Sekilas Info

Rencana Kerja Pemda Salah Kamar

Kantor Gubernur Provinsi Maluku

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Rencana kerja program pemerintah daerah di Maluku yang diusulkan melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan (SIMLARAS) masih salah kamar.

Hal ini terbukti dari ratusan rencana kerja melalui aplikasi KRISNA dan SIMLARAS tidak disetujui Ditjen Binda Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Sedangkan hanya sedikit saja usulan Pemprov maupun Pemerintah Daerah 11 kabupaten/kota di Maluku yang diterima untuk dibahas dalam rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekrenbang).

Data dari Kemendagri sesuai persetujuan Bangda maupun kementerian/lembaga terkait untuk dibahas dalam Rakortekrenbang, dari 481 usulan hanya 137 yang dibahas.

Rinciannya, Kabupaten Maluku Tengah dari 201 usulan dibahas hanya 2 usulan, Kabupaten Maluku Tenggara 354 usulan 3 yang dibahas, Kabupaten Buru dari 141 usulan 3 yang dibahas, Kabupaten Kepulauan Aru 154 usulan 10 yang dibahas, Kabupaten Buru Selatan 61 usulan 1 yang dibahas, Kota Ambon 75 usulan 5 yang dibahas, Kota Tual 43 usulan hanya 4 dibahas.

Sementara Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari 40 usulan tidak ada sema sekali yang dibahas, begitu juga Kabupaten Seram Bagian Timur tidak ada yang dibahas dari 56 usulan dan Kabupaten Maluku Barat Daya dari 195 usulan tidak satu pun yang dibahas.

Menurut Kasubid Perencanaan Evaluasi Wilayah IV Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Kemendagri, Etgas Angkasa, rencana kerja yang diusulkan Pemprov maupun Pemda kabupaten/kota kebanyakan dan bahkan tidak sinkron dengan kegiatan kementerian/lembaga.

“Program rencana kerja/kegiatan yang diusulkan seharusnya sinkron dengan kegiatan yang ada di kementerian maupun lembaga, namun nyatanya apa yang diusulkan tidak sesuai,” ungkap Angkasa usai menjadi narasumber dalam Rakortekrenbang Provinsi Maluku tahun 2019 di Islamic Center, Ambon, Senin (1/4).

Untuk itu, melalui Rakortekrenbang yang diselenggarakan ini Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota dapat melihat dan mensinkronkan program/kegiatan sesuai yang ada di Kementerian/Lembaga.

“Nanti lewat ini dapat melihat mana sih yang belum masuk dan di kementerian/lembaga ada atau tidak.” ucapnya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy mengakui, banyak program dan kegiatan yang tidak disetujui dikarenakan banyak usulan tidak sesuai dengan bidang.

Dia mencontohkan, secara teknis tentang konektivitas, garis besar ada pada dua, yakni konektivitas transportasi baik laut, darat maupun udara dan konektivitas telekonomunikasi.

Dalam konteks itu, harus dilihat konektivitas harus mendukung apa? Berarti kriteria di situ mendukung parawisata, itu berarti program yang diusulkan apakah itu amenitas, atraksi atau aksessibilitas.

“Kalau atraksi program dimasukan dalam amenitas berarti tidak nyambung, tapi program amenitas mendukung amenitas. Sehingga terintegrasi, misalnya tema umun pembangunan telekomunikasi maka semua sektor mendukung, aksessibilitas dari PU, transportasi dari perhubungan serta komunikasi. Itulah yang didesain dalam perencanan pembangunan nasional dalam KRISNA SIMLARAS,” kata Salampessy. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga