Sekilas Info

Usai Dilantik, Ini Prioritas Murad Ismail

KABARTIMURNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan diawali penyerahan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung di Istana Merdeka, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Dalam penyerahan petikan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menpan RB Syarifudin.

Pelantikan dihadiri Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pimpinan partai politik, pimpinan/pejabat eselon 1 Kementerian/Lembaga, Pimpinan dan Anggota DPRD Maluku, unsur Forkompimda Maluku dan bupati/walikota se-Maluku.

Selanjutnya, Presiden didampingi Mendagri dan Murad-Orno dikirab dengan pengawalan Paspampres berjalan kaki menuju Istana Negara.

Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan, Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2019-2024 yang ditetapkan di Jakarta pada 28 September 2018.

Presiden kemudian menanyakan kesediaan Murad-Orno untuk diambil sumpah jabatan. Murad-Orno kemudian disumpah untuk menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya didampingi para rohaniawan.

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," tutur Murad-Orno mengikuti ucapan Jokowi.

Setelah pembacaan sumpah, Murad-Orno menandatangani berita acara pelantikan sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku 2019-2024 di hadapan Presiden Jokowi. Jokowi juga membubuhkan tanda tangan di dokumen itu.

Mendagri mengucapkan selamat dan berpesan kepada Murad-Orno yang baru dilantik agar menjalankan amanat rakyat Maluku dengan sebaik-baiknya.

ìSegera lakukan upaya-upaya untuk mencairkan suasana kehiduapan masyarakat pasca Pemilu Serentak 2019. Ciptakan kondisi hidup berdampingan di masyarakat dengan harmonis, rajut gotong-royong dan kekeluargaan,î kata Mendagri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah sudah jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga koordinasi, sinergi dengan seluruh instansi pemerintahan yang ada di daerah harus dilakukan untuk bersama-sama mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

FOKUS EMPAT MASALAH

Murad-Orno akan fokus pada empat hal dalam membangun Maluku lima tahun ke depan. Dan akan moratorium investor di Maluku.

Empat masalah itu adalah kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik, dan moratorium investor.

Demikian disampaikan Murad usai dilantik sebagai gubernur di Istana Negara, kemarin.

ìPertama, Maluku termiskin ke-tiga dari 34 provinsi di Indonesia. Kedua, pengangguran nomor satu, ketiga, pelayanan publik kurang bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan keempat tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka,î ujar Murad didampingi Wagub Maluku Barnabas Orno kepada awak media.

Tugas utama kepala daerah, lanjut Murad, adalah menuntaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya. Selain itu, mampu mempertahankan sumber daya alam (SDA).

ìTugas kepala daerah ada dua, yakni adalah menuntaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyakatnya. Tambah satu lagi, dia mampu mempertahankan sumber daya alam agar dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan akan datang. Itu mimpi-mimpi kita berdua agar Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain di Indonesia,î tegas mantan Dankor Brimob Polri itu.

Soal pengelolaan sumber daya alam, Murad akan membatasi investor yang masuk ke Maluku dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pemerintah daerah Maluku.

ìKita harus moratorium dulu semua investor di Maluku. Kita lihat lagi, apakah dia berguna bagi masyarakat ngak, berguna ngak buat provinsi da kabupaten/kota. Karena kalau dia ambil semua sumber daya alam kita, kita dapat apa?,î ujar bekas Kapolda Maluku ini.

Murad melanjutkan, semua kabupaten dan kota di Maluku harus memiliki pelabuhan dan armada yang memadai agar distribusi barang bisa merata. ìMaluku provinsi kepulauan, ada 1.340 pulau. Jadi, kalau tidak ada dermaga sebagai tol laut, harga barang tidak kompetitif. Jangan harga di Ambon berbeda dengan daerah lain di Maluku,î ujar dia. (KT)

Penulis:

Baca Juga