KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Estimasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kabupaten Kepulauan Aru mencapai Rp 35 miliar. Estimasi PKH itu dibayarkan selama empat tahap dalam satu tahun. 

Dinas Sosial Provinsi Maluku mengharapkan ada multi efek yang dihasilkan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. 

“Tentu kita berharap bukan soal memberikan jaminan seperti begitu tetapi ada multi efek dari pemberian bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Sartono Pining di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (31/7).

Multi efek yang dimaksud, misalnya dari aspek ekonomi, bahwa proses perputaran ekonomi bisa dapat menekan inflasi, serta dapat dimanfaatkan untuk anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan lansia.  Menurutnya, multi efek yang lain adalah penyelesaian stunting (kekerdilan), mengingat Aru termasuk tertinggi stunting. 

Untuk itu, dengan adanya pendamping PKH di tingkat kecamatan, tidak hanya melakukan pendampingan kepada KPM, tetapi juga memberikan pendampingan dalam rangka penguatan dan pengecekan kepada anak, balita, ibu hamil, disabilitas dan lansia. 

“Misalnya melakukan pengecakan ibu hamil itu sudah periksa ke dokter berapa kali dalam sebulan, perkembangan kesehatannya seperti apa kalau tidak lakukan masalahnya apa?. Kemudian anak sekolah tidak masuk, karena apa?. Ini dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk rajin belajar,” tutur Sartono. 

Karena  kata Sartono, andaikan muncul masalah, pendamping harus berkoordinasi dengan pendidikan apabila menyangkut anak sekolah dan ibu hamil bisa berkoordinasi ke kesehatan. 

Karena program PKH ini adalah program yang merupakan tugas beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial sehingga pendamping KPM  mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengintervensi hal tersebut. (RUZ)