Sekilas Info

Pemalsuan Sewa Lahan Pemkab Buru “Naik Kelas”

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Santoso bingung, namun setelah ditelusuri dia menduga ada kejahatan berupa pemalsuan tanda tangan dirinya. Benarkah?

Berawal dari perjanjian antara pemilik lahan bersama Bupati Ramli Umasugy September 2018, ternyata lahan seluas 2 hektar dari lokasi pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Maluku, di Kabupaten Buru berujung laporan Polisi.

Sejumlah pejabat di daerah itu, termasuk Asisten II dan Kabag Pertanahan ikut dilaporkan. Mereka tersandung dan diduga terlibat memalsukan tanda tangan pemilik lahan. Penyelidikan kasus ini ditangani serius Polda Maluku.

Buktinya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mengaku telah menerima SPDP dari Polda Maluku, terkait kasus itu. Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette membenarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berasal dari penyidik Polda Maluku ke Jaksa Penuntut Kejati Maluku.

“Iya SPDP itu sudah diterima jaksa penuntutnya 6 Maret kemarin. Menyangkut proses penyidikan seperti apa, itu pihak Kepolisian yang tahu,” aku Samy kepada Kabar Timur di ruang kerjanya, Senin, kemarin.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, perhelatan MTQ Provinsi Maluku di Namlea, Kabupaten Buru hanya tinggal beberapa pekan ke depan. Proyek persiapan sejumlah fasilitas untuk undangan maupun kafilah sedang jalan, sebut saja pembangunan tribun dan alun-alun yang cukup menyita biaya.

Untuk suksesnya even daerah itu, Pemda Kabupaten Buru untuk sarana fisik saja telah menggelontorkan anggaran dari APBD tahun 2019 mencapai Rp 40 miliar yang dikucur dua tahap. Sementara terdapat lahan yang masuk lokasi arena MTQ, yang diklaim punya Santoso.

Si pemilik lahan ini mengaku tidak pernah melepaskan lahannya kepada pihak mana pun, tapi fakta lapangan sekarang telah dimasuki oleh sarana fisik even MTQ tersebut. Santoso bingung, namun setelah coba ditelusuri dia menduga ada kejahatan terselubung berupa pemalsuan tanda tangan dirinya.

Tanda tangan di dalam dokumen berita acara pembayaran lahan versi Pemda Kabupaten Buru diakui bukan tanda tangan dirinya. Akibatnya, Santoso melaporkan kasus ini ke Polda Maluku, yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SPDP oleh pihak Ditreskrimum Polda Maluku.

“Surat perintah dimulainya penyidikan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku sejak akhir Februari 2019 dan tembusannya sudah disampaikan kepada pihak terlapor,” kata kuasa hukum Santoso, Ahmad Belasa, Minggu (17/3).

SPDP tersebut bernomor SP.Sidik/348/. a/II/2019 Ditreskrimum tertanggal 27 Februari 2019. Penerbitan SPDP oleh Ditkrimum Polda Maluku ini sebagai tindaklanjut laporan polisi nomor LP-B/596/XII/2018/SPKT, tetanggal 8 Desember 2018 atas nama pelapor Ahmad Belasa, SH terhadap delapan orang ASN di lingkup Pemda Kabupaten Buru.

Menurut Ahmad Belasa, laporan polisi dibuat selain karena kasus dugaan pemalsuan tanda tangan, juga disebabkan Pemkab Buru tidak menyelesaikan pembayaran lahan seluas dua hektar milik kliennya itu.

Menurut dia, kliennya mengantongi akte jual beli tahun 1991 sehingga Pemkab Buru mau menggunakan lahan seluas dua hektare tersebut untuk proyek pembangunan alun-alun MTQ tingkat provinsi, kemudian proyek pembangunan SMP 45, dan ruang terbuka hijau.

Diakui, sejak Agustus 2018, pemkab sudah menggunakan lahan itu dan menghubungi pihak pemilik lahan untuk mengurusi proses penjualan dengan membuat sebuah surat perjanjian perikatan yang menghubungkan pemilik lahan dengan pemda selaku pihak pembeli. Namun perjanjian selama 27 hari tidak ditandatangani Pemkab.

Perjanjian itu sudah dibuat dengan Bupati Ramli Umasugy pada September 2018 dan Bupati menyatakan akan melakukan pelunasan. Tetapi Pemkab kemudian tidak mau menandatangani surat perjanjian perikatan antara pemilik lahan dengan pemkab yang diwakilkan oleh Asisten II dan Kabag Pertanahan.

Akibatnya pihak Santoso melaporkan kedua pejabat itu ke Polres Buru dengan dasar penyerobotan lahan, sebab aktivitas pembangunan sudah dilakukan, tapi Polres memediasinya.

Ujung-ujungnya Pemda Kabupaten Buru menandatangani surat perjanjian perikatan yang dalam suratnya menyebutkan menunda dan memberikan ruang kepada Pemkab untuk membayar lunas lahan tersebut tanggal 20 Oktober 2018.

Ternyata sampai dengan jatuh tempo, Pemkab Buru tidak mau membayar lahan dengan alasan yang disampaikan Kabag Pertanahan bahwa ada komplain dari pihak lain. (KTA)

Penulis:

Baca Juga