Sekilas Info

Proyek Irigasi MBD Mangkrak, Kejari Diminta Usut

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kejaksaan Negeri Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) didesak mengusut proyek jaringan irigasi senilai Rp 2 miliar lebih di dusun Ilyar Kecamatan Babar Timur. Proyek tersebut dua tahap, yang pertama dikerjakan, tapi yang kedua anggarannya diduga ditilep oknum kontraktor dan dinas terkait setempat.

Proyek ini dikerjakan sejak tahun 2014 hingga saat ini tak tuntas. Sesuai rencana dibangun untuk mengairi kebun di daerah itu namun hasilnya, masyarakat tak bisa menikmati. Berdasarkan info yang diterima proyek yang dikerjakan asal-asalan ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Babar Indah dan konsultan CV Caroliv dengan masa kerja terhitung 50 hari Kalender. Sayangnya bangunan utama proyek ini berupa saluran air pada tembok kiri dan kanan telah pecah malah sebagian telah rebah ke tanah.

Robeth salah satu warga dusun Ilyar kepada wartawan mengungkapkan, proyek yang dikerjakan mulai tahun 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten MBD itu sampai saat ini tidak berfungsi. Padahal warga berharap proyek dimaksud memberikan manfaat yang besar bagi para petani kebun di dusun itu.

Tidak saja dibiarkan mangrak, kontraktor pelaksana maupun Dinas PU setempat terkesan lari dari tanggungjawab. “ Tidak tahu orang-orangnya yang karja ini barang sudah ke mana padahal bangunan belum difungsikan saja tapi sudah pecah dimana-mana,” kata Obet dihubungi melalui telepon seluler Jumat (3/5).

Terpisah Kepala Kejari MBD Ivan Damanik dimintai konfirmasinya mengaku pihaknya belum bisa bergerak mengusut ini kasus. Pasalnya, kata Damanik, anak buahnya sedang memfokuskan kerja mereka dengan perkara yang sudah jalan saat ini, di samping minimnya personil.

“Kita masih fokus dengan beberapa perkara yang saat ini ditangani, untuk laporan tersebut nanti kita sikapi yang penting sampaikan laporan resminya,” ujar Damanik beberapa pekan lalu melalui selulernya.

Sekretaris GMNI Cabang Ambon Rony Pormes mendesak institusi Kejaksaan bergerak menelusuri bau korupsi di proyek tersebut. Dari informasi yang dihimpun GMNI, anggaran proyek ini dua tahap dicairkan. Yang pertama telah dikerjakan sesuai peruntukkan, tapi pencairan tahap dua, pekerjaan fiktif di lapangan.

“Hasil investigasi kecil kami, diduga ada indikasi kontraktor dan konsultan bahkan PPK yang sudah selewengkan dana-dana ini, sedangkan realisasi tahap dua untuk penyelesaian pekerjaan tidak ada sama sekali,” jelas Pormes.

Putera pulau Babar ini mendesak institusi Kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk dimintai keterangan, sekaligus pertanggungjawaban mereka. “Mereka harus bertanggungjawab, semua anggarannya sudah dikemanakan dan ada dimana? harus usut,” tandasnya. (KTA)

Penulis:

Baca Juga