KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikal Pontoh mengatakan penyelesaian gizi buruk harus ditangani lintas sektor.

Persoalan gizi buruk hanya 30 persen yang diintervensi Dinas Kesehatan. Sisanya 70 persen utuh pelibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Penanganan lintas sektor merupakan upaya jangka panjang. Kita dari sisi kesehatan, Dinas PUPR dari sisi air bersih, Dinas Perumahan menyiapkan rumah layak, dan Dinas Ketahanan Pangan pengadaan pangan didukung Tim Pengentasan Kemiskinan. Jadi semua terintegrasi,” ujar Pontoh di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (5/3).

Untuk penanganan jangka pendek Dinkes Maluku telah berkoordinasi dengan Dinkes kabupaten/kota dalam hal pengobatan. “Jadi penderita gizi buruk sudah dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang sudah pulang,” kata dia.

Menurutnya, gizi buruk sangat berpengaruh terhadap kualitas perkembangan manusia. “Kalau anak yang duduk di bangku SD jika tidak naik kelas, itu disebabkan karena perkembangan otak,” sebut Pontoh.

Terkait stok obat untuk penanganan gizi buruk, kata Pontoh sudah di distribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Maluku. “Mulai dari ibu hamil, pemberian makanan tambahan balita sudah ada di kabupaten/kota,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, kasus gizi buruk masih terjadi di sejumlah wilayah di Maluku. Pada November 2018, munculnya kasus gizi buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Empat balita penderita gizi buruk dirawat di RSUD Bula, SBT. Sebelumnya empat warga suku Mausu Ane,Kabupaten Maluku Tengah meninggal dunia pada Juli 2018. Kematian warga yang menghuni pedalaman hutan Seram, Gunung Morkele itu akibat kasus gizi buruk dipicu krisis pangan. (RUZ)