Sekilas Info

Akerina Diminta Stop Merongrong Kepemimpinan Payapo

Ist

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Timotius Akerina diminta menghentikan manuvernya merongrong Bupati, M. Yasin Payapo. Sebagai pejabat publik yang diteladani oleh masyarakat, tindakan Akerina itu dinilai sangat tidak etis dan berbahaya bagi jalannya pemerintahan SBB.

Demikian disampaikan Adrian Wally, tokoh pemuda SBB kepada Kabar Timur di Ambon, Kamis (27/6). “Wakil bupati seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan malah merongrong kepemimpinan Bupati SBB,” tegas Adrian.

Menurutnya, manuver kotor Akerina dengan menggunakan LSM menggelar berbagai aksi demonstrasi di Kota Ambon menuduh keterlibatan Bupati Payapo dalam pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD), dinilai keterlaluan. “Seharusnya wakil bupati mendukung bupati, bersama-sama membangun SBB lebih maju, bukan berusaha menjegal kepemimpinan bupati di tengah jalan, menuduh dan menggiring opini di masyarakat bupati SBB terlibat korupsi pemotongan ADD,” tegas dia.

Dia menyebutkan, upaya Akerina untuk menjegal kepemimpinan Payapo di tengah jalan sudah santer terdengar di masyarakat. Rapat gelap yang digagas dan dihadiri Akerina di Gonzalo, Kota Ambon dan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah, pada 2018 lalu, merupakan upaya Akerina “melawan” Payapo. “Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah elite politik SBB itu untuk membentuk opini di masyarakat dan mempengaruhi raja-raja di SBB melakukan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap bupati,” ungkap dia.

Buktinya, setelah pertemuan itu berbagai demonstrasi digelar di Kota Ambon mendesak polisi mengungkap keterlibatan bupati SBB dalam kasus pemotongan ADD. Terakhir aksi unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI, Korda Kota Ambon dan Garda NKRI Maluku, di Kantor Kejati Maluku, akhir Mei 2019.

“Wakil bupati menggunakan aktivis (LSM) untuk melawan kepemimpinan bupati SBB. Ini murni kepentingan politiknya dengan menyerat kasus ADD ke ranah hukum,” ujar Adrian.

Menurutnya, manuver politik Akerina ini bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat SBB. Sebab tidak dipungkiri, masyarakat SBB yang memilih pasangan ini di Pilkada SBB pada 2017 lalu kecewa dengan Akerina yang menghianati kepemimpinan Payapo. Karena itu, Adrian berharap, masyarakat SBB tidak terprovokasi dengan intrik-intrik politik yang diamainkan oleh Akerina yang sengaja menggiring membentuk opini negatif terhadap Bupati.

Dia juga berharap, penegak hukum bergerak menyelidiki kasus pemotongan ADD tahun yang digunakan untuk Pesparawi tingkat Provinsi Maluku di SBB tahun 2017. saat event itu, Akerina merupakan ketua panitia Pesparawi. “Kegiatan Pesparawi Maluku sudah dianggarkan di APBD, tapi mengapa saat itu beliau menginstruksikan pemotongan ADD untuk kegiatan Pesparawi,” ujar dia.

Agar tidak terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum dia, berharap Polres SBB juga mengusut kasus ini. “Kenapa polisi hanya mengusut kasus pemotongan ADD yang dituduhkan melibatkan bupati, sedangkan kasus yang melibatkan wakil bupati SBB sebagai ketua panitia Pesparawi tidak diusut,” tegas Adrian.

SAATNYA BERSATU

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Darussalam Ambon, M. Tahir Karepesina mengajak Payapo dan Akerina bersama memajukan SBB. “Kalau memang betul tindakan wakil bupati seperti itu, saatnya untuk duduk bersama mengakhiri hal tersebut. Bupati dan wakil bupati dipilih masyarakat SBB untuk membangun dan memajukan daerah,” ujar Tahir, kemarin.

Menurutnya, posisi kepala daerah dan wakilnya di pemerintahan adalah saling menunjang kegiatan pemerintah daerah. Juga memajukan daerahnya, mensejahterahkan masyarakat. Kepala daerah dan wakilnya adalah satu begitu mereka dilantik. Meskipun keduanya dari partai yang berbeda.

“Kepala daerah dan wakilnya harus terus kompak. Jika ada perseteruan antara kepala daerah dan wakil, pemerintahannya bisa jadi semrawut,” jelas Taher.

Dia menegaskan bahwa tidak ada pembagian kerja yang spesifik antara kepala daerah dengan wakilnya. Wakil kepala daerah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepala daerah untuk mewakilinya. Pada akhirnya tanggung jawab pemerintahan ada pada kepala daerah. “Semua tanggung jawab kepala daerah. Kalau kepala daerah berhalangan, baru bisa menugaskan kepada wakil,” tegas dia.

Pembangunan dan kemajuan kabupaten SBB tidak dipungkiri karena kepemimpinan Yasin Payapo. Pencapaian ini didukung Akerina sebagai Wabup SBB. “SBB dari sisi pembangunan dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin membaik. Ini merupakan prestasi politik oleh bupati dan wakil bupati,” ujar dia.

Karena itu, Payapo dan Akerina diharapkan tetap bersama menjalankan roda pemerintahan hingga tahun 2022, pasca dilantik 2017. “Sebagai wakil bupati harus mendukung tercapainya visi misi yang dibuat bersama bupati saat kampanye lalu hingga masa jabatan pemerintahan berakhir tahun 2022,” ujar Taher.

Tahir menyarankan, hubungan Payapo-Akerina secepatnya diperbaiki agar kemajuan pembangunan di SBB lebih di tingkatkan guna pencapaian kemajuan daerah. Akerina sebagai Wabup, diminta taat dan tunduk kepada kepemimpinan Bupati. Dan sudah saatnya politisi partai Nasdem itu menghentikan manuver–manuver politiknya yang dapat mengganggu pemerintahan SBB. (KT)

Penulis:

Baca Juga