Sekilas Info

Pidato Perdana, Murad Bakal Didemo

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gelombang demo pertama dalam pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Murad Ismail-Barnabas Orno bakal berlangsung hari ini. Demo dilakukan untuk mendorong pembenahan di tubuh PT Bank Maluku karena selama ini bercokol para pejabat yang hanya membuat rugi bank tersebut.

“Gubernur baru harus ambil langkah tegas, tempatkan komisaris yang benar-benar memahami perbankan. Bank Maluku adalah penyetor PAD terbesar. Gubernur akan kita ingatkan soal itu,” tandas Koordinator Paparissa Perjuangan Maluku (PPM_Jakarta 98) Adhy Fadly kepada Kabar Timur, Sabtu, pekan kemarin.

Demo yang bakal digelar pihaknya, ungkap Adhy, dilakukan di sela-sela Paripurna DPRD Maluku hari ini. Dalam paripurna itu Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail akan menyampaikan pidato pertamanya. Setidaknya 700 undangan telah disebar oleh pihak Sekretariat DPRD Maluku.

Terkait demonstrasi, pihaknya menilai Bank Maluku selama ini bermasalah akibat jajaran level atas di bank tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kroni-kroni ketimbang kepentingan daerah.

Ditambah lagi ulah oknum pejabat bank yang memanfaatkan kelemahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebelumnya, yakni Gubernur Said Assagaff. Kelemahan Said Assagaff, antara lain kurang peduli terhadap kinerja bank yang mengakibatkan potensi kerugian daerah ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Kelemahan lainnya, semasa kepemimpinan Assagaff, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang lazim hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam setahun, malah dilakukan banyak kali.

Sementara dalam setiap RUPS yang digelar tidak ada hal-hal yang dihasilkan guna memperbaiki kinerja bank. Sementara biaya RUPS begitu mahal karena dilaksanakan di hotel berbintang di Jakarta.

Selain itu, Assagaff menempatkan mantan pejabat birokrasi masuk jajaran komisaris Bank Maluku, sedang mereka bukan orang yang paham bisnis bank. Cilakanya, ketika gaji dan tunjangan komisaris naik, hal yang sama harus dilakukan untuk pengurus atau direksi.

Di lain pihak, hal ini tidak dilakukan untuk para pegawai bank di level bawah. Para pegawai tersebut hanya dipacu bekerja habis-habisan untuk menghasilkan pendapatan bagi bank.

Padahal sejak tahun 1999, bank ini resmi beralih status dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas PT Bank Maluku-Maluku Utara. Menurut Adhy, jika merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, kenaikan gaji dan tunjangan ini harus berbasis kinerja baik komisaris, direksi maupun pegawai rendahan sekali pun.

Menurutnya, kondisi di dalam bank seperti itu memang selama ini sengaja dipelihara. Diduga akibat adanya kongkalikong komisaris dengan direksi. “Karena kalau ikut aturan undang-undang perseroan terbatas, kenaikan ini harus terukur dan berbasis kinerja. Siapa pun mau itu komisaris, direksi atau pegawai biasa,” tandas Adhy Fadly.

Ditambahkan, demonstrasi PPM ini, selain mengingatkan Murad Ismail selaku PSP Bank Maluku yang baru, pihaknya juga ingin mendorong proses hukum Direktur Pemasaran Bank Maluku Aletta da Costa, yang telah terindikasi kuat melakukan pemalsuan tanggal lahir.

Indikasi tersebut berdasarkan sidang Komiisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku, yang mana pihak Bank Maluku mengaku, kalau tanggal lahir yang benar dari Aletta adalah tahun 1959, bukan 1960.

Dengan begitu, ujar Adhy, pejabat bank yang satu ini diduga kuat telah melakukan pemalsuan tanggal lahir yang dapat berujung pidana. “Laporan terhadap yang bersangkutan sudah kita sampaikan ke Polda Maluku untuk diproses,” ungkap Adhy. (KTA)

Penulis:

Baca Juga