Tidak Pantas Eddy Sambuaga Wakili Maluku

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Meskipun bukan anak asli Maluku, Eddy Sambuaga maju sebagai calon anggota DPD RI dapil Maluku di Pemilu 17 April 2019. Dia menjadi rival 28 putra-putri terbaik Maluku.

Ketua LSM Pukat Seram, Fahri Asyatrhy menilai ada hidden strategi atau agenda tersembunyi dibalik pencalegan Eddy mewakili Maluku sebagai senator.

“Eddy bukan anak daerah, dia nekat nyalon mewakili Maluku, itu berarti ada hidden strategi yang dijadikan sebagai garansi. Tapi semua berpulang ke masyarakat. Yang jelas, Eddy ini hanya memanfaatkan moment,” kata Fahri kepada Kabar Timur, Minggu (14/4)

Menurut Assyatri, calon DPD RI nomor urut 26 itu tidak salah mewakili Maluku karena itu hak politik. Namun kehadirannya di Maluku ketika ada moment secara moril tentu saja kurang etis.

Dikatakan, untuk meraih kemenangan di Pemilu 17 April 2019, hanya ada tiga komponen yang harus dikuasai, yakni kuasai hati rakyat sebagai pemilih, kuasai hati pihak penyelenggara pemilu dan hati pejabat pemerintah.

“Cek aja di tiga instrumen itu. Basis kekuataannya di tingkat pemilih bagaimana? Kedekatannya dengan penyelenggara bagaimana serta keakrabannya dengan pemerintah sejauh mana,” tandasnya.

Soal kuasai hati pemerintah, lanjut Fahri, bukan saja pemerintah di daerah, melainkan juga pemerintah pusat. Pada tiga komponen itu, orang melakukan lobi dan pendekatan untuk mencapai maksud. Tergantung pendekatan model apa yang hendak dipakai.

Keputusan Eddy bertarung di DPD RI juga tentunya karena modal finansial, namun disandingkan dengan tiga komponen dimaksud tentu belum memadai. Dan yang paling utama setelah tiga komponen itu, adalah seorang calon senator harus paham betul kondisi kekinian maupun aspirasi daerah ini.

Apakah rakyat Maluku pantas memilih Eddy? Lagi-lagi Fahri menyatakan tergantung rakyat. Rakyat mau lihat track record atau rekam jejak Eddy sebagai pendatang politik yang cuma numpang lewat namun tidak memiliki ikatan emosional kultural, atau menganggapnya bisa membawa aspirasi Maluku.

PETAHANA TIDAK MAMPU

Sementara itu, sorotan terhadap anggota DPD RI mulai mengemuka. Kehadiran mereka selama ini dinilai tidak maksimal di Senayan. Karena itu diharapkan calon senator ke depan adalah mereka yang lebih mampu, terutama dalam memperjuangkan isu-isu strategis daerah.

Pemerhati sosial budaya Daud Sialana mengaku, terkait wacana provinsi kepulauan bagi Maluku, keempat senator dinilai tidak berhasil. “Progres provinsi kepulaun beta belum lihat hasilnya seperti apa dari empat orang wakil kita di DPD RI itu,” ujar Daud dihubungi Kabar Timur, Minggu (15/4).

Padahal kalau wacana ini berhasil lolos di pemerintah pusat, percepatan pembangunan di Maluku bisa diwujudkan. Maluku akan mendapatkan kucuran dana yang lebih besar karena luas laut juga dihitung dan jadi sumber pembiayaan untuk Maluku keluar dari julukan provinsi termiskin keempat di Indonesia.

“Beta seng tau persis, kesulitan mereka di DPD RI itu seperti apa dalam perjuangan provinsi kepulauan. Tapi beta rasa katong harus pilih yang lebih mampu barangkali seperti itu,” ujar salah satu deklarator perjanjian Malino itu.

Tokoh Muda Maluku M. Djen Lailatu mengungkapkan, pihaknya pernah mengawal pengusulan beberapa RUU untuk Maluku di DPD RI maupun DPR RI. Di tahun 2011, ungkap Loilatu ada RUU untuk Maluku berhasil masuk prolegnas.

Tapi sayangnya RUU itu dibahas pun tidak, apalagi ditetapkan. Disebabkan tarik menarik kepentingan antara DPD RI, fraksi-fraksi dan komisi di DPR RI. “Prosesnya sangat memakan waktu dan dinamikanya cukup tinggi,” ujar mantan Ketua HMI Maluku Badko Jakarta Raya itu.

Menurut Djen, harus ada agenda prioritas yang diusung oleh seorang caleg DPD RI di kontestasi pileg 2019. Jika yang bersangkutan lolos ke Senayan agar lebih fokus memperjuangkan regulasi yang khusus untuk Maluku disesuaikan dengan kondisi kekinian daerah ini.

“Misalnya regulasi soal pengelolaan sumberdaya laut yang lebih menguntungkan. Atau regulasi tentang pendidikan dan kesehatan, yang disesuaikan dengan kondisi Maluku yang dikelilingi oleh lautan.

Kata Djen, Maluku tidak butuh isu strategis yang muluk-muluk namun relatif sulit diwujudkan. Meski simpel namun menyentuh kebutuhan daerah dan lebih mungkin diakomodir oleh pempus, itu yang seharusnya diperjuangkan oleh anggota DPD RI asal Maluku.

“Kita daerah kelautan, kita butuh aturan yang lebih spesifik untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan kesehatan. Anggota DPD RI siapapun yang duduk nanti harus jadikan itu prioritas,” ingatnya.

Bukan saja, itu anggota DPD RI mesti berperan aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi program pembangunan yang didanai oleh APBN di Maluku. Menurutnya, efektifitas penggunanaan dana pusat jauh lebih penting bagi Maluku, untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat

“Yang kita kuatirkan jangan-jangan karena ketidakmampuan DPD RI mengawal implementasi dana APBN itu juga kendala. Sehingga wacana provinsi kepulauan maupun peningkatan DAU dan sebagainya itu tidak diaminkan oleh pemerintah pusast,” ujar Djen. (MG3/KTA)

Penulis:

Baca Juga