KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyarankan Maluku memiliki prinsip pembangunan yang investment-friendly atau ramah investasi.

Prinsip tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, janji utama yang ditunggu masyarakat adalah janji untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

“Pemerintah Provinsi Maluku harus mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja, yang hanya bisa tercipta jika ada investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” kata Bambang dalam pemaparannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Maluku tahun 2020 di Islamic Center, Kota Ambon, Selasa (9/4).

Dikatakan, dengan adanya lapangan pekerjaan, akan ada banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki pendapatan, kemudian mendapat upah sehingga masyarakat tersebut yang tergolong miskin, tidak lagi berada dalam golongan tersebut.

Selain menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan investasi, Maluku juga kata Bambang, harus fokus untuk merevitalisasi pertanian agar bangkit kembali sebagai produsen rempah-rempah yang melegenda.

Selain itu, hilirisasi pertambangan juga dinilai sangat penting sehingga nilai tambah komoditas pertambangan tetap bisa dinikmati di dalam negeri. Terkait transformasi sektor jasa, terutama bidang pariwisata, Maluku juga berpotensi besar untuk mendorong perekonomian dengan perencanaan masterplan kawasan wisata Maluku yang mencakup seluruh Maluku sebagai satu kesatuan.

Langkah strategis tersebut lanjut Bambang, jika dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan akurat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku menuju level lebih tinggi.

Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Maluku di periode 2014-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan nasional dan meningkat dalam dua tahun terakhir. Sumber pertumbuhan utamanya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan.

Sebagai kontributor terbesar perekonomian Maluku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun dengan tingkat pertumbuhan fluktuatif. Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintah cenderung meningkat.

“Dari 2010-2016, nilai ekspor Maluku menurun. Sebelum 2016, minyak bumi dan ikan mendominasi produk ekspor Maluku, namun menurun sejak 2014. Sebaliknya perkapalan menjadi produk utama ekspor Maluku sejak 2015,” jelasnya.

TARGET PEMBANGUNAN

Dalam mendukung capaian target nasional pada 2020, jelas Bambang, meliputi pertumbuhan ekonomi minimal 5,96 persen, tingkat kemiskinan provinsi maksimal 17,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi maksimal 6,84 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14.

Angka kemiskinan Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Rata-rata pengurangan kemiskinan Maluku dalam lima tahun terakhir sebesar 0,28 persen, lebih rendah dari nasional 0,36 persen.

Dia menyebutkan, hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku berada di atas nasional, kecuali Kota Ambon yang memiliki angka kemiskinan paling rendah di Maluku. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, disusul Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Tingkat pengangguran Maluku juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. “Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Ambon, sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Buru,” sebut Bambang.

Dari sisi sumber daya manusia, IPM di Maluku periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan IPM nasional. Rasio gini di Maluku lebih baik dibandingkan dengan angka nasional.

Namun berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kabupaten Buru. Begitu pula dengan laju pertumbuhan IPM Maluku masih lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM nasional.

Secara spasial, lanjut Bambang, masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara Kota Ambon dengan kabupaten/kota lainnya.

Bambang mengungkapkan, permasalahan di Maluku adalah sektor perekonomian masih memiliki ketergantungan pada sektor primer dan sektor administrasi pemerintah, kontribusi pemerintah yang cukup besar menandakan belum mandirinya perekonomian di Maluku. Masih minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, infrastruktur dasar dan konektivitas masih terbatas, angka kemiskinan masih dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nasional.

Menteri Bambang memberikan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Maluku. Yakni, Maluku perlu membangun infrastruktur konektivitas antarwilayah. Untuk itu, Maluku juga perlu menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin menanamkan modalnya di Maluku.

Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku juga harus fokus menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya.

Menteri Bambang menjelaskan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) regional 2019 di Balikpapan. Organisasi perangkat daerah (OPD) Maluku mengajukan 1.926 usulan. 144 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 20,4 persen diantaranya disetujui kementerian/lembaga.

Sementara OPD kabupaten/kota di Maluku mengajukan 1.972 usulan, dengan 109 diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan 10,1  persen diantaranya disetujui K/L.

Proyek usulan daerah yang disetujui antara lain: traktor roda dua 314 unit, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 500 hektar, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana, wirausaha baru yang didukung start up capital, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KSW Pulau Terluar Nura Kecamatan Pulau Masela Kabupaten Maluku Barat Daya, Sistem Pengolahan Air Limbah kawasan Kota Namlea, dan 3.889 KPM keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat.

ANGGARAN KEPULAUAN

Di tahun 2020, Pemerintah Pusat akan menambah anggaran untuk transportasi laut melalui DAK yang diperuntukkan hanya bagi daerah kepulauan. “Karena kami menangkap aspirasi dari kepulauan yang menjadi kebutuhan pertama adalah transportasi laut. Jadi DAK transportasi laut mulai diluncurkan tahun 2020,” jelas Bambang kepada awak media.

DAK itu tergantung usulan dari daerah apa yang akan dibangun, apakah kapalnya atau dermaganya. Yang penting menunjang transportasi laut. “Jadi daerah bisa langsung mengusulkan, tidak harus tergantung pada anggaran perhubungan,” ujarnya.

Untuk destinasi wisata, Maluku belum termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas, menurut Bambang, Maluku perlu menyiapkan diri dengan perencanaan yang baik. “Kami menyarankan yang menjadi destinasi adalah Maluku secara keseluruhan karena potensi yang luar biasa di seluruh penjuru Maluku sehingga nantinya bisa menjadi kawasan prioritas destinasi wisata,” tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo berharap forum SKPD tahun 2020 Provinsi Maluku membuat program dan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan provinsi Maluku.

Dia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK untuk laporan kinerja keuangan Maluku tahun 2016 dan 2017 dipertahankan dan ditingkatkan kinerja. (RUZ)