Politisi PDIP itu menyatakan, bukan saja di Kabupaten SBB, untuk 11 kabupaten/kota di Maluku, jika pemerintah daerahnya membuka akses misalnya akses peluang usaha dengan baik, maka masyarakatnya akan disibukan dengan urusan usaha yang digelutinya.
Tapi, ketika perhatian itu minim waktu akan terbuang percuma karena banyaknya pengangguran. Itulah menjadikan masyarakat mudah mengarah ke kekerasan.
“Kalau pemerintah peduli membuka akses yang luas berkaitan soal peluang usaha tidak mungkin ada konflik. Mengapa? karena masyarakat sudah disibukan mengembangkan dan memajukan usaha mereka. Waktu mereka tidak terbuang percuma,” tandasnya.
Ketua DPD PDIP Maluku itu berharap, bupati/walikota se-Maluku bersama-sama mendukung program Pemprov Maluku terutama soal menuntaskan kemiskinan. “Kurangi agenda ke luar daerah. Bupati/walikota harus mendukung visi misi Gubernur Maluku Murad Ismail menuntaskan kemiskinan. Ini penting karena kemiskinan ini yang membuat kita saling berselisih,” kata Huwae. (MG3)
