Gaji Guru di Salahutu Molor Lagi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Untuk kesekian kalinya, pembayaran gaji guru tingkat SD dan SMP di Kecematan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, molor. Memasuki pekan ketiga bulan Maret, ratusan guru di Salahutu belum menerima haknya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Maluku Tengah diminta bertanggungjawab atas keterlambatan gaji guru.
“Kok tiap bulan pembayaran gaji kita selalu terlambat. Sebenaranya ada apa? Kalau kendalanya ini, itu, ya beri kita pemahaman supaya kita juga tahu apa alasan dibalik keterlambatan itu. Jangan hanya diam seakan-akan itu uang pribadi yang harus diberikan ke kita. Itu hak kita sebagai guru,” kata sejumlah guru kepada Kabar Timur di Ambon, Senin (18/3)
Para guru ini menduga, keterlambatan pembayaran gaji mereka, lantaran Disdikbud Malteng ingin mengembalikan proses pembayaran gaji lewat UPTD Salahutu dan tidak lagi melalui bank atas nama pribadi masing-masing guru.
“Kalau proses pembayaran melalui UPTD, di situ akan ada pemotongan sepihak untuk oknum-oknum yang mengurusi gaji ini. Makanya kami menduga gaji kami sengaja diperlambat pembayarannya. Sebab Informasi yang kami terima, gaji 13 dan 14 akan dibayar melalui UPTD Salahutu, dan tidak melalui bank. Kami tidak sepakat dengan itu,” kesal sejumlah guru yang meminta namanya tidak disebutkan.
Disdikbud Malteng didesak segera membayar gaji ratusan guru di Salahutu lantaran masih banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty meminta Disdikbud dan BPKAD Kabupaten Malteng segera membayar gaji ratusan guru di Kecamatan Salahutu.
“Saya tidak tahu, keterlambatan pembayaran ini dari siapa? Dari Disdikbud atau BPKAD. Namun demikian, saya meminta Disdikbud dan BPKAD untuk memperhatikan dana transfer gaji para guru ini. Gaji-gaji para guru ini, jangan sampai menganggu konsentrasi mereka dalam melaksanakan tugas,” katanya.
Dikatakan, keterlambatan pembayaran gaji kepada guru-guru di Salahutu, jangan sampai menurunkan kualitas para guru yang berujung pada terganggunya pelayanan pendidikan di kabupaten Malteng.
Saat ini, kata Uluputty, guru-guru sementara fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku. Akan tetapi, jika hak-hak mereka belum dibayar, akan mempengaruhi tugas dan fungsi para guru itu sendiri.
“Kami takutkan, para guru ini akan berpikir untuk mencari alternatif lain, untuk menutupi kebutuhan mereka, sehingga menganggu proses belajar mengajar, khususnya di Kecamatan Salahutu,” tandas Uluputty.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Malteng ini menegaskan, salah satu ujung tombak pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan adalah guru. Untuk itu, kesejahteraan guru harus diperhatikan, agar pendidikan di Maluku khususnya di Kabupaten Malteng bisa terus berkembang. (MG3)
Komentar