Sekilas Info

Kejagung Diminta Usut Kasus PLTMG

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sebagai pimpinan di wilayah hukumnya Kajati, harus pastikan kasus ini diusut tuntas, dan tidak bisa tidak tahu soal kasus ini.

Kejaksaan Agung RI diminta membentuk tim khusus yang diawasi oleh KPK dikarenakan mandeknya penyelidikan kasus mark up NJOP lahan proyek PLTMG Namlea, Kabupaten Buru. Kepala Kejati Maluku juga perlu dievaluasi.

Koordinator Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Faizal Yahya Marasabessy menduga penyelidikan kasus ini mandek dikarenakan tidak optimalnya Kejati Maluku melakukan pengusutan. Klaim Kejati Maluku kalau kasus ini masih penyelidikan dikuatirkan hanya dalih, sebelum akhirnya kasusnya ditutup alias SP3.

Menurut penggiat anti korupsi ini, Korps Adhyaksa perlu didorong supaya maksimal, mengingat kasus dugaan mark up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), uang negara berpotensi dirugikan oleh PT PLN. Dan jika pengusaha Fery Tanaya dilaporkan menjual lahan milik orang itu juga harus diusut.

“Harus diusut tuntas. Baik pengusaha tersebut, PT PLN sebagai pembeli lahan, maupun pemilik lahan yang mengklaim sebagai pemilik harus dimintai keterangan. Siapa pun yang punya kaitan, patut diperiksa,” tandas Faizal Yahya dihubungi Kabar Timur, Jumat, kemarin.

Kehadiran tim khusus dari Kejagung untuk melakukan penyelidikan, kata dia, untuk memastikan kasus ini diusut, tuntas. Selain untuk mengembalikan uang negara yang berpotensi dirugikan, juga untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan sebagai pelapor kasus ini. “Khan sangat lucu kalau Kajati tidak tahu. Sebagai pimpinan di wilayah hukumnya Kajati, harus pastikan kasus ini diusut tuntas,” ingat Faizal Yahya.

Sekadar tahu, Kejati Maluku mulai menggelar penyelidikan kasus ini sejak tahun lalu. Bebepa pihak telah dimintai keterangan oleh tim Pidsus Kejati, tapi herannya, Fery Tanaya yang dilapor oleh masyarakat tak kunjung dipanggil untuk menghadap jaksa guna dimintai keterangan.

Di lain pihak, Moch Mukadar, pelapor kasus ini mengaku telah diperiksa sebagai saksi pada 15 November 2018. “Sudah dipanggil dan diperiksa di ruang pemeriksaan kantor Kejati Maluku. Klien saya diperiksa oleh penyidik Pak Sapta,” ungkap Samrin Sahmad, pengacara Moch Mukadar 21 Nopember 2018 lalu.

Dalam pemeriksaan perdana itu, jaksa pemeriksa, ungkap Sahmad, meminta keterangan soal status kepemilikan lahan tersebut. Jaksa juga, kata dia, meminta keterangan soal NJOP lahan yang diduga dijual oleh Fery Tanaya itu. Yang mana, NJOP dinilai tidak wajar dalam transaksi jual beli lahan dimaksud.

Yang mana harga lahan dinaikkan berlipat, sementara pihak PLN terkesan melakukan transaksi tidak melibatkan notaris. Bahkan BPN Kabupaten Buru sesuai informasi yang dikantongi pihaknya, tidak dilibatkan.

“Kami menduga, pengadaan lahan yang dilakukan PLN dengan Fery Tanaya ada konspirasi merugikan keuangan negara. Dalam prosesnya pun, pihak BPN Buru, tidak dilibatkan,” kata Sahmad.

Selain melapor ke Kejati Maluku, kasus dugaan korupsi tersebut juga dilaporkan ke Jampidsus Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 12 Nopember 2018.

Diberitakan sebelumnya, aroma korupsi merebak dalam kasus pembelian lahan oleh PT PLN untuk pembangunan PLTMG Namlea. Ini setelah terungkap kalau Badan Pertanahan Negara (BPN), Notaris dan Pemda Kabupaten Buru tidak dilibatkan dalam proses jual beli lahan tersebut.

