Sekilas Info

PT Lestari Bangun Jaya Digugat

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sengketa lahan di dusun Papikar Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon antara ahli waris almarhum Wilhelmus Soplanit dengan perusahaan pengembang PT Lestari Bangun Jaya kembali memanas.

Setelah bebas murni di Pengadilan Negeri (PN) Ambon dari tuduhan pidana yang dilaporkan oleh pihak perusahaan kini giliran Ekliopas Soplanit alias Opas menggugat balik perusahaan properti tersebut.

Ujung dari gugatan tersebut jika dikabulkan PN Ambon maka proyek perumahan yang dibangun PT Lestari Bangun Jaya bakal dikosongkan dari lahan seluas 2 hektar di dusun tersebut. Dalam surat gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Ambon, 26 Februari lalu, Opas bahkan meminta alat negara (TNI-Polri) untuk mengawal proses pengosongan lahan tersebut.

“Ya ialah kalau sudah ada cap stempel panitera berarti surat gugatannya sudah diterima. Tinggal kita lihat saja, siapa menggugat siapa yang digugat itu apa?,” ujar Humas PN Ambon Hery Setyobudi kepada Kabar Timur, Selasa (5/3).

Gugatan perdata dengan nomor perkara 53 ini akan disidang oleh Majelis hakim PN Ambon, terdiri dari Cristina Tetelepta, AR Didi Ismiatun dan Amaye Yampeyabdi.

Opas menggugat perusahaan pengembang (developer) tersebut dengan permintaan agar majelis hakim mengabulkan gugatan pihaknya tanpa syarat dan tanpa beban.

“Meminta majelis hakim menghukum tergugat yang membangun perumahan di atas bidang tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif penggugat,” bunyi salah satu butir gugatan Ekliopas Soplanit.

Sementara itu Ode Abdul Mukmin yan merupakan Kuasa Hukum penggugat Ekliopas Soplanit membenarkan jika, gugatan pihaknya telah dilayangkan ke PN Ambon. “Iya betul surat gugatan dengan nomor perkara 53. Sidang perdana tanggal 11 Maret minggu muka,” katanya.

Namun Ode meluruskan, kalau gugatan tersebut tidak semata-mata meminta PN Ambon mengosongkan lahan dimaksud dari semua aset dan peralatan PT Lestari Bangun Jaya. “Kita minta kosongkan, atau bayar Rp 10 miliar atas kerugian yang kami alami akibat penggunaan lahan tersebut selama ini,” akui Ode Abdul Mukmin. (KTA)

Penulis:

Baca Juga