KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Timotius Akerina diminta menghentikan manuvernya merongrong Bupati, M. Yasin Payapo. Sebagai pejabat publik yang diteladani oleh masyarakat, tindakan Akerina itu dinilai sangat tidak etis dan berbahaya bagi jalannya pemerintahan SBB.
Demikian disampaikan Adrian Wally, tokoh pemuda SBB kepada Kabar Timur di Ambon, Kamis (27/6). “Wakil bupati seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan malah merongrong kepemimpinan Bupati SBB,” tegas Adrian.
Menurutnya, manuver kotor Akerina dengan menggunakan LSM menggelar berbagai aksi demonstrasi di Kota Ambon menuduh keterlibatan Bupati Payapo dalam pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD), dinilai keterlaluan. “Seharusnya wakil bupati mendukung bupati, bersama-sama membangun SBB lebih maju, bukan berusaha menjegal kepemimpinan bupati di tengah jalan, menuduh dan menggiring opini di masyarakat bupati SBB terlibat korupsi pemotongan ADD,” tegas dia.
Dia menyebutkan, upaya Akerina untuk menjegal kepemimpinan Payapo di tengah jalan sudah santer terdengar di masyarakat. Rapat gelap yang digagas dan dihadiri Akerina di Gonzalo, Kota Ambon dan Waipia, Kabupaten Maluku Tengah, pada 2018 lalu, merupakan upaya Akerina “melawan” Payapo. “Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah elite politik SBB itu untuk membentuk opini di masyarakat dan mempengaruhi raja-raja di SBB melakukan fitnah dan pembunuhan karakter terhadap bupati,” ungkap dia.
Buktinya, setelah pertemuan itu berbagai demonstrasi digelar di Kota Ambon mendesak polisi mengungkap keterlibatan bupati SBB dalam kasus pemotongan ADD. Terakhir aksi unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI, Korda Kota Ambon dan Garda NKRI Maluku, di Kantor Kejati Maluku, akhir Mei 2019.
“Wakil bupati menggunakan aktivis (LSM) untuk melawan kepemimpinan bupati SBB. Ini murni kepentingan politiknya dengan menyerat kasus ADD ke ranah hukum,” ujar Adrian.
Menurutnya, manuver politik Akerina ini bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat SBB. Sebab tidak dipungkiri, masyarakat SBB yang memilih pasangan ini di Pilkada SBB pada 2017 lalu kecewa dengan Akerina yang menghianati kepemimpinan Payapo. Karena itu, Adrian berharap, masyarakat SBB tidak terprovokasi dengan intrik-intrik politik yang diamainkan oleh Akerina yang sengaja menggiring membentuk opini negatif terhadap Bupati.
Dia juga berharap, penegak hukum bergerak menyelidiki kasus pemotongan ADD tahun yang digunakan untuk Pesparawi tingkat Provinsi Maluku di SBB tahun 2017. saat event itu, Akerina merupakan ketua panitia Pesparawi. “Kegiatan Pesparawi Maluku sudah dianggarkan di APBD, tapi mengapa saat itu beliau menginstruksikan pemotongan ADD untuk kegiatan Pesparawi,” ujar dia.
Agar tidak terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum dia, berharap Polres SBB juga mengusut kasus ini. “Kenapa polisi hanya mengusut kasus pemotongan ADD yang dituduhkan melibatkan bupati, sedangkan kasus yang melibatkan wakil bupati SBB sebagai ketua panitia Pesparawi tidak diusut,” tegas Adrian.
