Sekilas Info

Bawaslu Investigasi Kampanye Mirati

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), akhirnya merespon dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon anggota DPD RI Mirati Dewaningsih di kantor camat Telutih.

Bawaslu Malteng dalam waktu dekat akan menurunkan tim investigasi untuk memastikan ada tidaknya dugaan pelanggaran kampanye tersebut. “Ini informasi awal. Kami di Bawaslu belum mengetahui ada kampanye ini sebab Panwas kecamatan Telutih tidak pernah masukan laporan itu. Meski demikian, tim akan diturunkan melakukan investigasi,” kata Sahupala menjawab Kabar Timur via telepon seluler, Senin (25/2).

Bawaslu Malteng belum dapat bergerak cepat investigasi kasus dugaan pelanggaran kampanye Mirati, kata dia, karena masih berada di wilayah Timur Utara Kobi. Setelah kembali ke Masohi, Bawaslu mengagendakan rapat membahas persoalan tersebut.

“Kembali dari Timur Utara Kobi baru kita agendakan rapat. Setelah rapat kita pleno lalu kemudian investigasi,” jelas Sahupala.

Bawaslu telah mengeluarkan jadwal kampanye untuk Mirati hanya di Kecamatan Banda. “Setahu saya, ijin yang kami keluarkan untuk ibu Mirati berkampanye, hanya di Banda. Kalau di Telutih dan sekitarnya, belum ada ijin dari kami kok,” tandasnya.

Soal Camat Telutih Rustandi Wailissa dan sejumlah kepala desa atau raja yang hadir dalam kampanye dengan modus sosialisasi itu, tegas Sahupala, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di kampanye melanggar aturan.

“Kepala camat sebagai ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye, karena sesuai aturan itu sudah salah. Soal bentuk pelanggaran di kecamatan Telutih, nanti kita turun ke sana untuk pastikan yang sebenarnya,” ujar Sahupala.

Ketua Panwas Kecamatan Telutih, La Amisuri menepis kegiatan kampanye Mirati di kantor kecamatan Telutih.

Menurutnya, 12 Februari 2019 digelar pertemuan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Malteng, TP PKK Kecamatan Telutih. Di hari yang sama kegiatan dilanjutkan sosialisasi relawan demokrasi. Dua kegiatan kata dia, itu tidak dihadiri Mirati seperti yang dilaporkan warga.

“Kita punya dokumen kegiatan itu. Yang hadir adalah anggota PPK dan peserta sosialisasi relawan demokrasi. Ibu Mirati tidak hadir. Dokumennya nanti akan kita lampirkan ke Bawaslu Malteng,” tandasnya.

Dia berharap, masyarakat Telutih yang memiliki data valid mengenai kampanye (Mirati) bisa untuk dilampirkan beserta bukti ke Panwas Telutih atau Bawaslu Malteng. “Kalau ada bukti, silahkan laporkan ke Panwas atau Bawaslu Malteng. Biar ke depan kita tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” pinta Amisuri.

Lalu apa, kata Camat Telutih Rustandi Wailissa? Dia menepis kantor Camat Telutih dijadikan tempat kampanye Mirati. Dia menganggap informasi yang disampaikan warga kepada Kabar Timur adalah hoax atau kabar bohong. “Beritanya tidak objektif,” kata Rustandi menghubungi Kabar Timur menyampaikan hak jawabnya, kemarin.

Rustandi mengakui 12 Februari 2019 kantor camat Telutih digelar pertemuan pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di kantor Camat Telutih di Desa Laimu. “Pengurus Tim Penggerak PKK kabupaten (Malteng) memberikan pembinaan 10 program pokok PKK,” ujar dia.

Kegiatan dihadiri seluruh Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Telutih. “Itu kegiatannya tim penggerak PKK kabupaten, Pak. Ibu Mirati tidak hadir pada kegiatan itu,” tepis dia.

Selain pengurus Tim Penggerak (TP) PPK, Rustandi juga menghadiri acara itu selaku pembina TP PKK dan kepala pemerintahan negeri (raja) se-kecamatan Telutih. “(Kehadiran camat dan raja-raja) itu semata-semata dalam rangka kegiatan Tim Penggerak PKK kabupaten terkait 10 program pokok PKK di kecamatan Telutih,” jelasnya.

Rustandi dengan suara lantang kembali menegaskan, Mirati tidak ada dalam pertemuan TP PKK di kantor camat Telutih. “Tidak ada ibu Mirati di sana. Gini aja, gini aja nanti kita proses hukum saja,” ujarnya mengancam.
Mendapat ancaman diproses hukum, Kabar Timur mempersilahkan Rustandi menempuh jalur hukum.

