KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Di wilayah laut Banda terdapat gunung bawah laut. Terdapat 75 patahan, yang perlu diantisipasi lebih awal sehingga tidak terjadi bencana yang akan korban masyarakat.

Kepala Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan, Maluku termasuk daerah rawan bencana. Sesuai data beberapa kabupaten/kota di Maluku termasuk indeks resiko bencana dengan kategori tinggi dan sedang.

Ini dibuktikan, dalam kurun lima tahun terakhir telah terjadi 60 bencana di wilayah Maluku berupa gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor dan banjir. Di tahun 2018 telah terjadi 1.800 kali gempa, dan terbaru 7 April di laut Banda dengan kedalaman 600 km dibawah permukaan laut.

Di wilayah laut Banda terdapat gunung bawah laut dan 75 patahan.Untuk itu perlu diantisipasi lebih awal sehingga tidak terjadi bencana yang akan mengorbankan masyarakat.

“Ini kalau tidak diantisipasi, maka bencana tsunami yang memakan korban ribuan jiwa terjadi pada tahun 1675 di Pulau Ambon juga bisa akan terjadi,” kata Monardo pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku tahun 2020 di gedung Islamic Center, Ambon, Selasa (9/4).

Mantan Pangdam Pattimura ini meminta walikota/bupati di Maluku memikirkan langkah pencegahan mengantisipasi mengingat tsunami adalah bencana yang cepat, kecepatannya mencapai 700 km/jam.

“Potensi bencana diharapkaan bisa diketahui seluruh pejabat, tokoh masyarakat sampai tingkat paling rendah, yakni keluarga. Mengingat penduduk paling besar berada di pesisir pantai. Perlu ada mitigasi dan strategis berkelanjutan untuk mengurangi resiko bencana,” katan mantan Pangdam Siliwangi ini.

Monardo meminta Pemda Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota mengefektifkam simulasi bencana. “Provinsi Bali melaksanakan simulasi bencana tiap bulan, Maluku harus demikian dan pelaksanaannya harus sampai ke tingkat paling rendah desa maupun RT, kenali ancamannya siapkan strateginya,” pintanya.

Selain bencana, Monardo mengingatkan pemda terkait penyusutan air bersih seperti yang terjadi di Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk itu, Monardo kembali mengimbau pemda provinsi, kabupaten/kota tidak memberikan izin bagi pembangunan maupun penebangan pohon. Jika ini terus dilakukan rakyat akan mengalami kesulitan air. “Kepada pimpinan daerah lakukan sesuatu dengan kewenangan. Kalau tidak ketersediaan air akan berkurang,” tegas jenderal bintang tiga ini.

Monardo menginginkan Maluku dapat menjadi barometer kepulauan di Indonesia dalam menjaga ketersediaan air yang layak untuk masyarakat.

Dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Monardo menghadiri Deklarasi Jaga Alam di Negeri Hatu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan itu, Monardo meminta Pemkab Buru memperhatikan kelestarian lingkungan, sehubungan pencemaran akibat penggunaan merkuri dan sianida di tambang ilegal Gunung Botak.

“Imbauan saya kepada Bupati Buru, kawasan di wilayah Pulau Buru yang kita kenal menjadi lumbung pangan nasional jangan sampai rusak dan tercemar karena adanya tambang ilegal yang menggunakan merkuri dan sianida,” kata Monardo.

Aktivitas penambangan liar emas di Gunung Botak dimulai Oktober 2011. Pemerintah daerah berulang kali menutupnya dengan mengirim aparat keamanan ke sana, tapi hingga kini masih ada masyarakat yang diam-diam menambang emas di Gunung Botak.

Monardo mengatakan saat menjabat Pangdam XVI/Pattimura, pada akhir 2015 ia pernah mengambil sampel sejumlah ikan, udang, kepiting dan beberapa jenis tanaman yang ada di Teluk Kayeli, Pulau Buru. Sebagian dari sampel tersebut ternyata telah terpapar merkuri dan sianida.

“Kita bersyukur aparat di daerah punya kemauan dan komitmen untuk mencegah. Jangan sampai ikan-ikan yang dihasilkan dari Maluku bukanlah ikan-ikan yang berkualitas tapi mengandung bahan-bahan logam yang berbahaya. Mudah-mudahan kita semua sadar dan punya komitmen yang tinggi untuk menjaga lingkungan kita,” katanya. (RUZ)