Bupati juga menyinggung masih adanya penerimaan pegawai non ASN di beberapa OPD.
Menurutnya hal ituboleh saja dilakukan oleh OPD karena masih ada anggaran dan kebutuhan, namun diharapkan agar pimpinan OPD tidak boleh menggunakan faktor kedekatan keluarga maupun golongan tertentu dalam penerimaan pegawai non ASN.
Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin menyampaikan beberapa hal, di antaranya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sekitar 60 ASN eselon II dan III diingatkan paling lambat satu minggu sudah harus menyerahkan ke Inspektorat.
“Laporan tentang status akreditasi kinerja instansi pemerintah, agar segera diselesaikan dan itu wajib hukumnya, paling lambat dua bulan, yakni Oktober sudah harus diselesaikan,” ujar Petrus.
Dia mengungkapkan, penilaian Ombdusman terhadap OPD masih berada di zona kuning dan merah, sehingga diharapkan semua pihak berupaya agar setiap OPD berada di zona hijau.
“Dalam waktu dekat juga ada revisi OPD dan lelang jabatan. Lelang jabatan akan dilakukan kepada seluruh pejabat eselon II dan III dan kita memprioritaskan pada jabatan yang kosong dan belum terisi, dan akan dilakukan dengan transparan”, tandasnya. (AN/KT)
