KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sudah bisa ditebak, perolehan suara Eddy Sambuaga, calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku melejit pada pemilu legislatif 2019. Sebagai pendatang baru sebagai calon senator, pria berdarah Minahasa, Sulawesi Utara diduga menghalalkan segala cara untuk meraup suara.

Putra Theo L. Sambuaga, mantan Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana era Kabinet Reformasi Pembangunan ini bisa dibilang cerdik. Ambisinya agar meraih kursi senator, Eddy Sambuaga berhasil merangkul Walikota Ambon Richard Louhanapessy untuk membantunya “memborong” suara masyarakat Maluku.

Bahkan kabarnya, salah satu pejabat penegak hukum di Maluku ikut bergerilya untuk memenangkan Eddy Sambuaga. Jajarannya di 11 kabupaten/kota di Maluku diam-diam diinstruksikan “bermain” meraup suara untuk Eddy Sambuaga.

Menduduki jabatan strategis di group Lippo, kekayaan pria kelahiran Jakarta, 20 November 1978 ini melimpah. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, harta calon senator nomor urut 26 ini mencapai Rp 83,9 miliar.

Nyaris tidak terdengar sosialisasi atau turun ke daerah-daerah menemui warga, Eddy Sambuaga memperoleh suara signifikan di pemilu serentak 2019. Dengan kekayaan yang dimiliknya dan kemampuannya merangkul pejabat berpengaruh di Maluku, Eddy Sambuaga mengumpulkan pundi-pundi suara di beberapa kabupaten/kota di Maluku.

Modal finansial yang mumpuni, menjelang hari pencoblosan, Eddy Sambuaga diduga melakukan serangan fajar alias kancing bayar. Money politic yang dilancarkan Eddy Sambuaga terendus di semua kabupaten/kota di Maluku.

Sekjen Saniri Alifuru (Alifuru Council), Hunanatu Matoke menegaskan, siapa pun bisa memperoleh suara pemilih. Tetapi fenomena perolehan suara Eddy Sambuaga, menurutnya sangat unik. Jauh lebih signifikan dibandingkan dengan calon lain yang memang memiliki rekam jejak di Maluku.

“Wajar, kalau kita bertanya. Ini ada apa? Dia bukan orang Maluku. Kerja politik juga tidak ada yang istimewa. Tetapi semua orang tahu kalau yang bersangkutan pengusaha. Kita butuh wakil di pusat yang benar-benar memahami kepentingan Maluku. Kalau benar terjadi politik uang, kami sayangkan, karena itu sama mengambil manfaat atas kemiskinan di Maluku,” tegas Matoke, kemarin.

Maluku merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Kekayaan alamnya banyak yang diambil, sehingga ia berharap, agar tidak lagi mengambil kesempatan anak Maluku di arena politik.

“Sekarang ini benar-benar sangat memalukan. Kita sebagai orang Maluku seolah-olah tidak mampu mewakili dirinya sendiri di pusat. Ini bukan soal politik identitas, tetapi soal keadilan bagi anak Maluku. Tentu tidak ada masalah kalau dia menang karena memang dicintai pemilih di Maluku, tapi kalau dipilih karena memanfaatkan kesusahan orang Maluku, saya kira ini yang menjadi masalah,” tegasnya.

Matoke meminta Bawaslu segera bertindak sebelum pertanyaan publik semakin meluas. Bawaslu diminta untuk melakukan pengecekan dan investigasi di lapangan mengenai dugaan adanya “kancing bayar” untuk semua calon, terutama DPR RI dan DPD RI.

Terkait adanya politik uang, menurut Matoke, sangat aneh jika Bawaslu tidak mengetahui, sementara hal ini bukan lagi menjadi rahasia umum.

“Bawaslu sebaiknya melakukan tugas untuk menjaga martabat orang Maluku. Jangan sampai menutup mata dan pura-pura tidak mengetahui praktik curang yang sebenarnya terang benderang. Kalau hal seperti ini tidak bisa terungkap, terus untuk apa Bawaslu dibentuk dengan anggaran yang besar? Jangan tunggu laporan, tapi proaktif cek di lapangan atas gejala yang ada,” pintanya.

Persoalan perolehan suara yang diraih setiap caleg, kata dia, bukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap siapapun yang berniat baik untuk Maluku. Tetapi ia mengingatkan, jika empat kursi DPD RI itu sangat sedikit. Sehingga apabila kursi tersebut diambil orang dari luar Maluku, bagaimana anak Maluku itu sendiri?.

“Sejujurnya sangat disayangkan adanya elit-elit yang terkesan menggadaikan nasib Maluku kepada orang di luar Maluku. Kita tidak anti, tapi jangan ambil peluang kami dengan cara-cara yang kotor,” tegasnya lagi.

Bawaslu diminta segera bertindak memastikan tidak terjadinya kecurangan. Pada saatnya masyarakat akan protes terkait kecurangan yang dilakukan calon, tetapi penyelenggara pemilu sendiri yang bahkan melakukan pembiaran atas kecurangan itu.

“Jangan sampai, calon lain berjuang dengan susah payah untuk meyakinkan pemilih, sementara ada calon yang dibiarkan untuk meyakinkan warga dengan uang. Ini tidak adil. Ini sama dengan merampok kursi anak Maluku. Silahkan bertarung tapi jangan curang,” harapnya.

Terpisah, menurut Pengamat Politik dari Universitas Darussalam Ambon, Taher Karepesina perolehan suara Eddy Sambuaga mengundang tanya dan kecurigaan. Karena muncul di antara calon-calon yang memiliki hubungan emosional dengan masyarakat dan memiliki rekam kerja politik yang tidak diragukan.

“Beta kira wajar ya kalau ada yang mempertanyakan hal seperti itu. Sekarang bolanya ada di Bawaslu,” katanya.

Menurut Taher, praktik kancing bayar dan serangan fajar ini bukan sekedar fenomena belaka, tapi insiden itu adalah nyata. “Semua tahu praktik seperti itu dalam Pemilu, sehingga tidak boleh ada pembiaran. Bukan hanya memberi, karena menjanjikan saja sudah kena pidana. Bawaslu harus berperan, siapa pun yang main curang harus ditindak tegas,” tegas dia. (CR1)