Sekilas Info

ASN Eks Napi Korupsi Siapkan Gugatan

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Walikota Tual Adam Rahayaan bakal memecat lagi 5 aparatur sipil negara (ASN), termasuk dirinya. Namun Azis Fidmatan mengaku telah menyiapkan gugatan jika surat keputusannya pemberhentiannya secara tidak hormat dari ASN itu ditandatangani Rahayaan.

Eks napi perkara korupsi SMA Tayando ini, menyatakan perkaranya berbeda antara langit dan bumi dengan napi korupsi yang lain, Walikota diminta bijaksana dan jeli melihat persoalan.

Menurut Azis, banyak kejanggalan penerapan hukum sampai dirinya menjadi terpidana korupsi. Kejanggalan itu, salah satunya kerugian negara ditentukan sendiri oleh jaksa, bukan lembaga auditor sesuai mekanisme. Bahkan setelah perkara bergulir Pengadilan Tipikor Ambon majelis hakim yang mengadili dirinya, tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Sayangnya Azis menolak membeberkan, kekeliruan majelis hakim yang disebutnya ikut mengamini rekayasa jaksa penuntut umum dan saksi itu. Dengan alasan, hal itu bukan fokus masalah yang bertalian dengan rencana pemecatan dirinya dari ASN oleh Walikota.

“Hakim itu sudah dilapor ke Komisi Yudisial, selain mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Intinya, kasus SMA Tayando itu bisa timbulkan masalah hukum bagi pemerintah daerah, kalau tidak jeli. Beta sudah siapkan gugatan, perdata bahkan pidana,” ingatnya kepada Kabar Timur, Minggu (31/3).

Ditambahkan Azis, Wali Kota Tual sendiri telah mengaktifkan dirinya selaku ASN sejak Agustus 2018 setelah dirinya menjalani hukuman penjara 2 tahun. Pengaktifan dirinya selaku ASN itu melalui SK Walikota Tual No.824.4/M-TP/012/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penempatan PNS di lingkup Pemkot Tual.

Di lain sisi, pengaktifan dirinya selaku ASN tersebut dilakukan Walikota Tual sebelum Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPAN RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) soal pemberhentian secara tidak hormat ASN berstatus koruptor pada September 2018.

Di sini Azis memuji kebijakan Walikota Tual, yang telah menggunakan hak diskresi kepala daerah, sesuai Pasal 87 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 yang menerangkan tentang tata cara pemberhentian secara tidak hormat ASN yang berstatus hukum tetap karena terlibat perkara kejahatan dalam jabatan atau pidana umum. Menurutnya, Walikota Tual tidak serta merta menggunakan pasal 87 ayat (4) yang notabene digunakan dalam SKB Mendagri, MenPAN RB dan Kepala BKN sehingga menerbitkan SK pengaktifan kembali dirinya selaku ASN pada Agustus 2018 itu.

Tapi Kepala BKD Kota Tual Yani Renuat menandaskan, Azis Fidmatan tetap akan dieksekusi dalam artian, akan diberhentikan secara tidak hormat dari ASN. BKD masih menunggu kepastian Biro Hukum Pemkot Tual soal status inkrah putusan hukum para ASN napi koruptor, termasuk Azis Fidmatan.

SK pemberhentian secara tidak hormat tersebut dikeluarkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan 30 April 2019. “Eksekusi pemberhentian tetap akan dilakukan, dalam rentang waktu tersebut,” tandas Renuat dihubungi, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, empat kabupaten/kota telah memberhentikan secara tidak hormat ASN eks napi korupsi dan enam daerah lainnya, masih dalam proses.

Empat kabupaten/kota itu, masing-masing: Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Tual.

Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon mengaku, 6-7 PNS eks napi korupsi yang dipecat alias PTDH. “Ada enam sampai tujuh orang yang sudah diproses dan dipecat oleh saya. Saya tidak hafal dan ingat nama-nama mereka,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Ambon, pekan lalu.

Menurutnya, pemecatan ini atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dilakukan menindaklanjuti instruksi SKB tiga menteri dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. “Ini kita jalankan perintah instruksi tiga menteri,” tandas Fatlolon.

Sedang Walikota Tual, Adam Rahayaan mengaku, sudah lima ASN yang siap di PTDH, karena sudah menjalani hukuman dan memiliki keputusan inkrah. “Kelima ASN tersebut, Azis Fidmatan, Ade, Munsrevan, Akip Hunubun, Dilan Tamher, Rudi Abdul dan Gani Tamher siap dipecat,” ungkap Rahayaan. (KTA)

Penulis:

Baca Juga