Sekilas Info

Kejari SBT Diminta Usut DD Desa Suru

ILUSTRASIIlustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ada di peringkat pertama penerima terbanyak besaran dana desa (DD) dan ADD se-kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), namun ironis tidak seluruh masyarakat Desa Suru tersentuh dana pusat itu.

Jumlah penduduk mencapai 1.101 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) terbanyak, 498 KK, otomatis DD dan ADD desa tersebut paling banyak, totalnya mencapai Rp. 1.849.149.000,00, terhitung dari tahun anggaran 2017 sampai 2018.

Namun, yang tersentuh oleh dana-dana ini hanya 210 KK. Sementara 288 K tidak tersentuh selama tahun 2017 - 2018. “Kami masyarakat Desa Administratif Suru memohon pihak penegak hukum segera memanggil pihak Pemerintahan

Desa Administratif Suru untuk mempertanggungjawabkan di hadapan hukum pengelolaan anggarannya, selama dua tahun terakhir itu,” ujar perwakilan masyarakat Desa Administratif SuruKec, Siritaun Wida Timur, Kabupaten SBT kepada Kabar Timur, melalui telepon seluler, Rabu (19/6).

Dalam laporan pihaknya ke Polres dan Kejaksaan Negeri SBT, kata Imran, masyarakat menilai kinerja pemerintahan Desa Adminstratif Suru tidak sesuai perintah undang-undang. Berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 5 tahun 2018 tentang PAGU Dana Negeri/Negeri Administratif Se-Kabupaten SBT, menempatkan Desa Adminstratif Suru pada peringkat pertama di Kecamatan Siritaun Wida Timur.

Dengan gelontoran dana pusat sebesar Rp 1.849.149.000,00, terhitung dari tahun anggaran 2017 sampai 2018 itu, mestinya cukup untuk menyentuh seluruh masyarakat desa itu.

Namun jangan kan masyarakat, tunjangan lima orang kepala urusan (Kaur) desa saja, diduga disunat oleh kepala pemerintah negeri setempat. Dalam nota kasus yang ditunjukkan kepada Kabar Timur, biaya perjalanan dinas mereka tercantum Rp 40.600.000. Namun para Kaur mengaku tidak pernah melakukan perjalanan dinas selama tahun 2017-2018.

Sedang tunjangan kepala pemerintahan desa dan 5 kaur, totalnya Rp 67 juta. Namun yang terbayarkan hanya Rp 28,2 juta, sisanya sebesar Rp 38,8 juta, entah dikemanakan. Sementara bidang pembangunan negeri tercantum dalam ABDes tahun 2017 sebesar Rp 161.260.400 untuk upah kerja masyarakat yang terealisasi hanya Rp 90 juta.

Sementara belanja modal pembelian semen sebanyak Rp 287,8 juta, terjadi pembagian yang bervariasi di masyarakat. Sebanyak dari 90 KK yang membutuhkan, 60 KK masing-masing KK menerima 15 zak semen, sedang 30 KK lainnya masing-masing 30 zak semen.

Di tahun 2018, jumlah semen dibelanjakan 1500 zak, direalisasikan untuk 60 KK masing-masing dapat 13 zak dengan uang tunai Rp 500 ribu. Sementara sisa KK lainnya, dapat 23 zak dengan uang tunai masing-masing Rp 1 juta. “Tapi ada lagi KK yang tidak dapat sama sekali, mereka ngotot karena ada nama tapi tidak dapat semen sama sekali. Itu menurut cerita Kaur Pengadaan,” ungkap Imran.

Masih RAB desa tahun 2017, ke-60 KK mendapat masing-masing mendapat 60 lembar zenk gelombang, 6 Kg paku seng dan seng datar 40 cm x 10 meter. Sementara realisasi di lapangan per KK hanya dapat 53 lembar zenk gelombang, paku zenk 5 Kg dan zenk datar 40 cm x 10 meter.

“Itu beberapa diantaranya, masih ada beberapa item lain yang diduga tidak jelas. Di tahun 2018 masih ada item bantuan rumah, berupa zenk dan dan paku serta upah kerja. Tapi nilainya tidak sesuai harga toko,” beber Imran.

Sejumlah item program lain juga diduga bermasalah. Misalnya saja, belanja kepemudaan, peningkatan kualitas masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan TK/PAUD, realisasinya tidak sesuai yang dianggarkan dalam APBDes. (KTA)

Penulis:

Baca Juga