

“Perang” Berakhir, Lima Point Untuk Menteri Susi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Belum pernah seorang Menteri kirim Sekjen dan dua dirjen berikut staf ahli. Tapi saya bilang hati-hati, jangan sampai saya suruh bikin kantor di 12 mil lepas pantai.

Pernyataan “perang” atas kebijakan moratorium perikanan di Maluku yang dilontarkan Gubernur Murad Ismail kepada Menteri Susi, mereda menyusul dikirimnya utusan dari Kementerian DKP  menemui Murad. 

Utusan Menteri Susi dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo didampingi Dirjen Tangkap M. Zulficar, Dirjen Pengawasn Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Agus Suherman, Direktur Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Frits Penehes Lesnusa dan Staf Ahli KKP Yunus Husein.

Pertemuan tertutup antara Utusan Menteri Susi dan Gubernur Maluku Murad Ismail, berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Kamis, kemarin. 

Dalam pertemuan itu, Murad menyampaikan lima point tuntutan kepada Menteri Susi. Pertama, meminta Pemerintah Pusat merealisasikan janji LIN kepada Maluku dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan. 

Kedua mendesak, DPR RI dan Pemerintah Pusat mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang. Ketiga meminta Menteri Susi Pudjiastuti menandatangani draf Peraturan Presiden tentang LIN, selanjutnya ditandatangani Presiden RI. Draf tersebut sebelumnya, Kemenkumham, Menko Kemaritiman, dan Setkab sudah memberikan paraf persetujuan. 

Keempat mendesak Mendagri menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya. Kelima mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dalam retribusi daerah.

“Lima point yang kita sampaikan dan mereka (tim utusan) akan menyampaikan kepada ibu Susi. Kita berdoa mudah-mudahan ibu Susi dengar apa yang pernah dia janji, itu sudah syukur,” ujar Murad dalam jumpa pers usai pertemuan tertutup dengan tim KKP yang diutus Menteri Susi. 

Murad menunggu respon Menteri Susi terhadap lima point tersebut. “Ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tunggu respon. Mudah-mudahan terjadi perbaikan-perbaikan luar biasa. Setelah itu baru kita koordinasi kembali kekurangan kita di mana dan lebihnya di mana. KKP harus mengerti dan perbaiki apa-apa yang harus diperbaiki di Maluku. Apa-apa yang menjadi hak orang Maluku harus dipenuhi,” ujarnya.

Mantan Dankor Brimob Polri itu mengatakan, jika tuntutannya tidak kunjung direalisasikan, Menteri Susi dimarahi lagi. “Nanti kita tunggu lagi, kalau tidak sampai, baru kita marah lagi. Kalau ada jawaban dari Jakarta saya akan disampaikan. Harus sabar. Tidak ada orang mati karena sabar,” kata Murad diiringi tawa.

Menurut mantan Kapolda Maluku, menjadi kepala daerah itu harus reaktif. “Harus jemput bola. Jangan cuma duduk manis saja,” ujar  Gubernur yang juga Ketua DPD PDIP Maluku ini. 

Murad memberikan apresiasi kepada media karena menunjukkan pembelaan terhadapnya dan peduli dengan masalah di Maluku lewat pemberitaan pernyataan perang terhadap Menteri Susi itu sehingga direspon. 

“Atas nama pribadi dan Pemda memberikan apresiasi kepada Ibu Susi yang telah mengirimkan tim. Belum pernah seorang Menteri itu kirim Sekjen dan dua dirjennya sama staf ahli menteri. Tapi saya bilang hati-hati, jangan sampai saya suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai,” ucap Murad disambut tawa semua orang yang hadir dalam jumpa pers tersebut.

Murad meminta wartawan agar pernyataan perangnya ke Menteri Susi tidak dibesarkan-besarkan lagi. Menurutnya, pernyataan perang yang dia lontarkan kepada Menteri Susi hanya main-main. 

Bagi Murad,  perang sesungguhnya hanya terjadi dalam situasi perang seperti saat bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perang hanya dapat ditempuh setelah seluruh opsi telah diambil. “Perang itu jalan terakhir setelah semuanya diambil, masih ada musyawarah mufakat,” jelasnya. 

Yang terjadi ini kata dia, hanya karena kurang koordinasi, komunikasi dan kolaborasi. “Mungkin ke depan kita punya hubungan kerja yang lebih baik. Utusan Ibu Susi mengatakan mereka akan perbaiki dan hubungan ini akan kita lanjutkan ke depan sehingga masyarakat Maluku mendapatkan hak-hak yang harus terima,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen KKP Nilanto Perbowo mengatakan lima point tersebut akan disampaikan kepada Menteri Susi. “Semua hal akan kita tindaklanjuti dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin,” tuturnya.  

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Maluku, Romelus Far Far menjelaskan terkait PAD yang hilang dari Maluku akibat kebijakan 12 mil lepas pantai berdasarkan akumulasi data pertahun 2018 yang dijadikan sampel, totalnya sekitar Rp 1,5 tiliun. Uang hasil penjualan ikan 51.799 ton ikan tuna sejak moratorium diberlakukan tahun 2015. 

“Dari beroperasinya 1.640 kapal di 12 mil lepas pantai yang izinnya dari Pemerintah Pusat. Itu sampel satu tahun saja, tahun 2018,” sebutnya. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga