Sekilas Info

Kejati Belum Pastikan Pemanggilan Fery Tanaya

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kejati Maluku terkesan tak serius menyelidiki kasus dugaan mark up NJOP lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTG) Namlea, Kabupaten Buru. Dilaporkan sejak tahun lalu, penyelidikan kasus ini hasilnya seperti apa, Kejati belum terbuka.

Sementara di balik kasus tersebut ada nama pengusaha kakap Fery Tanaya, yang dilaporkan menjual lahan itu ke pihak PLN untuk pembangunan PLTGM Namlea. Ketika disebut, nama Fery Tanaya sebagai pengusaha kakap yang punya modal besar berada di balik kasus ini, Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette, terlihat tidak kaget.

“Pemanggilan terhadap yang bersangkutan kapan dilakukan itu teknis penyelidikan. Nanti saya cek dulu ke Aspidsus, saya habiskan rokok ini dulu ya baru saya masuk temui beliau (aspidsus),” ujar Samy dengan nada meyakinkan ditemui Selasa sore, kemarin sekira pukul 17.00 Wit.

Tapi hingga berita ini naik cetak, seperti apa keterangan Aspidsus Kejati Maluku M Rudy belum dikonfirmasikan oleh Samy. Beberapa kali dihubungi melalui ponsel, Samy tak memberi respon.

Nama Fery Tanaya santer dikenal sebagai pengusaha logging. Namun Fery juga kerap bersengketa lahan dengan warga. Sebut saja, lahan untuk proyek PLTGM Namlea, akhirnya berbuntut laporan warga terhadap dirinya di Kejati.

Lahan yang berada di petuanan adat Lilialy, Kecamatan Lilialy ternyata diklaim oleh Moch Mukaddar sebagai pemilik sah lahan tersebut. Namun Samy Sapulette dua pekan lalu mengaku, kalau laporan itu masuk ranah penyelidikan Pidsus Kejati. “Sudah pasti kalau laporannya masuk ke penyelidikan Pidsus, itu berarti terkait kasus dugaan tipikor (korupsi),” kata Samy.

Tapi seperti apa arah penyelidikan tipikor terhadap laporan warga dimaksud, Kejatii belum berani mempublis. Apalagi soal pemanggilan terhadap Fery Tanaya guna dimintai keterangan, Kasipenkum Kejati Maluk Samy Sapulette, terkesan irit bicara.

Kejati memang belum juga menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan proyek PLTMG). Hingga kini, Ferry Tanaya yang mengklaim sebagai pemilik lahan belum diperiksa.

Sejak dilaporkan pada 28 Oktober 2018, penanganan perkara pengadaan lahan yang dibeli PT PLN UIP Maluku sebesar Rp 6.401.814.600 tahun 2016 ini belum membuahkan hasil. Padahal akibat dikorupsi, diduga merugikan negara mencapai Rp 6 miliar.

Enam bulan dilaporkan, penanganan kasus masih berkutat diproses penyelidikan. Kejati Maluku juga irit bicara terkait penyelidikan kasus yang menyeret nama pengusaha kondang Ferry Tanaya.

Seperti diakui Samy Sapulette, 5 orang dari pihak terkait termasuk PLN sudah dimintai keterangannya. Namun kepala PLN UIP Maluku dan Ferry Tanaya yang mengklaim sebagai pemilik lahan, hingga kini belum diperiksa korps Adhyaksa.

Bau korupsi pembelian lahan pembangunan PLTMG mulai tercium setelah Badan Pertanahan Negara, Notaris dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru tidak dilibatkan dalam proses jual beli lahan tersebut. Ini terkuak dalam surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah kepada negara seluas 48.654.50 meter persegi atau 48 hektare.

Selain itu, lahan yang dibeli PLN diduga mengalami pembengkakan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016. Harga sesuai NJOP Rp 36.000. Namun melonjak menjadi Rp 131.600 per meter per segi.

Dalam surat pelepasan hak lahan, Fery Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya. Tidak adanya penjelasan itu diduga disengaja. Sebab, tanah yang diakui Fery Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak tidak bisa dijual belikan.

Tanah itu diukur BPN Buru. Namun dalam penandatangan surat pelepasan hak, BPN tidak dilibatkan. Anehnya, saksi dalam pelepasan hak itu tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan pembelian lahan tersebut. Diantaranya atas nama Kapolsek Namlea, Danramil Namlea, dan Staf Desa serta Camat. Nama staf desa dan Camat baru dimasukan sebagai saksi. Buktinya, kedua nama saksi itu baru ditulis tangan tanpa menggunakan cap.

Penandatanganan surat pelepasan hak tanah berlangsung di Kantor Camat Na1mlea, 28 Juli 2016 . Lebih parahnya lagi, selain BPN, dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada negara itu juga tidak melibatkan pihak Notaris dan Pemkab Buru.

Tanah yang dijual Ferry Tanaya kepada PLN tahun 2016 sebenarnya bukan miliknya, tapi Petuanan Liliali dan Moch Mukadar. Ini dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Fery Tanaya. Fery dinyatakan kalah di di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang ditolak tanggal 30 Mei 2017.

Fery Tanaya dinyatakan kalah berdasarkan Keputusan PT. TUN Makassar No: 94/B/2014, Keputusan Kasasi MA. No 70 K/TUN/2015, Keputusan MA. No 937 K/PDT/2015, Keputusan PK MA. No 184/PK/PDT/2017, dan Keputusan MA. No: 761/K/PDT/2017. (KTA)

Penulis:

Baca Juga