Sekilas Info

Eks Dirut Panca Karya Diadili

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Mantan Kepala PD Panca Karya Jopy Huwae harus menghadapi majelis hakim atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan delik pidana surat palsu.

Pria bernama lengkap Jacob Huwae ini di Pengadilan Negeri Ambon dikonfrontir dengan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ambon, Selasa (2/4). “Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara pemalsuan surat,” ungkap jaksa penuntut umum, Fitria kepada Kabar Timur.

Saksi Kepala Seksi Pengukuran BPN Kota Ambon Marcus Efloo di hadapan majelis hakim yang diketuai Lucky Rombot Kalalo mengungkapkan, baru mengetahui SHGB lahan seluas 14 ribu meter persegi ini bermasalah setelah belakangan ada gugatan dari pihak yang mengaku ahli waris Daniel Lokollo. Gugatan yang diajukan oleh Lokollo berawal dari perpanjangan kontrak penggunaan lahan oleh Panca Karya tidak dikehendaki.

Tapi yang terjadi, perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan nomor 99 itu tetap dilakukan sepihak oleh PD Panca Karya. “Namun kami tidak tahu alasan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunannya, yang mulia,” ujar Marcus.

Sekedar tahu saja, sesuai dakwaan JPU, Jopy Huwae diketahui menggunakan SHGB tahun 1990 yang diperpanjang hingga tahun 2010, namun diduga palsu ketika mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI atas perkara perdata sengketa lahan eks Hotel Anggrek, kawasan Batugajah.

Tapi menurut saksi Marcus, perpanjangan dapat dilakukan meski di lahan tersebut tidak ada bangunan permanen sama sekali. Sebab secara filosofisnya, SHGB meski hanya terdapat bangunan semi permanen, dapat dilakukan perpanjangan sertifikat.

“Sehingga Panca Karya selaku pemilik HGB bisa perpanjang sertifikatnya,” akui saksi.

Namun JPU menilai terdakwa melakukan pemalsuan surat, terindikasi dari tidak adanya permohonan atau pengajuan perpanjangan SHGB ke BPN Kota Ambon. “Apakah tanpa adanya permohonan perpanjangan, dari terdakwa, SHGB bisa diperpanjang?,” cecar JPU Fitria kepada saksi Marcus, yang dijawab tidak bisa.

Tapi penasehat hukum terdakwa menghadang pertanyaan JPU itu, kalau SHGB yang diperkarakan ini dibuat berdasarkan surat ukur atas nama PD Panca Karya. Ketika hal ini ditanyakan, saksi membenarkan kalau surat ukur tersebut dibuat atas nama Panca Karya. “Berarti bukan atas nama terdakwa kan,” ingat penasehat hukum terdakwa.

Usai sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Marcus Efloo, majelis hakim menunda sidang hingga hari ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi. (KTA)

Penulis:

Baca Juga