KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Ambon mendesak pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Meninggalnya ratusan KPPS saat bertugas pada Pemilu 2019 dinilai merupakan tragedi kemanusiaan. Karena itu pembentukan tim gabungan pencari fakta penting dilakukan untuk menyelidiki penyebab kematian yang dianggap masif. Menurut KAMMI, jika pemerintah tidak segera mengungkap, hal itu akan menjadi stigma dan preseden buruk ke depannya.
Tuntutan itu disampaikan KAMMI dalam aksi damai di depan kantor KPU Provinsi Maluku, jalan Sultan Hasanudin, Ambon, Senin (20/5).
Aksi KAMMI di depan kantor KPU Maluku ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI menyampaikan lima point tuntutan yang disampaikan Koordinator Lapangan, Mustakim Rumasukun. Yakni, mendesak DPR agar mendorong pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang independen bersama masyarakat sipil melibatkan kalangan medis maupun tokoh masyarakat untuk menelusuri penyebab kematian ratusan KPPS selama proses pemilu hingga pasca pemilu 2019.
“KAMMI menuntut pemerintah bersama DPR RI, Bawaslu dan DKPP mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 secara terbuka dan independen,” sebutnya.
KAMMI Kota Ambon juga meminta dua Paslon calon presiden berhenti memanfaatkan isu kemanusiaan untuk kepentingan politik praktis dan elektoral semata.
“KAMMI menuntut pemerintah segera merealisasikan pemberian santunan kepada keluarga korban (KPPS),” tegas dia. (RUZ)