Hal itu, terkuak dengan adanya surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah kepada negara seluas 48.654.50 meter persegi atau 48 hektare. Selain itu, lahan yang dibeli PLN diduga mengalami pembengkakan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016. Harga sesuai NJOP Rp 36.000. Namun melonjak menjadi Rp 131.600 per meter persegi.

Dalam surat pelepasan hak lahan, Fery Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya. Diduga ini disengaja oleh Fery karena lahan dimaksud berdasarkan Erfak tahun 1938.

Tanah itu diukur BPN Buru. Namun dalam penandatangan surat pelepasan hak, BPN tidak dilibatkan. Anehnya, saksi dalam pelepasan hak itu tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan pembelian lahan tersebut. Diantaranya atas nama Kapolsek Namlea, Danramil Namlea, dan Staf Desa serta Camat. Nama staf desa dan Camat baru dimasukan sebagai saksi. Buktinya, kedua nama saksi itu baru ditulis tangan tanpa menggunakan cap.

Penandatanganan surat pelepasan hak tanah berlangsung di Kantor Camat Namlea, 28 Juli 2016 . Parahnya lagi, selain BPN, dalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut tidak melibatkan pihak Notaris dan Pemkab Buru.

DILUAR ERFAK

Sementara itu, terungkap fakta baru jika pembangunan proyek PLTMG PLN Maluku telah keluar dari peta erpak yang diklaim milik Ferry Tanaya.

Karena telah keluar, perselisihan hukum yang digugat Ferry Tanaya setelah mengalami kekalahan di sejumlah pengadilan, pun ditolak Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2017.

Kekalahan Ferry Tanaya juga lantaran proses penyerahan erpak tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebab, tanah yang diklaim milik adat bukan orang pribadi yang diterima Ferry Tanaya.

Anehnya, PLN sebagai BUMN tidak jeli melihat hal itu dan nekat membeli tanah yang hanya bermodalkan erpak. Padahal, erpak sendiri tidak bisa diperjualbelikan.
Dugaan adanya kongkalikong antara PLN dan Ferry Tanaya bisa terlihat juga dalam surat pelepasan tanah. Dimana surat tersebut tidak menjelaskan mengenai status lahan. Mirisnya, proses pelepasan lahan tidak melibatkan Notaris, BPN Namlea maupun Pemkab Buru.Sesuai peta erpak, lahan yang diklaim milik Ferry Tanaya menjurus ke bibir pantai. Sementara yang berada di tebing merupakan tanah adat petuanan Lilialy. Batasan tengahnya adalah Jalan Raya Lala.

Meski kalah, namun PLN masih berani membangun PLTMG di tebing. Ini diduga dilakukan, karena konstruksi tanah dalam erpak jenisnya berpasir. Sehingga tidak dapat menancapkan pondasi.

Proyek PLTMG yang masuk wilayah erpak hanyalah bangunan kantor. “Sebenarnya proyek PLTMG itu dibangun di luar peta erpak. Kemungkinan mereka sengaja. Karena tanah di erpak berpasir,” kata Sumber kepada Kabar Timur, Jumat (5/4).

Menurut sumber yang meminta namanya tidak disebutkan Kabar Timur ini, mengaku Ferry Tanaya nekat menjual tanah kepada PLN disaat dirinya sedang menggugat Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar tahun 2016.

“Kalau dalam peta berwarna kuning itu adalah erpak. Sementara warna merah milik Petuanan Lilialy. Warna merah itu sudah dibangun PLTMG,” tambah sumber sambil menjelaskan peta yang ditunjukkannya.

Menurut Sumber, permasalahan ini pernah dilaporkan kepada Polda Maluku terkait kasus penyerobotan lahan. Perkara ini kemudian dilimpahkan untuk ditangani Polres Pulau Buru. “Saat itu Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar lapor ke Polda tanggal 28 Mei 2018. Tapi saat ditangani Polres Buru sampai saat ini prosesnya sudah sampai dimana, kami tidak tahu,” ujarnya.

Lantas, kapan Ferry Tanaya dan Kepala PLN UIP Maluku kala itu akan dipanggil pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, terkait dugaan korupsi pengadaan lahan proyek PLTMG Namlea, juga belum diketahui. Kejati masih bungkam. (CR1/KTA)

Penulis:

Baca Juga