Gubernur Minta Pengelolaan DD Harus Prioritaskan SDM

Foto: Rusady Adjis/Kabar Timur

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON- Gubernur, Murad Ismail meminta kepada seluruh Pemerintah Desa di Maluku agar dalam pengelolaan Dana Desa (DD) sudah harus mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini kata dia, sejalan dengan arahan arahan Presiden, Joko Widodo.

“Program-program untuk memberdayakan masyarakat desa harus lebih ditingkatkan dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi desa agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan,”tutur Gubernur lewat sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Maluku, Froena Koedoeboen pada pembukaan Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku yang berlangsung di Amans Hotel, Ambon, Selasa (03/9).

Dijelaskan, pagu Anggaran Dana Desa untuk Tahun 2020 sesuai yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan naik menjadi Rp.72 Triliun dari yang sebelumnya Rp.70 Triliun dengan fokus penggunaan formula dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan dengan tetap melanjutkan skema padat karya tunai (cash for work), meningkatkan porsi pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa.

Dirinya berharap, dengan fokus pemanfaatan DD tersebut, target memajukan desa menjadi desa maju dan mandiri akan terus bertambah ditahun-tahun mendatang dan langkah awal untuk mencapai itu semua harus dimulai dengan perencanaan desa yang berkualitas dan tepat waktu.

Di sisi lain, dirinya juga meminta kepada Camat dan para tenaga pendamping profesional untuk tetap mengawal siklus desa dan memastikan kualitas proses dan hasil dari kegiatan pendampingan.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat - Pemerintah Desa (BPM-PD) Provinsi Maluku, Rusdi Ambon mengatakan, dari evaluasi pengelolaan dana desa sudah diatas mencapai 90 persen, namun juga terdapat berbagai kekurangan, salah satunya dusun yang belum tersentuh pemanfaatan dana desa.

“Untuk itu, rapat koordinasi yang dilaksanakan, sehingga kita bersinergi dengan semua pelaku-pelaku terkait program dana desa,”cetusnya.

Tak hanya itu, dalam evaluasi ini kata Rusdi, ada lima point yang diamanatkan, diantaranya laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Desa dan peraturan Mendagri. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga