Matoke meminta Bawaslu segera bertindak sebelum pertanyaan publik semakin meluas. Bawaslu diminta untuk melakukan pengecekan dan investigasi di lapangan mengenai dugaan adanya “kancing bayar” untuk semua calon, terutama DPR RI dan DPD RI.
Terkait adanya politik uang, menurut Matoke, sangat aneh jika Bawaslu tidak mengetahui, sementara hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum.
“Bawaslu sebaiknya melakukan tugas untuk menjaga martabat orang Maluku. Jangan sampai menutup mata dan pura-pura tidak mengetahui praktik curang yang sebenarnya terang benderang. Kalau hal seperti ini tidak bisa terungkap, terus untuk apa Bawaslu dibentuk dengan anggaran yang besar? Jangan tunggu laporan, tapi proaktif cek di lapangan atas gejala yang ada,” pintanya.
Persoalan perolehan suara yang diraih setiap caleg, kata dia, bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap siapapun yang berniat baik untuk Maluku. Tetapi ia mengingatkan, jika empat kursi DPD RI itu sangat sedikit. Sehingga apabila kursi tersebut diambil orang dari luar Maluku, bagaimana anak Maluku itu sendiri?.
“Sejujurnya sangat disayangkan adanya elit-elit yang terkesan menggadaikan nasib Maluku kepada orang di luar Maluku. Kita tidak anti, tapi jangan ambil peluang kami dengan cara-cara yang kotor,” tegasnya lagi.
Bawaslu diminta segera bertindak memastikan tidak terjadinya kecurangan. Pada saatnya masyarakat akan protes terkait kecurangan yang dilakukan calon, tetapi penyelenggara pemilu sendiri yang bahkan melakukan pembiaran atas kecurangan itu.
“Jangan sampai, calon lain berjuang dengan susah payah untuk meyakinkan pemilih, sementara ada calon yang dibiarkan untuk meyakinkan warga dengan uang. Ini tidak adil. Ini sama dengan merampok kursi anak Maluku. Silahkan bertarung tapi jangan curang,” harapnya.
Terpisah, menurut Pengamat Politik dari Universitas Darussalam Ambon, Taher Karepesina perolehan suara Eddy Sambuaga mengundang tanya dan kecurigaan. Karena muncul di antara calon-calon yang memiliki hubungan emosional dengan masyarakat dan memiliki rekam kerja politik yang tidak diragukan.
“Beta kira wajar ya kalau ada yang mempertanyakan hal seperti itu. Sekarang bolanya ada di Bawaslu,” katanya.
Menurut Taher, praktik kancing bayar dan serangan fajar ini bukan sekedar fenomena belaka, tapi insiden itu adalah nyata. “Semua tahu praktik seperti itu dalam Pemilu, sehingga tidak boleh ada pembiaran. Bukan hanya memberi, karena menjanjikan saja sudah kena pidana. Bawaslu harus berperan, siapa pun yang main curang harus ditindak tegas,” tegas dia. (CR1)