Diberitakan sebelumnya, aji mumpung sebagai adik ipar Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal benar-benar dimanfaatkan Mirati Dewaningsih.

Calon anggota DPD RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Maluku ini menjadikan kantor kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah sebagai lokasi kampanye. Mirati mengumpulkan seluruh pengurus Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Telutih di kantor Camat Telutih di Desa Laimu pada 12 Februari 2019.

Kecamatan Telutih terdiri dari 10 desa, yaitu Hunisi, Lafa, Laha, Laha Kaba, Laimu, Moneoratu, Tehua, Ulahahan , Wolu dan Yamalatu.

Istri Abdullah Tuasikal ini menyapa ratusan warga Telutih melalui kampanye dengan modus sosialisasi untuk merebut simpati pemilih di kantor Camat Telutih. Kampanye digelar pukul 11.00-14.00 WIT di aula kantor camat Telutih. Padatnya warga yang datang meluber hingga pelataran kantor camat.

Selain warga yang didominasi kaum perempuan, kampanye juga dihadiri Camat Telutih Rustandi Wailissa selaku tuan rumah. Sebagian besar kepala desa atau raja di wilayah Telutih konon juga menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan calon senator nomor urut 39 itu.

Kampanye di kantor camat Telutih yang digelar “diam-diam” ini bocor setelah sejumlah warga Telutih menyampaikan ke media. Mereka kaget, pengurus PKK dimobilisasi mengikuti kampanye di kantor camat Telutih.

“Boleh dia kampanye tapi bukan di kantor pemerintah (camat) karena itu sebuah pelanggaran. Intinya kami tidak melarang Caleg atau calon anggota DPD untuk kampanye di Telutih sepanjang tidak melanggar aturan,” tegas warga Telutih kepada Kabar Timur, kemarin.

Meski melanggar aturan, anehnya Panwas Kecamatan Telutih dan Bawaslu Kabupaten Malteng sengaja membiarkan itu terjadi. “Yang ikut sosialisasi ratusan orang, tidak mungkin Panwas Telutih tidak tahu, mungkin saja sengaja dibiarkan,” ungkap warga yang tidak ingin namanya disebutkan.

Kata dia, warga yang menghadiri kampanye saat pulang diberikan bingkisan sebagai hadiah oleh Mirati. “Dalam sosialisasi itu Ibu Mirati mengarahkan masyarakat memilih dirinya karena sudah teruji dan berpengalaman sebagai anggota DPR RI dan DPD RI. Intinya dia (Mirati) bilang lebih layak dipilih dibandingkan calon-calon lain,” ujar mereka.

Mereka mendesak Bawaslu Malteng dan Bawaslu Maluku memanggil dan memeriksa Mirati yang melanggar aturan kampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga diminta memeriksa Camat Telutih Rustandi Wailissa yang secara tidak langsung berperan sebagai tim pemenangan Mirati di wilayah Telutih. Begitu juga sejumlah raja di Telutih yang mengarahkan warganya memilih Mirati.

“Camat ikut terlibat mobilisasi warga Telutih (tim PKK dan raja) dan menjadikan kantor camat sebagai lokasi kampanye Mirati, itu pelanggaran,” tegas warga.

Menurutnya, kecurangan demi kecurangan tidak menutup kemungkinan akan terus dilakukan Mirati dan Abdullah Tuasikal yang juga maju sebagai calon anggota DPR RI.

Sebab, berkaca pada pemilu legislatif 2014, perangkat pemerintah tingkat kecamatan hingga desa atas perintah Bupati Abua digerakkan untuk memilih Amrullah Amri Tuasikal yang merupakan anak kandung pasangan Mirati-Abdullah hingga akhinya terpilih sebagai anggota DPR RI yang diusung partai Gerindra.

“Iya, pemilu 2014, mulai dari kantor camat hingga desa digerakkan sebagai tim pemenang. Warga Telutih yang berstatus PNS dan pegawai honorer diarahkan dan wajib memilih Amri Tuasikal. Cara seperti ini pasti terulang di Pemilu 2019,” kata mereka.

Menghindari pelbagai kecurangan dan pelanggaran aturan kampanye, mereka kembali mendesak Bawaslu memeriksa camat dan raja serta PNS yang terlibat politik praktis memenangkan Mirati dan Abdullah. “Cara-cara kotor seperti ini bisa saja tidak hanya terjadi di Telutih tapi seluruh wilayah di Kabupaten Malteng karena memiliki target yang sama memenangkan Mirati dan Abdullah,” tegas mereka. (KT)

Penulis:

Baca Juga