KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE - Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan, Dullah Tualeka mengungkapkan penganggaran untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) masih minim.

“Persoalan yang ada di Pemerintah Kabupaten/kota di Maluku khususnya untuk Kabupaten Buru Selatan, penganggaran diklat penjenjangan masih dibawah rata-rata,”ungkap Tualeka kepada wartwan di ruang kerjanya, belum lama ini.

Diakuinya hampir setiap tahun, pemerintah daerah setempat hanya mampu mengirimkan sekitar 5-8 pejabat untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
“Pejabat yang mengikuti PIM III dan IV itu kalau dihitung pertahun  antara 5-8 orang. Padahal pejabat seleon yang baru dilantik beberapa bulan kemarin itu sekitar ratusan orang,”terangnya.

Kata dia, BKPSDM Kabupaten Buru Selatan berencana di tahun 2020 mendatang akan membuka kelas untuk diklatpim.  Langkah itu diambil guna menjawab keikutsertaan pejabat yang menduduki jabatan, dapat mengantongi sertifikasi.

Rencana tersebut lanjutnya sudah dikoordinasikan dengan Badan Diklat Provinsi Maluku, Bappeda Kabupaten Buru Selatan serta Badan Keuangan Aset Daerah setempat. “Jadi ke depan kita sudah koordinasikan dengan Badan Diklat Provinsi Maluku, Bappeda dan Keuangan supaya 2020 kalau disetujui itu, pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan akan melaksanakan PIM III maupun PIM IV satu-satu kelas supaya bisa menjawab peningkatan sumber daya manusia dalam keikutsertaan pejabat yang menduduku jabatan sudah memiliki sertifikat diklat PIM bisa terjawab,”tutur Tualeka.

Ditambahkan pembukaan kelas sendiri diklatpim lebih efektif dan hemat anggaran. “Kalau kita buka kelas sendiri itu lebih hemat anggaran dari pada mengirimkan orang per orang. Bayangkan untuk satu orang peserta yang kita kirimkan untuk mengikuti diklatpim saja itu sekitar Rp 20 juta lebih. Satu kelas itu 40 orang. Kalau di Badan Diklat Provinsi kalau peserta tidak mencukupi diatas 30 tidak bisa dilakukan diklatpim. Sehingga kita di BKPSDM berinisiatif untuk membuka kelas sendiri agar para pejabat yang menduduki eselon bisa mengikuti kegiatan ini,”tukasnya, sembari berharap ke depan program ini dapat terakomodir dan disetujui DPRD setempat. (KTL)