Buruh Duga Komisi B “Diakali” PT WLI

FOTO: Husen Toisuta/Kabar Timur

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Komisi B DPRD Maluku dinilai termakan akal bulus perusahaan ketika melakukan on the spot di salah satu lokasi PT Wahana Lestari Investama (WLI) yakni Desa Oping. Dari kunjungan itu, komisi mengaku tidak melihat aktifitas produksi yang memperkuat klaim perusahaan itu pailit.

Dugaan adanya jurus tipu-tipu pihak perusahaan tambak udang yang beroperasi di empat tempat di Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah in cukup kental. Setelah mengakali para buruh supaya menerima pesangon satu kali, diduga Komisi B diakali supaya tidak sampai di lokasi dimana perusahaan masih beroperasi.

Sekadar tahu saja, isu pailit menurut para buruh sengaja dimainkan oleh PT WLI untuk melegalkan pembayaran satu kali pesangon. Sebaliknya, jika tidak pailit sesuai undang-undang ketegakerjaan, perusahaan wajib membayar dua kali pesangon kepada buruh yang di-PHK.

Menyikapi hasil kunjungan komisi B DPRD Maluku ke Oping, kuasa hukum 87 buruh PT WLI yang menolak PHK, Kelson Haurissa kepada Kabar Timur, pertama-tama menyatakan pihaknya sanksi pada komitmen Komisi B. Dia menuding komisi tidak serius mencari fakta di balik klaim pailit yang dinilai oleh buruh bertolak belakang dari kenyataan perusahaan tambak udang itu masih beraktifitas.

Kalau pun Komisi B serius, maka boleh jadi PT WLI yang memang sengaja mengkondisikan kunjungan on the spot itu ke lokasi-lokasi yang sepi dari aktifitas perusahaan. Dengan begitu akan memperkuat klaim kalau perusahaan itu telah pailit.

“Karena yang kita tahu komisi hanya turun di Desa Oping. Seharusnya di Arara yang ada aktifitas perusahaan, kami menduga komisi diakali saja,” kata Kelson.

Desa Oping, sebut Kelson, jelas tak ada aktifitas. Tambak tidak berproduksi sebagai akibat PHK massal yang pernah dilakukan PT WLI sendiri. Lagi pula lokasi yang satu ini merupakan pusat pemukiman (mess) karyawan, bukan lokasi yang dipusatkan untuk tambak, seperti di Arara.

Diduga manajemen perusahaan sengaja mengantar rombongan komisi ini ke tempat yang tidak ada aktifitas padahal kalau komisi ngotot mencari tahu, sebenarnya ada aktifitas.”Pertanyaannya, dari on the spot seperti itu komisi rugikan keuangan negara atau tidak?,” sentil Kelson.

Dikonfirmasi Ketua Komisi B Sa’adiyah Uluputty tidak menepis, kalau komisinya tidak melihat tidak adanya aktifitas PT WLI saat on the spot. Dia mengaku, bukan saja ke desa Oping, komisi juga diantar pihak perusahaan ke lokasi lain yakni Arara.

“Kita sampai turun ke tambak memang tidak ada aktifitas di sana. Mes karyawan di desa Oping juga sepi. Kalau benar ada rekrutmen karyawan lagi, mereka dimana? kita tidak lihat,” ujarnya dihubungi melalui telepon seluler sore kemarin.

Seperti keterangan yang diperoleh dari staf Hire Recrutment anda Development (HRD) PT WLI, yakni Purnama Puri, yang mengaku perusahaan itu sudah memenuhi seluruh mekanisme sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Khususnya membayar pesangon dan gaji dua bulan terakhir sekira 1200-an karyawan yang di-PHK.

Sa’adiyah juga mengungkapkan, kalau komisinya sudah mengantongi salinan dokumen yang menurut pihak HRD PT WLI merupakan putusan pengadilan tata niaga, yang menyatakan perusahaan itu pailit. “Hanya seperti apa putusan pengadilan itu kita masih akan pelajari lagi,” akunya.

Tapi disinggung soal dugaan konspirasi petugas mediator Disnakertrans Kabupaten Maluku Tengah dengan PT WLI, Sa’diyah mengaku tidak tahu ada hal semacam itu. Yang mana para buruh mengaku tanda tangan mediator lebih dulu dibubuhi dalam surat kesepakatan PHK, bukannya ditandatangani lebih dulu oleh dua pihak yang bersepakat yaitu, buruh dan PT WLI.

Namun begitu kata Sa’diyah, pihaknya akan lebih mendalami persoalan yang muncul antara buruh dan pihak perusahaan ini untuk mencari solusi terbaik. karenanya dalam waktu dekat, Komisi B DPRD Maluku akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk petugas mediator Disnakertrans Pemkab Maluku Tengah untuk didengar penjelasan mereka.

“Kita akan panggil Disnakertrans, pihak perusahaan dan perwakilan karyawan dalam waktu secepat-cepatnya minggu depan. Untuk bagaimana kita cari solusi terbaik,” imbuh politisi PKS itu. (KTA)

Penulis:

Baca Juga