Sekilas Info

Legislator Jazirah “Gagal” Kawal Aspirasi Masyarakat

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Legislator asal Jasirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang akan kembali bertarung pada bursa Pileg 17 April 2019 mendatang baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, dinilai gagal dalam mengawal aspirasi masyarakat Jasirah Leihitu, terutama tentang pembangunan infrastruktur jalan.

Para wakil rakyat itu diantaranya, Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae (caleg DPRD Maluku), Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiah Uluputty (caleg DPR RI), Anggota DPRD Maluku, Ramli Mahulette (caleg DPRD Maluku), Ketua DPRD Kabupaten Malteng, Ibrahim Ruhunussa (caleg DPRD Malteng), anggota DPRD Malteng, Halimun Saulatu (Caleg DPRD Maluku), anggota DPRD Malteng, Ruslan Hurasan (caleg DPRD Maluku), anggota DPRD Malteng, M Nur Nukuhehe (caleg DPRD Malteng), anggota DPRD Malteng, Said Fatta (caleg DPRD Malteng), anggota DPRD Malteng, Wahid Laitupa (caleg DPRD Provinsi), dan anggota DPRD Malteng, Labahawa (caleg DPRD Malteng).

“Semua ini wakil rakyat asal Jesirah. Tapi kok lima tahun duduki kursi parlemen, perhatian serius untuk perjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Negeri Lima dan jalan Mamua Hila tidak pernah ada. Padahal, kedua jalan di desa berbeda itu telah rusak sejak beberapa tahun lalu,” Kata warga Negeri Lima, Firman Lautetu kepada Kabar Timur di Ambon, Jumat (1/3).

Dia mengatakan, ruas jalan di Negeri Lima Kecamatan Leihitu, yang tak kunjung diperbaiki yakni jalan Raya Soa Elatua, Henahelu dan Ulasiahu. Ketiga ruas jalan ini mengalami kerusakan parah pascabanjir DAM Waiela lima tahun silam atau pada 2013 lalu.

Sementara jalan di Mamua Negeri Hila, telah mengalami kerusakan pascabanjir bandang dikawasan itu di tahun 2011 silam. “Kerusakan ini sudah terjadi cukup lama. Herannya, warga kerap mengeluh bahkan disebarluaskan melalui media pemberitaan, tapi wakil rakyat asal jasirah seakan tak peduli. Pengorbanan anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jasirah tidak terlihat,” pungkasnya.

Dikatakan, sebagai anggota DPRD asal Jasirah, jangan memilah-milah lokasi pekerjaan dimana yang nantinya akan diperjuangkan. Artinya, ketika ada kerusakan infrastruktur jalan di desa tertentu, DPRD asal Jasirah bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Sehingga masalah tersebut kedepannya bisa dilihat.

Dia mengaku, kondisi jalan yang dikeluhkan warga di dua negeri itu sudah tidak layak untuk dilalui para pengguna jalan.

Bila musim hujan, air akan mengaliri seluruh permukaan jalan. Akibatnya, masyarakat yang hendak beraktifitas pun terganggu saat akan melintas. Kondisi ini juga bisa berdampak pada keselamatan para pengguna jalan. Apalagi, minimnya penerangan di area jalan rusak menambah kewaspadaan pengendara roda dua maupun empat.

Pengamat Politik, Mohtar Nepa Nepa mengatakan, pembangunan suatu daerah berjalan dengan baik apabila wakil rakyat dari daerah itu tegas dalam perjuangkan aspirasi rakyatnya.

“Kalau di Jasirah, saya kira wakil rakyatnya kurang peka. Faktanya, jalan rusak bertahun-tahun tapi dorongan tegas dari anggota DPRD asal Jasirah ke Pemprov maupun Pempus sangat lemah. Akibatnya, jalan-jalan itu tak kunjung dikerjakan,” ujarnya.

Bagi dia, sebaiknya masyarakat memberikan hukuman politik dengan jalan jangan pilih lagi wakil rakyat yang diam dan tidak bisa perjuangkan aspirasi rakyat. Masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihannya di Pileg 2019 mendatang. (MG3)

Penulis:

Baca Juga